INBERITA.COM, Potret muram pendidikan di Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali mencuat ke publik setelah viralnya foto-foto siswa Sekolah Dasar yang mengerjakan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) di Tempat Pemakaman Umum (TPU).
Pemandangan yang jauh dari layak ini menggambarkan betapa akses terhadap teknologi dan infrastruktur pendidikan masih menjadi tantangan serius di pelosok negeri.
Para siswa tersebut merupakan murid SDK Lamawohong, sebuah sekolah dasar di wilayah Flores Timur.
Selama dua hari pelaksanaan ANBK pada Senin (29/9/2025) dan Selasa (30/9/2025), mereka terlihat duduk bersila di antara nisan dan rumput liar, menatap layar komputer dengan penuh kesungguhan, seolah tak terusik oleh suasana pekuburan yang semestinya hening dan sakral.
Kepala SDK Lamawohong, David Laben Tukan, tak menampik kenyataan pahit ini. Ia menyatakan bahwa pemakaman tersebut adalah satu-satunya tempat yang bisa menangkap sinyal internet dengan stabil.
“Sinyal yang baik hanya ada di area pemakaman desa,” ujar David, seperti dilansir dari Tribun Jateng, Rabu (1/10/2025).
David mengungkapkan, sudah tiga tahun berturut-turut siswa-siswanya harus mengikuti ANBK di lokasi yang sama.
Jarak antara sekolah dan TPU tempat mereka mengakses internet sekitar satu kilometer.
Bukan hanya soal ketidaknyamanan, kegiatan belajar berbasis digital di tengah kuburan juga mengandung risiko dan tekanan psikologis bagi anak-anak seusia mereka.
Pihak sekolah sendiri sudah berulang kali melaporkan kondisi ini ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (PKO) setempat melalui pengawas sekolah.
Namun, hingga saat ini belum ada tindakan konkret dari pemerintah untuk mengatasi persoalan tersebut. “Kami berharap setiap sekolah yang tidak ada jaringan harus punya Wifi sekolah. Dan kesejahteraan operator sekolah juga diperhatikan,” harap David.
Kisah memilukan ini pun menuai tanggapan dari Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Flores Timur, Maksimus Masan Kian.
Ia mengapresiasi kehadiran ANBK sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional.
Namun, ia juga menegaskan bahwa masih banyak sekolah di Flores Timur yang mengalami kendala serupa dalam hal akses internet.
“Tidak hanya di Solor, di Daratan Flores juga masih ada. Sebut saja, SMPN 1 Lewolema, SD Inpres Riangkeroko. Selain beberapa sekolah di Pulau Adonara,” ungkap Maksimus.
Menurutnya, keterbatasan akses jaringan bukanlah kesalahan pihak sekolah, melainkan bukti nyata lemahnya infrastruktur pendidikan di wilayah terpencil.
Ia menyayangkan bahwa pemerataan akses internet, yang menjadi fondasi penting dalam pelaksanaan program digitalisasi pendidikan, belum kunjung terealisasi secara merata.
Kondisi ini juga menjadi tamparan keras bagi janji-janji pemerataan pendidikan yang sering digaungkan pemerintah pusat.
Di tengah gencarnya transformasi digital dan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, masih ada anak-anak Indonesia yang harus belajar di atas makam demi bisa mengikuti ujian nasional berbasis komputer.
Pemandangan ini seharusnya tidak menjadi hal yang lumrah di era digital saat ini.
Ketika kota-kota besar berlomba mengembangkan smart school, masih ada siswa di ujung timur Indonesia yang harus mempertaruhkan kenyamanan, keamanan, bahkan psikologis mereka, hanya untuk mendapat akses internet selama dua hari pelaksanaan asesmen.
Tragedi pendidikan seperti ini semestinya tidak terjadi jika infrastruktur dasar—terutama konektivitas internet—dapat diakses oleh seluruh satuan pendidikan tanpa terkecuali.
Pemerintah daerah dan pusat diharapkan tidak hanya sibuk dengan program-program besar, tetapi juga hadir menyentuh masalah mendasar yang kerap terabaikan, seperti yang dialami SDK Lamawohong.
Dengan kejadian ini, publik kembali diingatkan bahwa kesenjangan digital bukan hanya soal perangkat atau teknologi, tetapi soal keberpihakan dan keadilan dalam membangun masa depan pendidikan bangsa.
Selama masih ada siswa yang harus pergi ke kuburan untuk mendapatkan sinyal internet, selama itu pula janji pemerataan pendidikan patut dipertanyakan. (mms)