INBERITA.COM, Perdebatan mengenai arah dan karakter pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali mengemuka setelah sejumlah pengamat menyoroti komposisi kekuasaan yang dinilai masih kuat dipengaruhi figur-figur dari era Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Di tengah upaya pemerintahan baru membangun identitas politiknya sendiri, muncul pertanyaan mengenai seberapa besar ruang yang dimiliki Prabowo untuk menjalankan agenda pemerintahannya tanpa bergantung pada jaringan politik yang terbentuk pada periode sebelumnya.
Founder Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago, termasuk yang memberikan perhatian khusus terhadap persoalan tersebut.
Dalam sebuah perbincangan yang dikutip awak media, ia menilai bahwa kabinet Prabowo saat ini masih diwarnai oleh kehadiran tokoh-tokoh yang memiliki kedekatan dengan Jokowi, kelompok yang dalam istilah politik populer kerap disebut sebagai “Geng Solo”.
Menurut Pangi, dominasi kelompok tersebut berpotensi menimbulkan persoalan efektivitas pemerintahan.
Ia berpendapat bahwa ketergantungan yang terlalu besar terhadap satu kelompok politik dapat membatasi ruang manuver presiden dalam mengonsolidasikan kekuatan dan membangun arah pemerintahan yang lebih independen.
“Kalau statement saya dari awal kan berhentilah mengasuh Geng Solo, harus pecah kongsi. Karena artinya mengasuh Geng Solo ini seperti membuat pemerintahan Pak Prabowo nggak efektif,” kata Pangi.
Pandangan itu muncul di tengah dinamika transisi kekuasaan yang dalam praktik politik Indonesia sering kali tidak sepenuhnya memutus hubungan antara pemerintahan lama dan pemerintahan baru.
Terlebih, Prabowo dan Jokowi diketahui menjalin kerja sama politik yang cukup erat menjelang dan sesudah Pemilihan Presiden 2024.
Namun, Pangi melihat situasi tersebut menyimpan paradoks. Di satu sisi, dominasi loyalis Jokowi dianggap berpotensi menghambat kemandirian pemerintahan Prabowo.
Di sisi lain, jika seluruh figur yang memiliki afiliasi kuat dengan Jokowi keluar dari lingkaran kekuasaan, kondisi itu justru bisa memunculkan persoalan baru yang tidak kalah serius.
Ia mengingatkan kemungkinan terjadinya vacuum of power atau kekosongan kekuasaan apabila para tokoh tersebut secara bersamaan menarik diri dari pemerintahan.
“Cuma jangan-jangan sebaliknya, kalau semua orang Jokowi ini menarik diri dari pemerintahan, jangan-jangan terjadi vacuum of power. Nggak ada kekuasaan lagi Prabowo. Karena isinya kabinet Prabowo ini orang-orangnya Geng Solo semua,” ujarnya.
Pernyataan itu menggambarkan adanya ketergantungan struktural yang menurutnya sudah terbangun dalam berbagai lini pemerintahan.
Dalam sistem politik modern, keberadaan jaringan loyalis memang sering menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas dan memastikan program pemerintah berjalan sesuai arah yang diinginkan.
Namun, ketika ketergantungan dianggap terlalu besar, muncul risiko berkurangnya diversifikasi kekuatan politik di dalam pemerintahan.
Pangi menilai sejumlah posisi strategis masih ditempati figur yang memiliki hubungan erat dengan pemerintahan sebelumnya. Kondisi tersebut, menurut dia, membuat pengaruh politik era Jokowi tetap terasa kuat meski kepemimpinan nasional telah berganti.
“Ya menteri mereka banyak. Kemudian mereka semua yang namanya cabang-cabang kekuasaan penting pengendali republik,” katanya.
Ia juga menyinggung beberapa institusi negara yang menurut pandangannya masih memiliki keterkaitan dengan konfigurasi kekuasaan yang dibangun pada masa pemerintahan Jokowi.
“KPK made in Jokowi kan. Belum hari ini kan soal Panglima masih yang lama, sumber kekuasaannya yang melantik. Polri masih yang lama yang melantik, Jaksa masih yang lama yang melantik,” ujar Pangi.
Analisis tersebut menunjukkan bahwa perdebatan tidak hanya berkisar pada komposisi kabinet, tetapi juga menyangkut jaringan pengaruh yang menjangkau berbagai lembaga negara.
Dalam praktik ketatanegaraan, keberlanjutan pejabat dan struktur birokrasi memang merupakan hal yang lazim terjadi untuk menjaga kesinambungan pemerintahan.
Namun dari sudut pandang politik, hal itu juga dapat dibaca sebagai indikasi masih kuatnya pengaruh rezim sebelumnya.
Lebih jauh, Pangi menilai tingkat ketergantungan Presiden Prabowo terhadap figur-figur yang berasal dari lingkaran Jokowi masih sangat tinggi. Menurutnya, hal tersebut terlihat dari sejumlah unsur pendukung pemerintahan, termasuk sektor komunikasi politik.
“Ketergantungan itu tinggi sekali. Semua badan komunikasinya adalah loyalis Pak Jokowi,” katanya.
Pengamatan tersebut menambah panjang diskusi mengenai bagaimana pemerintahan Prabowo akan membangun identitas politiknya sendiri dalam beberapa tahun mendatang.
Sejumlah analis menilai bahwa setiap pemerintahan baru pada dasarnya membutuhkan waktu untuk membentuk karakter kekuasaan yang berbeda dari pendahulunya.
Namun proses tersebut sering kali menghadapi tantangan ketika figur-figur lama masih memiliki pengaruh signifikan dalam struktur pemerintahan.
Di sisi lain, keberadaan tokoh-tokoh berpengalaman dari pemerintahan sebelumnya juga dapat dipandang sebagai modal politik dan administratif yang membantu menjaga stabilitas nasional.
Karena itu, perdebatan mengenai dominasi loyalis Jokowi tidak hanya menyentuh aspek loyalitas politik, tetapi juga menyangkut efektivitas tata kelola pemerintahan dan kesinambungan kebijakan negara.
Pada bagian akhir pernyataannya, Pangi menyampaikan prediksi terkait kemungkinan dinamika hubungan antara Presiden Prabowo dan kelompok loyalis Jokowi di masa depan.
Ia meragukan tingkat loyalitas kelompok tersebut apabila suatu saat muncul situasi politik yang menguji soliditas pemerintahan.
“Keyakinan saya kalau ada apa-apa dengan Presiden Prabowo mereka tidak akan loyal bela Prabowo. Justru mereka akan happy, jangan-jangan mereka juga sudah siap,” pungkasnya.
Pernyataan itu tentu menjadi bagian dari analisis politik yang masih dapat diperdebatkan. Namun satu hal yang jelas, komposisi kekuasaan di era Prabowo akan terus menjadi perhatian publik dan pengamat.
Seiring berjalannya waktu, publik akan melihat apakah pemerintahan saat ini mampu membangun pusat gravitasinya sendiri atau tetap berada dalam bayang-bayang konfigurasi politik yang terbentuk pada periode sebelumnya.