INBERITA.COM, Irak kembali menegaskan penolakannya terhadap penggunaan wilayahnya sebagai pangkalan serangan terhadap negara-negara tetangga.
Pernyataan tegas ini disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Irak, Mohammed Hussein Bahr Al-Uloom, dalam pertemuannya dengan Duta Besar Kuwait untuk Irak, Mohammad Hassan Al-Zaman, di Baghdad pada Senin (9/3/2026).
“Irak menolak logika perang secara umum, dan secara khusus menolak penggunaan wilayahnya sebagai landasan untuk menargetkan negara-negara tetangga,” ungkap Bahr Al-Uloom dalam pernyataan yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri Irak.
Pernyataan tersebut datang setelah kekhawatiran yang disampaikan oleh Kuwait terkait serangan yang diduga diluncurkan dari wilayah Irak, yang mengarah ke negara-negara Teluk, termasuk Kuwait.
Bahr Al-Uloom menegaskan bahwa pemerintah Irak telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menangani setiap tindakan yang dapat merugikan kepentingan nasional Irak maupun hubungan diplomatik dengan negara-negara tetangga.
“Pemerintah Irak bekerja secara tegas untuk mengejar pelaku yang terlibat dalam serangan semacam itu,” tambahnya, menegaskan komitmen Irak untuk menjaga hubungan baik dengan negara tetangga dan menjaga stabilitas kawasan.
Pertemuan ini dipicu oleh kekhawatiran Kuwait mengenai dampak serangan militer yang diduga diluncurkan dari Irak ke negara-negara Teluk.
Dalam pertemuan tersebut, Duta Besar Kuwait, Mohammad Hassan Al-Zaman, meminta pihak Irak untuk segera turun tangan menghentikan serangan tersebut demi menjaga hubungan persaudaraan yang telah terjalin antara kedua negara.
Pernyataan tersebut menyoroti bagaimana ketegangan di kawasan Timur Tengah telah mempengaruhi hubungan antara Irak dan negara tetangganya, termasuk Kuwait.
Kedua pihak sepakat bahwa baik Irak maupun Kuwait langsung terdampak oleh ketegangan yang meningkat di kawasan tersebut dan menekankan pentingnya upaya bersama untuk menjaga keamanan regional serta mengelola krisis yang terjadi dengan bijak.
Ketegangan di Timur Tengah semakin memanas setelah serangan militer yang dilancarkan oleh Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari 2026.
Serangan tersebut mengakibatkan jatuhnya lebih dari 1.200 korban jiwa, termasuk pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Agresi ini memicu reaksi keras dari Iran, yang kemudian membalas dengan serangan menggunakan drone dan rudal.
Serangan balasan Iran tidak hanya menargetkan Israel, tetapi juga negara-negara Teluk yang dianggap sebagai lokasi aset militer AS, termasuk Irak.
Hal ini menambah ketegangan yang sudah ada di kawasan dan meningkatkan kekhawatiran negara-negara tetangga Iran tentang kemungkinan konflik yang lebih luas.
Iran menggambarkan serangan balasan ini sebagai langkah defensif untuk melindungi kedaulatan dan keamanan nasionalnya.
Kuwait, yang berbatasan langsung dengan Irak, sangat khawatir akan dampak dari serangan-serangan tersebut, terutama jika serangan tersebut berasal dari wilayah Irak.
Sebagai bagian dari upaya diplomatik, Duta Besar Kuwait meminta Irak untuk bertindak cepat untuk mencegah wilayahnya digunakan sebagai basis serangan terhadap negara-negara tetangga.
“Kita harus menjaga hubungan baik antara dua negara bersaudara dan bertetangga,” ungkap Al-Zaman dalam pernyataan yang disampaikan kepada media.
Pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh kedua pihak menyoroti pentingnya kerja sama antara Irak dan Kuwait untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan Timur Tengah yang semakin terancam.
Dalam konteks ini, penolakan Irak terhadap penggunaan wilayahnya sebagai titik peluncuran serangan sangat penting, terutama dalam menjaga keutuhan dan perdamaian di kawasan tersebut.
Sementara itu, meskipun Irak menegaskan penolakannya terhadap penggunaan wilayahnya untuk serangan, ketegangan di kawasan ini menunjukkan bahwa tidak ada negara yang bisa terlepas dari dampak konflik yang lebih besar.
Serangan AS dan Israel terhadap Iran telah menambah ketegangan yang sudah berlangsung lama di kawasan ini, dan masing-masing negara kini harus berusaha mencari solusi yang dapat mencegah eskalasi lebih lanjut.
Penting untuk dicatat bahwa Irak sendiri telah lama berusaha menghindari terlibat dalam konflik yang melibatkan negara-negara besar di kawasan tersebut.
Sejak jatuhnya rezim Saddam Hussein, Irak berfokus pada pemulihan dalam negeri dan menjaga hubungan yang lebih baik dengan negara-negara tetangganya.
Meskipun demikian, dengan ketegangan yang semakin meningkat, Irak kini harus menghadapi tantangan baru dalam menjaga stabilitas nasional dan hubungan dengan negara tetangga.
Secara keseluruhan, pertemuan antara Bahr Al-Uloom dan Al-Zaman menggambarkan bagaimana diplomasi memainkan peran penting dalam mengelola ketegangan di kawasan Timur Tengah yang sangat dinamis ini.
Kedua negara sepakat untuk bekerja sama dalam upaya menjaga keamanan regional dan mengelola krisis yang semakin memburuk.
Fokus utama adalah memastikan bahwa tidak ada negara yang terjebak dalam konflik yang merugikan seluruh kawasan, serta memperkuat hubungan persaudaraan antara Irak dan Kuwait.
Pemerintah Irak juga mengajak negara-negara di kawasan untuk lebih memperhatikan pentingnya perdamaian dan stabilitas dalam menjaga ketahanan regional, mengingat dampak jangka panjang yang dapat ditimbulkan dari ketegangan yang terus berlangsung di Timur Tengah.
Dengan keadaan yang semakin genting ini, dunia akan terus mengawasi bagaimana diplomasi dan kebijakan luar negeri negara-negara besar seperti Irak, Iran, Kuwait, dan negara-negara Teluk lainnya berkembang.
