INBERITA.COM, Polemik mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mengemuka setelah sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam aksi demonstrasi di Jakarta memasukkan penghentian program tersebut sebagai salah satu tuntutan utama kepada pemerintah.
Namun, Istana menegaskan bahwa program yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto itu tidak akan dihentikan meskipun tengah menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya.
Pemerintah justru memilih melakukan pembenahan dan evaluasi menyeluruh guna memastikan manfaat program dapat diterima masyarakat secara lebih efektif dan tepat sasaran.
Sikap tersebut disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, yang menekankan bahwa MBG merupakan program strategis yang menyentuh kebutuhan dasar kelompok rentan.
Menurut Qodari, keberadaan program tersebut tidak sekadar menjadi kebijakan populis, melainkan bagian dari upaya jangka panjang untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Program itu menyasar anak sekolah, balita, ibu hamil, serta ibu menyusui yang membutuhkan asupan gizi memadai untuk mendukung pertumbuhan dan kesehatan.
“Kenapa jangan berhenti? Karena yang menerima manfaat ini nyata di lapangan. Ada ibu hamil. Emang hamilnya bisa berhenti? Ada ibu menyusui. Emang bayinya disuruh berhenti menyusu? Emang balita disuruh berhenti makan? Anak sekolah emang nggak boleh makan lagi?” ujar Qodari sebagaimana disampaikan dalam keterangan resmi yang diterima awak media.
Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya sorotan terhadap pelaksanaan MBG setelah muncul berbagai kritik terkait tata kelola, efektivitas anggaran, hingga dugaan persoalan yang melibatkan sejumlah pihak dalam implementasinya.
Bagi pemerintah, berbagai kendala tersebut dipandang sebagai bagian dari proses yang lazim terjadi dalam program berskala nasional yang baru dijalankan.
Qodari menilai setiap kebijakan publik yang diterapkan secara luas pasti menghadapi tantangan pada tahap operasional.
Menurutnya, perbedaan kondisi di lapangan, kesiapan infrastruktur, hingga kapasitas pelaksana menjadi faktor yang dapat memunculkan persoalan dalam pelaksanaan program.
“Program apa pun pasti mengalami dinamika pada tataran implementasi atau operasionalisasi. Dari satu gagasan menjadi sebuah program operasional itu perlu diturunkan. Pasti ada variasi dan pasti ada masalah. Hanya orang mati yang tidak ada masalah. Selama kita hidup pasti ada masalah,” katanya.
Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa keberadaan masalah bukan alasan untuk menghentikan program secara keseluruhan. Sebaliknya, evaluasi dianggap sebagai instrumen penting untuk memperbaiki kelemahan yang ditemukan selama pelaksanaan.
“Tetapi masalah itu bukan berarti membuat kita berhenti. Bukan membuat kita mundur. Kita evaluasi,” lanjut Qodari.
Dalam proses penataan yang kini berlangsung, pemerintah mengambil langkah penghentian sementara terhadap pembangunan maupun persiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum mulai beroperasi.
Kebijakan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh komponen program dapat ditinjau ulang sebelum diperluas lebih lanjut.
Qodari menjelaskan bahwa unit-unit yang masih berada pada tahap persiapan akan ditahan sementara sambil menunggu hasil evaluasi. Langkah ini dipandang sebagai bentuk kehati-hatian agar pengembangan program tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
“Pada hari ini yang belum operasional itu di-stop dulu. Jadi semua yang statusnya persiapan, berapa persen pun, sejauh belum operasional di-stop dulu,” ujarnya.
Di sisi lain, unit pelayanan yang sudah berjalan akan menjadi fokus evaluasi pemerintah. Penilaian tidak hanya dilakukan terhadap aspek teknis distribusi makanan, tetapi juga mencakup kualitas gizi, efektivitas layanan, mekanisme pengawasan, hingga keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok program.
Pemerintah menilai evaluasi menyeluruh diperlukan karena MBG bukan sekadar program pembagian makanan, melainkan investasi sosial yang berdampak langsung terhadap kualitas generasi mendatang.
Apabila tata kelolanya diperkuat, program ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap penurunan angka stunting, peningkatan kesehatan anak, serta mendukung kesiapan generasi muda menghadapi persaingan global.
“Nah yang operasional ini akan dievaluasi. Dievaluasi dari penerimanya, dievaluasi dari kondisi SPPG-nya, dievaluasi dari segi gizinya, dievaluasi dari segi tata kelola bagaimana melibatkan vendor lokal. Itu semua dievaluasi,” jelas Qodari.
Perdebatan mengenai MBG tidak dapat dilepaskan dari besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk menjalankan program tersebut.
Sejumlah kalangan menilai pemerintah perlu memastikan penggunaan dana negara dilakukan secara efisien dan transparan. Kritik itu pula yang menjadi salah satu alasan mahasiswa mengangkat isu MBG dalam demonstrasi yang digelar di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah. Selain meminta penghentian program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, mereka juga menyoroti penggunaan APBN, harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak, isu militerisme di ranah sipil, serta meminta pemerintah lebih terbuka dalam mengakui kesalahan kebijakan.
Namun pemerintah berpandangan bahwa evaluasi dan perbaikan merupakan solusi yang lebih tepat dibanding penghentian total program.
Terlebih, manfaat MBG dinilai telah dirasakan oleh banyak penerima di berbagai daerah, khususnya anak-anak sekolah yang kini memperoleh akses makanan bergizi secara lebih rutin.
Ke depan, keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah memperkuat pengawasan, meningkatkan transparansi, serta memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.
Dengan evaluasi yang sedang berlangsung, pemerintah berharap MBG dapat terus berjalan sambil mengalami penyempurnaan sehingga tujuan besar membangun generasi yang lebih sehat dan berkualitas dapat tercapai.