Jalan Rusak Bertahun-Tahun, Warga Blora Kirim “Kartu Kuning” untuk Gubernur Jawa Tengah

INBERITA.COM, Keluhan masyarakat terhadap kondisi infrastruktur jalan kembali mencuat di Jawa Tengah. Kali ini, perhatian publik tertuju pada ruas jalan Cepu–Randublatung di Kabupaten Blora yang mengalami kerusakan cukup parah dan memicu aksi protes warga.

Bukan dengan demonstrasi besar-besaran, warga memilih cara yang sederhana namun menyita perhatian: menanam pohon pisang di sejumlah titik jalan berlubang.

Aksi tersebut dengan cepat menjadi perbincangan di media sosial setelah rekamannya beredar luas.

Dalam video yang ramai dibagikan, terlihat sejumlah lubang di badan jalan diberi pohon pisang sebagai penanda sekaligus simbol kekecewaan masyarakat terhadap kondisi yang dinilai sudah terlalu lama dibiarkan.

Bagi warga sekitar, jalan bukan sekadar sarana penghubung antarwilayah. Ruas Cepu–Randublatung merupakan jalur yang setiap hari dilalui masyarakat untuk bekerja, mengangkut hasil usaha, hingga menjalankan aktivitas ekonomi lainnya.

Ketika jalan rusak berkepanjangan, dampaknya dirasakan langsung oleh pengguna jalan, mulai dari meningkatnya risiko kecelakaan hingga terganggunya mobilitas barang dan jasa.

Dalam video yang beredar, tampak pula tulisan bernada kritik yang dipasang di lokasi. Salah satu tulisan yang mencuri perhatian bertuliskan “Kartu Kuning Gub Jateng!!!”.

Pesan tersebut dianggap sebagai bentuk peringatan simbolis kepada pemerintah daerah agar lebih serius menangani persoalan infrastruktur yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.

Tidak berhenti pada simbol protes, warga juga menyampaikan harapan agar Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi datang langsung meninjau lokasi.

Menurut masyarakat setempat, melihat kondisi lapangan secara langsung akan memberikan gambaran nyata mengenai tingkat kerusakan yang mereka hadapi setiap hari.

Ruas jalan yang menjadi sorotan itu disebut memiliki panjang sekitar tiga kilometer dengan kerusakan yang tersebar di banyak titik.

Lubang berukuran besar, permukaan jalan yang tidak rata, hingga tambalan yang kembali rusak menjadi pemandangan yang sudah lama dikeluhkan pengguna jalan.

Fenomena warga menanam pohon pisang di jalan berlubang sebenarnya bukan hal baru di berbagai daerah Indonesia. Aksi semacam ini kerap muncul ketika masyarakat merasa keluhan mereka belum mendapatkan respons yang memadai.

Pohon pisang dipilih karena mudah ditemukan dan cukup mencolok untuk menarik perhatian pengguna jalan maupun pemerintah.

Di Blora, aksi tersebut juga mencerminkan tingkat frustrasi warga terhadap kondisi yang mereka anggap membahayakan keselamatan.

Pengendara sepeda motor menjadi kelompok yang paling rentan terdampak, terutama saat malam hari atau ketika hujan turun dan lubang jalan tertutup genangan air.

Menariknya, warga tidak hanya menyampaikan kritik. Mereka juga mengambil langkah konkret dengan melakukan perbaikan secara mandiri.

Melalui semangat gotong royong, masyarakat bersama pengguna jalan mengumpulkan dana swadaya untuk membeli material yang digunakan menutup sejumlah lubang.

Material berupa grosok atau batu kerikil kemudian ditebarkan pada titik-titik kerusakan yang dianggap paling berbahaya. Upaya tersebut dilakukan sebagai solusi sementara agar kendaraan tetap dapat melintas dengan lebih aman sambil menunggu perbaikan permanen dari pemerintah.

Laporan warga menyebutkan sedikitnya 10 truk material grosok berhasil dihimpun dari hasil urunan masyarakat dan pengguna jalan.

