INBERITA.COM, Di tengah bencana yang melanda Sumatera Utara, PT Toba Pulp Lestari (TPL) menjadi sorotan publik, dengan beberapa pihak mengaitkan perusahaan tersebut dengan kerusakan yang terjadi.
Isu ini semakin memanas ketika nama Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, disebut-sebut terkait kepemilikan saham di PT TPL. Menanggapi isu ini, Luhut dengan tegas membantah klaim tersebut.
Dalam sebuah video yang diunggah ke akun Instagram pribadinya (@luhut.pandjaitan) pada Senin (12/1/2026), Luhut menegaskan bahwa ia tidak pernah memiliki saham di PT TPL.
Bahkan, ia menantang siapapun yang menuduhnya untuk dapat membuktikan klaim tersebut.
“Kalau ada orang nuduh saya punya saham, saham mana? Tunjukin. Saya tidak pernah punya saham,” ujarnya dengan nada yang penuh penekanan.
Luhut, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, juga mengungkapkan bahwa ia sering dikaitkan dengan kepemilikan saham di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Morowali, terutama yang terkait dengan industri nikel.
Meski ia sering mendorong sektor ini untuk melakukan hilirisasi, Luhut menegaskan bahwa ia tidak memiliki saham di perusahaan-perusahaan nikel di Morowali.
“Saya juga nggak punya saham di Morowali yang dituduh-tuduhkan oleh yang nggak jelas-jelas itu. Saya punya saham katanya di sana. Tidak punya. Tunjukin! Bawa kemari,” lanjut Luhut, menegaskan dengan suara yang semakin tinggi.
Pernyataan ini semakin mempertegas sikapnya terhadap tuduhan yang dinilai tidak berdasar tersebut.
Luhut menambahkan bahwa ia tidak pernah berminat memiliki saham dalam izin usaha pertambangan nikel (IUP) yang berada di bawah kekuasaan kementeriannya saat menjabat sebagai Menko Marves.
Ia bahkan dengan tegas menyatakan, “Saya nggak pernah mau memiliki saham-saham IUP nikel yang semua dibawa kekuasaan saya, waktu saya jadi Menko Marves. Saya nggak mau.”
Kekesalan Luhut semakin terasa saat ia berbicara lebih lanjut mengenai dugaan afiliasi dengan PT TPL. Ia menegaskan bahwa satu-satunya perusahaan yang ia miliki adalah Toba Sejahtera, yang merupakan bagian dari PT TBS Energi Utama.
“Kecuali di perusahaan saya, yaitu Toba Sejahtera. Yang saya buat sendiri. Di situ ada Kutai Energi, satu-satunya yang punya IUP, yang saya dapat tahun 2003 atau 2004. IUP batubara, di Kutai Kertanegara. Ya itu, itulah sampai hari ini milik saya,” jelas Luhut.
Selain itu, Luhut juga menyampaikan bahwa dirinya merasa sangat terganggu dengan tuduhan yang terus berkembang di publik.
“Saya maaf agak jengkel ini, karena menurut saya sudah menyangkut dignity, menyangkut harga diri. Saya nggak ada (punya saham di TPL maupun di perusahaan Morowali),” ujar Luhut, yang merasa tuduhan ini semakin merusak citranya.
Meskipun begitu, Luhut tetap menghargai proses hukum yang berlaku dan menegaskan bahwa ia akan terus fokus pada tugasnya sebagai pejabat negara, yang memiliki komitmen untuk memajukan ekonomi Indonesia tanpa terlibat dalam hal-hal yang berpotensi merugikan masyarakat atau merusak alam.
Pernyataan tegas ini menjadi jawaban bagi mereka yang selama ini menyebarkan rumor tentang keterlibatannya dalam PT TPL maupun perusahaan-perusahaan nikel yang ada di Morowali.
Peristiwa ini juga membawa perhatian pada dampak operasional PT TPL yang dilaporkan semakin memperburuk kondisi bencana yang melanda Sumatera Utara.
Isu ini menjadi semakin relevan karena bencana alam yang terjadi di wilayah tersebut dikaitkan dengan kerusakan lingkungan akibat aktivitas perusahaan-perusahaan besar, termasuk PT TPL yang bergerak dalam industri pulp dan kertas.
Dalam konteks ini, penting untuk menyoroti bagaimana hubungan antara industri besar dan kebijakan pemerintah mempengaruhi kesejahteraan lingkungan serta keberlanjutan ekonomi nasional.
Luhut sebagai pejabat tinggi yang bertanggung jawab atas sektor ekonomi dan sumber daya alam juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan lingkungan.
Terlepas dari tuduhan yang ditujukan kepadanya, Luhut tetap teguh pada pendiriannya bahwa dirinya tidak terlibat dalam PT TPL ataupun perusahaan nikel yang ada di Morowali. Dia berharap agar masyarakat dapat memahami situasi ini dengan bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh rumor yang tidak jelas kebenarannya.
Dengan sikap yang tegas ini, Luhut berharap bahwa kedepannya akan ada kejelasan mengenai isu-isu yang selama ini berkembang di masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan keterlibatannya dalam perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Indonesia.
Sementara itu, PT TPL tetap menjadi sorotan terkait dampak lingkungan dan operasionalnya yang dianggap memperburuk bencana alam yang terjadi di Sumatera Utara. (*)