INBERITA.COM, Israel resmi bergabung dengan Dewan Perdamaian (Board of Peace atau BoP) setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menandatangani keanggotaan negara tersebut dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, di Washington, Kamis (12/2/2026).
Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Netanyahu melalui sebuah unggahan di X, di mana dia menyebutkan bahwa pengesahan tersebut dilakukan sebelum pertemuan lebih lanjut dengan Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih.
“Sebelum pertemuan saya di Gedung Putih dengan Presiden Trump, saya menandatangani aksesi Israel sebagai anggota ‘Dewan Perdamaian’,” tulis Netanyahu dalam cuitannya.
Pertemuan dengan Marco Rubio berlangsung di Blair House, Washington, di mana keduanya menandatangani dokumen resmi yang menyatakan Israel sebagai anggota Dewan Perdamaian.
Keputusan ini menjadi sorotan karena menambah peran Israel dalam organisasi yang baru saja dibentuk oleh Presiden AS Donald Trump.
Netanyahu menyatakan bahwa dengan bergabungnya Israel dalam Dewan Perdamaian, negara tersebut berharap dapat semakin memperkuat aliansi yang sudah terjalin lama dengan Amerika Serikat.
“Kami akan terus memperkuat aliansi yang tak tergoyahkan antara Israel dan Amerika Serikat,” tegas Netanyahu setelah penandatanganan.
Dewan Perdamaian sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Trump pada acara World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, pada Januari 2026.
Dewan ini bertujuan untuk memfasilitasi proses perdamaian di kawasan yang dilanda konflik, termasuk Timur Tengah, dengan fokus pada pelucutan senjata dan transisi pemerintahan di wilayah-wilayah tertentu.
Selain Israel, sejumlah negara lainnya seperti Belarus, Azerbaijan, Hungaria, dan Indonesia juga tercatat sebagai anggota awal Dewan Perdamaian. Meski demikian, pengenalan BoP menimbulkan beragam reaksi, terutama dari sekutu-sekutu AS di Eropa.
Beberapa negara Eropa, termasuk Inggris dan Prancis, serta anggota Uni Eropa lainnya, memilih untuk tidak terlibat dengan Dewan Perdamaian ini. Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran mengenai tujuan dan legitimasi dewan tersebut, yang dinilai masih kabur.
Sejumlah pihak juga mempertanyakan tujuan asli pembentukan Dewan Perdamaian. Piagam organisasi tersebut, misalnya, tidak secara eksplisit menyebutkan wilayah Gaza atau menjelaskan secara rinci mengenai peran dan tugas BoP dalam konflik yang sedang berlangsung di sana. Ketidakjelasan ini mengundang kebingungan dari banyak kalangan internasional.
Bahkan, beberapa pakar kebijakan luar negeri dan pemimpin organisasi internasional menilai bahwa Dewan Perdamaian bisa jadi lebih berfungsi sebagai instrumen politik yang didominasi oleh Trump, dengan kemungkinan keputusan yang cenderung sepihak dan kontroversial.
Salah satu kekhawatiran utama adalah potensi Dewan Perdamaian mengeluarkan keputusan yang tak mencerminkan kepentingan semua pihak, melainkan lebih berfokus pada kebijakan luar negeri AS yang dapat bersifat unilateral.
Pada saat yang sama, adanya penghapusan atau pengurangan beban senjata di Gaza sebagai bagian dari mandat Dewan Perdamaian juga masih menuai pertanyaan.
Pengamat internasional khawatir bahwa tanpa adanya pendekatan yang jelas dan inklusif, inisiatif ini bisa berujung pada keputusan yang tidak efektif dan berisiko meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut.
Perhatian utama seiring bergabungnya Israel dalam Dewan Perdamaian adalah dampaknya terhadap situasi geopolitik di Timur Tengah.
Dengan Israel yang semakin terintegrasi dalam kerangka internasional yang dipimpin oleh AS, hubungan Israel dengan negara-negara lain di kawasan ini mungkin mengalami perubahan signifikan, baik itu menuju normalisasi maupun ketegangan baru.
Keputusan Israel untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian juga memunculkan spekulasi mengenai langkah-langkah selanjutnya dalam proses perdamaian di Timur Tengah.
Seiring dengan harapan agar Dewan Perdamaian dapat membawa kestabilan, ketidakjelasan tentang misi utamanya tetap menjadi tantangan besar bagi negara-negara yang terlibat.
Di sisi lain, bagi Israel, keanggotaan ini bisa memperkuat posisi mereka dalam perundingan internasional dan memperdalam hubungan dengan AS, yang sudah lama menjadi sekutu utama mereka.
Netanyahu menganggap bahwa ini adalah langkah strategis yang akan meningkatkan kekuatan Israel dalam menghadapi tantangan internasional.
Bergabungnya Israel dengan Dewan Perdamaian menjadi babak baru dalam politik global, yang tidak hanya melibatkan AS dan Israel, tetapi juga negara-negara lain yang akan mempengaruhi dinamika perdamaian dunia.
Dengan berbagai reaksi dari negara-negara sekutu maupun kritikus internasional, Dewan Perdamaian di bawah inisiatif Trump akan terus menjadi fokus utama dalam perkembangan diplomasi global pada 2026.
Publik internasional menantikan keputusan-keputusan selanjutnya dari Dewan Perdamaian yang bisa saja membawa perubahan besar dalam upaya perdamaian, khususnya di kawasan Timur Tengah yang selalu menjadi episentrum ketegangan dunia.