INBERITA.COM, Masa libur sekolah yang berlangsung selama beberapa pekan membawa perubahan pada pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah.
Di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, distribusi makanan bagi siswa untuk sementara dihentikan mengikuti kebijakan nasional yang dikeluarkan Badan Gizi Nasional (BGN).
Meski program tersebut selama ini menjadi salah satu bentuk dukungan pemenuhan gizi bagi pelajar, sebagian orangtua mengaku tidak terlalu mempermasalahkan penghentian sementara tersebut.
Di tengah kebijakan penghentian sementara MBG, perhatian masyarakat justru tertuju pada kondisi harga kebutuhan pokok yang belakangan dinilai lebih terkendali.
Beberapa wali murid menilai turunnya harga sejumlah komoditas pangan memberi sedikit ruang bernapas bagi ekonomi rumah tangga yang selama ini tertekan oleh kenaikan biaya hidup.
Eka, salah satu orangtua siswa di Ponorogo, mengungkapkan bahwa harga bahan pangan yang sering dikonsumsi masyarakat mengalami penurunan dibandingkan beberapa waktu lalu saat program MBG masih berjalan aktif.
Menurutnya, harga daging ayam kini berada di kisaran Rp26.000 per kilogram, jauh lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang sempat menyentuh sekitar Rp40.000 per kilogram.
Kondisi serupa juga terjadi pada telur ayam yang saat ini dijual sekitar Rp24.000 per kilogram, turun dari kisaran Rp29.000 per kilogram.
“MBG dihentikan harga-harga juga turun. Contohnya daging ayam sekarang sekitar Rp26.000 per kilogram. Telur ayam juga tinggal Rp24.000 per kilogram. Padahal saat MBG masih aktif daging ayam bisa sampai Rp40.000 per kilogram dan telur sekitar Rp29.000 per kilogram,” ujar Eka.
Meski demikian, belum ada data resmi yang menyimpulkan bahwa perubahan harga tersebut secara langsung dipengaruhi oleh penghentian sementara MBG.
Harga komoditas pangan umumnya dipengaruhi banyak faktor, mulai dari produksi, distribusi, pasokan musiman, hingga kondisi pasar di tingkat nasional maupun daerah.
Pandangan lain datang dari Fitri, wali murid yang berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih besar terhadap sektor pendidikan.
Ia menilai biaya pendidikan yang harus ditanggung keluarga terus meningkat dari tahun ke tahun, baik untuk kebutuhan akademik maupun pengembangan kemampuan siswa di luar kegiatan belajar mengajar.
Menurut Fitri, dukungan pemerintah terhadap pendidikan gratis masih menjadi kebutuhan penting bagi banyak keluarga. Ia berharap kebijakan pendidikan tidak hanya berfokus pada biaya sekolah, tetapi juga mencakup pembinaan bakat dan minat peserta didik.
“Tidak apa-apa tidak dapat MBG. Lebih baik anggarannya untuk pendidikan gratis. Termasuk biaya pengembangan bakat minat siswa,” katanya.
Pernyataan tersebut mencerminkan adanya diskusi yang berkembang di masyarakat mengenai prioritas penggunaan anggaran publik.
Sebagian warga melihat program pemenuhan gizi sebagai kebutuhan mendasar, sementara yang lain menilai akses pendidikan yang lebih terjangkau juga tidak kalah penting untuk masa depan anak-anak.
Sementara itu, penghentian distribusi MBG di Ponorogo bukan merupakan kebijakan yang berdiri sendiri. Langkah tersebut merupakan bagian dari evaluasi nasional yang dilakukan BGN terhadap pelaksanaan program di berbagai wilayah Indonesia.
Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ponorogo, Sheila Amanda, menjelaskan bahwa penghentian sementara berlangsung selama masa libur sekolah. Namun, tidak seluruh aktivitas di dapur penyedia makanan dihentikan.
Menurut Sheila, sejumlah petugas tetap menjalankan tugas sebagaimana biasanya untuk memastikan proses administrasi dan persiapan evaluasi berjalan lancar.
“Selama libur sekolah distribusi MBG memang dihentikan sementara. Namun, staf tetap masuk sesuai tugasnya masing-masing,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa masa jeda selama liburan dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan tata kelola dan memastikan seluruh prosedur pelaksanaan program berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah.
“Kami memanfaatkan momentum libur sekolah ini. Kami akan setop semua, kami akan audit semua dapur,” kata Sheila.
Audit tersebut bertujuan mengevaluasi berbagai aspek operasional, mulai dari pengelolaan bahan makanan, kebersihan dapur, kualitas layanan, hingga kepatuhan terhadap standar gizi yang telah ditentukan.
Langkah ini dipandang penting karena MBG merupakan program berskala besar yang melibatkan banyak pihak dan menjangkau jutaan penerima manfaat.
Dari sisi pelaksana lapangan, kebijakan penghentian sementara juga berdampak pada aktivitas para relawan yang selama ini terlibat dalam operasional harian dapur MBG.
Mitra Dapur SPPG Galak Slahung, Ryan Handoko, mengatakan pihaknya mengikuti sepenuhnya surat edaran terbaru yang diterbitkan BGN.
Menurut Ryan, sejumlah relawan seperti juru masak, petugas pencuci wadah makanan, sopir distribusi, hingga tenaga pengantar makanan untuk sementara diliburkan.
Meski demikian, operasional dasar tetap berjalan karena ada petugas inti yang bertugas menjaga keberlangsungan administrasi dan keamanan fasilitas.
“Ya kita libur sesuai Surat Edaran terbaru dari BGN. Relawan seperti juru masak, pencuci ompreng, sopir, hingga petugas distribusi diliburkan sementara. Namun, petugas inti tetap berjaga. Tidak kemudian semuanya libur. Kalau mau diaudit tidak masalah,” ujarnya.
Petugas inti yang tetap bekerja meliputi tenaga administrasi, akuntan, pengawas gizi, serta petugas keamanan. Kehadiran mereka dianggap penting untuk memastikan seluruh dokumen dan sistem pendukung program siap ketika proses audit berlangsung.
Program MBG sendiri dijadwalkan kembali berjalan setelah masa libur sekolah berakhir.
Hasil evaluasi dan audit yang sedang dilakukan diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan pelaksanaan program ke depan, sehingga manfaat yang diterima siswa semakin optimal dan pengelolaannya semakin transparan.
Di sisi lain, dinamika yang muncul selama penghentian sementara ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya memperhatikan aspek gizi bagi anak-anak, tetapi juga mengaitkannya dengan persoalan ekonomi rumah tangga, harga pangan, hingga biaya pendidikan.
Karena itu, keberhasilan program pemerintah pada akhirnya tidak hanya diukur dari pelaksanaannya semata, melainkan juga dari dampak yang dirasakan langsung oleh keluarga penerima manfaat.
Periode evaluasi yang berlangsung saat ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk meninjau kembali efektivitas program sekaligus mendengarkan berbagai masukan dari masyarakat.
Dengan begitu, ketika MBG kembali dijalankan setelah libur sekolah usai, program tersebut dapat hadir dengan tata kelola yang lebih baik, sasaran yang lebih tepat, dan manfaat yang semakin luas bagi anak-anak Indonesia.