INBERITA.COM, Amerika Serikat (AS) selama ini dikenal sebagai poros ekonomi dunia dengan kontribusi sekitar 25% terhadap aktivitas ekonomi global.
Kedigdayaannya juga tercermin dari keberadaan bank-bank raksasa berskala internasional yang menjadikan AS sebagai pusat finansial global. Namun, di balik dominasi tersebut, tahun 2023 menjadi catatan kelam bagi industri keuangan Negeri Paman Sam.
Tiga bank menengah — Silicon Valley Bank (SVB), Signature Bank, dan First Republic Bank — kolaps hanya dalam hitungan hari, mengguncang sistem keuangan dan mengguncang kepercayaan pasar.
Total aset ketiga bank tersebut mencapai sekitar US$ 530 miliar, lebih besar dari gabungan aset Bank Mandiri, BCA, dan BRI di Indonesia.
Nilai sebesar itu mewakili hampir 2% dari Produk Domestik Bruto (GDP) AS, menjadikannya salah satu insiden perbankan terbesar dalam sejarah modern AS.
Akar masalahnya ternyata berasal dari kebijakan pemerintah AS sendiri melalui Bank Sentral (The Federal Reserve atau The Fed) yang secara agresif menaikkan suku bunga acuan (Fed Funds Rate) dalam waktu singkat.
Untuk memahami bagaimana kebijakan tersebut berujung pada krisis, perlu menengok kembali ke masa pandemi Covid-19 pada tahun 2020.
Saat pandemi menghantam, ekonomi AS nyaris lumpuh. Pemerintah merespons dengan kebijakan Quantitative Easing (QE), di mana The Fed membeli obligasi pemerintah secara besar-besaran, menurunkan suku bunga hingga 0%, dan menggelontorkan stimulus fiskal senilai US$ 4,6 triliun. Tujuannya untuk menahan resesi dan menjaga roda ekonomi tetap berputar.
Kebijakan itu berhasil mendorong likuiditas besar-besaran ke sistem keuangan. Berdasarkan data Federal Reserve Economic Data (FRED), dana simpanan di perbankan AS melonjak 37% hanya dalam dua tahun.
Namun, karena aktivitas ekonomi belum pulih sepenuhnya, banyak bank menempatkan dana berlebih ke dalam obligasi pemerintah AS (US Treasuries) yang menawarkan imbal hasil rendah. SVB, Signature, dan First Republic bahkan menempatkan 20–50% asetnya pada instrumen ini.
Masalah muncul pada tahun 2022 saat inflasi global melonjak tajam, mencapai 9% di AS, dipicu oleh injeksi dana besar selama pandemi dan perang Rusia-Ukraina.
Untuk menekan inflasi, The Fed membalik arah kebijakan dengan melakukan Quantitative Tightening (QT) dan menaikkan suku bunga acuan secara agresif dari 0% menjadi 5,5% hanya dalam waktu sekitar 18 bulan.
Kenaikan suku bunga ini memukul harga obligasi yang sebelumnya dibeli oleh bank saat bunga rendah.
Obligasi berimbal hasil 1% menjadi tidak menarik dibanding obligasi baru yang menawarkan 5%, sehingga harga pasar obligasi lama anjlok hingga 30%, menurut laporan Bank for International Settlements (BIS).
SVB menjadi korban terbesar karena hampir separuh asetnya adalah obligasi jangka panjang berimbal hasil rendah. Kerugian yang semula hanya berupa unrealised loss berubah menjadi bencana saat muncul kepanikan.
Sejumlah figur ternama di dunia startup seperti Peter Thiel, Sequoia Capital, dan Andreesen Horowitz menyerukan penarikan dana melalui media sosial. Dalam waktu singkat, dana puluhan miliar dolar AS ditarik keluar.
Situasi semakin runyam karena 90% dari simpanan nasabah SVB tidak dijamin oleh FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) karena melebihi batas US$250.000.
Hanya dalam hitungan jam, SVB dinyatakan gagal (insolvent) dan diambil alih oleh FDIC.
Kepanikan menyebar cepat ke seluruh sistem perbankan AS. Dua hari setelah SVB tumbang, Signature Bank juga kolaps akibat penarikan dana besar-besaran.
FDIC kembali turun tangan mengambil alih operasionalnya. Kepanikan meluas, memicu kekhawatiran sistemik di pasar keuangan.
Untuk menenangkan pasar, pemerintah AS mengambil langkah luar biasa dengan memberlakukan Systemic Risk Exception (SRE) — menjamin seluruh simpanan di SVB dan Signature tanpa batas, meski kedua bank itu bukan termasuk kategori “too big to fail”.
FDIC kemudian memindahkan aset dan kewajiban SVB ke First Citizens Bank, sementara Signature diserahkan ke New York Community Bankcorp.
Namun badai belum berakhir. Hanya beberapa hari kemudian, First Republic Bank juga kolaps karena tekanan likuiditas serupa. Pemerintah bergerak cepat dengan menyerahkan pengelolaannya kepada JP Morgan, bank terbesar di AS, untuk mencegah kepanikan lebih luas.
Krisis ini membuka mata dunia bahwa industri perbankan modern sangat rentan terhadap mismatch aset dan likuiditas, terutama ketika disertai kepanikan publik.
Dalam sistem cadangan fraksional (fractional reserve system), bank hanya menyimpan sekitar 10% dari asetnya dalam bentuk kas dan aset likuid. Jika terjadi penarikan dana besar-besaran, tidak ada bank yang mampu bertahan.
Untuk mengatasi masalah likuiditas, The Fed meluncurkan program darurat Bank Term Funding Program (BTFP), memungkinkan bank menggunakan obligasi yang mengalami unrealised loss sebagai jaminan pinjaman dengan nilai penuh (at par).
Program ini membantu menstabilkan pasar dan memberikan waktu bagi bank untuk memperkuat posisi keuangan mereka.
Selain itu, 11 bank besar termasuk JP Morgan, Citigroup, dan Wells Fargo sempat menghimpun dana puluhan miliar dolar AS untuk menyelamatkan First Republic, meskipun pada akhirnya bank tersebut tetap harus ditutup.
Rangkaian peristiwa ini menunjukkan bahwa bahkan negara sekuat Amerika Serikat pun tidak kebal terhadap krisis keuangan jika kepercayaan publik hilang. Dalam era digital, kepanikan bisa menyebar secepat arus informasi di media sosial, menciptakan efek domino yang mematikan bagi sistem keuangan.
Krisis 2023 menjadi pengingat keras bagi dunia: kepercayaan adalah fondasi utama industri perbankan. Tanpa itu, bahkan sistem keuangan paling kuat sekalipun bisa runtuh hanya dalam hitungan hari. (*xpr)