INBERITA.COM, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tengah menjadi sorotan publik setelah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 8,5 miliar untuk pengadaan mobil dinas Gubernur Kaltim.
Pengadaan kendaraan ini mencuat ke permukaan di tengah upaya efisiensi anggaran pemerintah. Sebagian besar perhatian tertuju pada spesifikasi mobil yang disebutkan, yakni SUV Hybrid dengan mesin 3.000 cc.
Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, keputusan untuk membeli mobil dinas dengan harga tersebut telah melalui pertimbangan yang matang.
Pengadaan kendaraan ini dianggap sebagai kebutuhan operasional yang vital untuk mendukung mobilitas gubernur, terutama mengingat medan geografis di Kaltim yang cukup ekstrem.
“Pak Gubernur berkomitmen untuk memantau langsung permasalahan yang ada di pelosok, salah satunya saat kunjungan ke Bongan. Untuk mencapai titik-titik dengan kondisi jalan yang sulit, dibutuhkan kendaraan yang andal,” jelas Sri Wahyuni kepada Antara.
Mobil yang dianggarkan tersebut, yang diperkirakan adalah SUV Hybrid bermesin 3.000 cc, disebut mampu melibas medan offroad.
Meski tidak disebutkan model pasti mobil dinas yang dipilih, banyak yang menduga bahwa mobil tersebut adalah Range Rover 3.0 Autobiography LWB, mengingat harga yang mencocoki dan spesifikasi yang diperlukan.
Di Indonesia, Range Rover 3.0 Autobiography LWB dengan spesifikasi standar dipasarkan dengan harga sekitar Rp 7,43 miliar, yang hampir sesuai dengan anggaran pengadaan mobil dinas tersebut.
Meski menuai kontroversi, Pemprov Kaltim melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menegaskan bahwa pengadaan kendaraan dinas ini tetap mengedepankan prinsip value for money dan efisiensi jangka panjang.
Sri Wahyuni juga menambahkan bahwa meskipun Pemprov sempat merencanakan penghentian pengadaan kendaraan dinas untuk tahun anggaran 2025, pengadaan untuk kendaraan gubernur ini dianggap sebagai pengecualian yang proporsional untuk mendukung fungsi VVIP dan pelayanan tamu negara.
Kondisi jalur di Kaltim, yang sering kali berlumpur dan berbatu, menurut Pemprov, menjadikan kendaraan dengan kemampuan off-road yang mumpuni sangat dibutuhkan.
Dengan mempertimbangkan faktor medan berat yang sering dihadapi oleh gubernur dalam menjalankan tugas, kendaraan tersebut dinilai sangat efektif untuk mendukung kelancaran kegiatan kerja di lapangan.
“Kendaraan ini bukan hanya sebagai fasilitas mewah, tetapi juga sebagai alat yang vital untuk mendukung agenda kerja gubernur,” ujar Sri Wahyuni.
Pemprov Kaltim juga menanggapi sorotan mengenai pengadaan mobil dinas yang dinilai berlebihan. BPKAD menegaskan bahwa keputusan pengadaan ini sudah berdasarkan analisis kebutuhan yang mendalam.
Dengan harga mobil yang diperkirakan mencapai Rp 8,5 miliar, pihak Pemprov menilai bahwa penggunaan kendaraan dinas yang dilengkapi dengan teknologi hybrid dan kemampuan off-road akan mendukung efektivitas kerja gubernur dalam menanggapi permasalahan di wilayah yang sulit dijangkau.
Meskipun pengadaan mobil dinas untuk pimpinan daerah ini menjadi pengecualian, Pemprov tetap berharap bahwa masyarakat dapat memahami alasan pengadaannya, mengingat Kaltim memiliki tantangan geografis yang berbeda dibandingkan daerah lainnya.
Hal ini dianggap penting untuk mendukung kinerja gubernur dalam melayani masyarakat di seluruh wilayah provinsi, termasuk daerah-daerah terpencil.
Dengan anggaran sebesar Rp 8,5 miliar yang dialokasikan untuk kendaraan dinas gubernur, Pemprov Kalimantan Timur menegaskan bahwa pengadaan mobil tersebut bukan hanya sebagai fasilitas mewah, tetapi juga sebagai alat yang diperlukan untuk menunjang kinerja gubernur dalam menghadapi tantangan geografis dan sosial di provinsi ini.
Meskipun pengadaan ini menuai kritik, pemerintah tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan kebutuhan operasional yang mendasar.