Fakta ini menunjukkan tingginya kepedulian warga terhadap kondisi lingkungan mereka sekaligus menggambarkan betapa mendesaknya kebutuhan akan perbaikan jalan tersebut.

Dalam salah satu pernyataan yang beredar di media sosial, seorang warga menyampaikan kritik keras kepada pemerintah. Ia menyinggung bahwa berbagai fasilitas dan gaji yang diterima pejabat berasal dari pajak yang dibayarkan masyarakat.

“Bung Luthfi, kami mengingatkan bahwa baju yang Anda pakai, celana yang Anda pakai, sepatu yang Anda pakai, kaus kaki yang Anda pakai, bahkan celana dalam yang Anda pakai, gaji yang Anda pakai, itu adalah hasil dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat,” ujar warga tersebut.

Pernyataan itu menjadi viral karena dianggap mewakili kekecewaan sebagian masyarakat yang merasa hak mereka atas infrastruktur layak belum terpenuhi secara optimal.

Di sisi lain, muncul pula dukungan terhadap langkah warga yang memilih menyampaikan kritik secara terbuka namun tetap fokus pada persoalan publik.

Sorotan yang meluas akhirnya mendorong respons dari pemerintah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan bahwa perbaikan ruas jalan tersebut telah masuk dalam agenda penanganan dan akan segera dilaksanakan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro, menjelaskan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp5,276 miliar pada tahun 2026 untuk memperbaiki ruas jalan yang mengalami kerusakan berat tersebut.

Menurut Henggar, salah satu prioritas penanganan berada di wilayah Desa Kediren, Kecamatan Randublatung. Kawasan ini selama ini menjadi salah satu titik dengan tingkat kerusakan paling parah sehingga membutuhkan perhatian khusus dalam pelaksanaan pekerjaan.

Ia juga menyebut bahwa proses perbaikan kini telah memasuki tahapan lelang. Dengan demikian, pemerintah berharap pekerjaan fisik dapat segera berjalan setelah seluruh prosedur administrasi dan teknis selesai dilaksanakan.

Tidak hanya itu, pemerintah juga membuka kemungkinan adanya penambahan panjang ruas jalan yang diperbaiki. Langkah tersebut akan dilakukan melalui evaluasi desain teknis agar manfaat proyek bisa dirasakan oleh lebih banyak masyarakat.

“Sesuai arahan Pak Gubernur, desain teknis akan dievaluasi agar panjang jalan yang diperbaiki dapat ditambah lagi,” kata Henggar.

Respons pemerintah tersebut memberikan harapan baru bagi masyarakat yang selama ini menunggu kepastian perbaikan.

Namun demikian, perhatian publik kini tidak hanya tertuju pada janji perbaikan, melainkan juga pada realisasi di lapangan. Banyak warga berharap proses yang telah direncanakan benar-benar berjalan sesuai jadwal sehingga persoalan yang berulang setiap tahun dapat segera teratasi.

Kasus jalan rusak di Blora juga menjadi pengingat bahwa kualitas infrastruktur memiliki hubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi daerah.

Jalan yang baik tidak hanya meningkatkan kenyamanan berkendara, tetapi juga memperlancar distribusi barang, menekan biaya logistik, serta membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan aktivitas perdagangan.

Di tengah berkembangnya media sosial, keluhan masyarakat kini dapat dengan cepat menjadi isu publik yang mendapat perhatian luas.

Aksi tanam pohon pisang di jalan berlubang mungkin terlihat sederhana, tetapi pesan yang disampaikan sangat jelas: masyarakat menginginkan solusi nyata terhadap persoalan yang mereka hadapi setiap hari.

Kini, setelah protes warga menjadi viral dan pemerintah memberikan respons resmi, masyarakat Blora menunggu langkah berikutnya.

Bagi mereka, ukuran keberhasilan bukan lagi sekadar pernyataan atau rencana anggaran, melainkan hadirnya jalan yang aman, nyaman, dan layak dilalui sebagai bentuk pelayanan publik yang semestinya mereka terima.