INBERITA.COM, Perdebatan mengenai pemberian susu formula dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat setelah Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) melayangkan surat terbuka kepada Badan Gizi Nasional (BGN).
Menanggapi sorotan tersebut, Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan bahwa program pemerintah itu tidak memberikan ruang bagi penggunaan susu formula bayi dan tetap menempatkan Air Susu Ibu (ASI) sebagai prioritas utama.
Penjelasan itu disampaikan menyusul kekhawatiran sejumlah kalangan medis terkait potensi bergesernya kampanye ASI eksklusif apabila susu formula dimasukkan dalam intervensi gizi nasional.
Menurut Dadan, publik perlu memahami secara utuh klasifikasi susu formula yang dimaksud dalam petunjuk teknis MBG.
“BGN tidak membuka opsi susu formula bayi karena ingin mengutamakan ASI. Jadi mohon dicermati dengan lebih saksama,” ujar Dadan saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (21/5/2026).
Ia menekankan bahwa program MBG hanya membuka kemungkinan pemberian formula lanjutan dan formula pertumbuhan untuk kelompok usia tertentu. Itupun, kata dia, dilakukan secara terbatas dan berdasarkan kebutuhan gizi yang ditemukan di lapangan.
Menurut Dadan, keputusan pemberian nutrisi tambahan tidak dilakukan sembarangan. Penilaian tetap harus mengacu pada rekomendasi tenaga kesehatan, baik ahli gizi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), bidan, maupun fasilitas kesehatan setempat.
“Minimal bidan atau puskesmas jika ASI tidak cukup untuk mendukung pertumbuhan,” jelasnya.
Penjelasan tersebut menjadi penting karena polemik susu formula menyentuh isu sensitif dalam kebijakan kesehatan ibu dan anak di Indonesia.
Selama bertahun-tahun, pemerintah bersama organisasi kesehatan mendorong pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan bayi karena dinilai memiliki manfaat besar terhadap daya tahan tubuh, perkembangan otak, dan kesehatan jangka panjang anak.
Dalam keterangannya, Dadan juga memaparkan perbedaan jenis formula berdasarkan tahapan usia anak.
Formula bayi tahap pertama, kata dia, diperuntukkan bagi bayi usia 0 hingga 6 bulan dan diformulasikan menyerupai ASI sebagai sumber nutrisi utama. Namun kategori ini dipastikan tidak masuk dalam opsi MBG.
Sementara itu, formula lanjutan diberikan untuk bayi usia 6 hingga 12 bulan sebagai pelengkap ketika anak mulai mengonsumsi Makanan Pendamping ASI (MPASI). Pada fase tersebut, kebutuhan nutrisi seperti protein, zat besi, dan kalsium mulai meningkat seiring pertumbuhan anak.
Adapun formula pertumbuhan diperuntukkan bagi balita usia di atas satu tahun sebagai nutrisi tambahan dalam mendukung aktivitas dan tumbuh kembang mereka.
“BGN sekali lagi tidak membuka opsi Susu Formula Bayi, hanya Formula Lanjutan dan Pertumbuhan,” tegas Dadan.
Polemik ini bermula setelah IDAI menyampaikan surat terbuka kepada pimpinan BGN, termasuk Kepala BGN Dadan Hindayana dan jajaran wakil kepala badan tersebut.
Dalam surat itu, IDAI menyoroti pentingnya kehati-hatian pemerintah dalam mengatur penggunaan susu formula di program MBG agar tidak bertentangan dengan kebijakan kesehatan nasional maupun standar internasional.
Organisasi profesi dokter anak itu menyampaikan empat rekomendasi utama. Pertama, perlunya harmonisasi kebijakan antara BGN dan Kementerian Kesehatan agar intervensi gizi berjalan searah dengan agenda kesehatan ibu dan anak nasional.
Kedua, IDAI meminta agar penggunaan susu formula dikembalikan sesuai indikasi medis dan rekomendasi dokter. Ketiga, mereka mendorong pemerintah lebih mengutamakan pangan lokal sebagai sumber pemenuhan gizi nasional.
Rekomendasi terakhir berkaitan dengan sinkronisasi petunjuk teknis MBG agar selaras dengan regulasi kesehatan nasional, termasuk Undang-Undang Kesehatan, Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan, standar gizi Kementerian Kesehatan, hingga kode internasional WHO mengenai pemasaran produk pengganti ASI.
Perdebatan mengenai susu formula memang tidak hanya berkaitan dengan aspek gizi, tetapi juga menyentuh persoalan sosial, ekonomi, dan budaya kesehatan masyarakat. Di satu sisi, ada kondisi tertentu yang membuat sebagian ibu membutuhkan dukungan nutrisi tambahan untuk anaknya.
Namun di sisi lain, kampanye ASI eksklusif dianggap harus tetap dijaga agar tidak tergeser oleh promosi produk pengganti ASI.
Pengamat kesehatan masyarakat menilai komunikasi pemerintah menjadi faktor penting dalam isu ini. Penjelasan yang tidak rinci berpotensi memunculkan tafsir berbeda di tengah masyarakat, terutama terkait batas penggunaan formula dalam program nasional.
Program MBG sendiri merupakan salah satu agenda prioritas pemerintah untuk menekan angka stunting dan memperbaiki kualitas gizi masyarakat.
Karena menyasar kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, setiap kebijakan turunannya mendapat perhatian besar dari tenaga kesehatan maupun publik.
Dengan munculnya polemik ini, pemerintah diperkirakan akan semakin berhati-hati dalam menyusun petunjuk teknis program gizi nasional.
Selain memastikan target pemenuhan nutrisi tercapai, kebijakan juga dituntut tetap sejalan dengan prinsip perlindungan kesehatan anak dan promosi ASI yang selama ini menjadi bagian penting dari strategi kesehatan nasional.