INBERITA.COM, Indonesia selangkah lebih dekat memiliki kapal induk pertama setelah Komisi I DPR RI menyetujui rencana penerimaan hibah kapal induk Giuseppe Garibaldi dari Pemerintah Italia.
Meski hibah tersebut dinilai dapat memperkuat kemampuan pertahanan nasional, pembahasannya di parlemen juga diwarnai sorotan terhadap besarnya biaya operasional dan modernisasi kapal yang usianya telah melampaui empat dekade.
Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat kerja antara Komisi I DPR RI dan Kementerian Pertahanan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Dalam forum itu, sejumlah anggota dewan mengapresiasi hibah dari Italia, namun meminta pemerintah menghitung secara matang konsekuensi anggaran yang akan ditanggung setelah kapal resmi dioperasikan.
Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menjadi salah satu legislator yang menyoroti aspek tersebut. Menurutnya, pembahasan mengenai penerimaan kapal induk seharusnya dilakukan lebih awal agar DPR memiliki kesempatan mendalami seluruh aspek teknis maupun pembiayaannya.
“Mungkin kami bisa ada prolog dulu, dan kalau memungkinkan bisa diajak diskusi dari awal,” ujar TB Hasanuddin dalam rapat.
Politikus yang juga purnawirawan TNI itu tetap menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Italia atas hibah kapal bernilai tinggi tersebut.
Namun ia mengingatkan bahwa usia operasional Giuseppe Garibaldi yang kini telah lebih dari 40 tahun membuat Indonesia harus menyiapkan anggaran yang tidak sedikit untuk mempertahankan kelaikannya.
Menurut TB Hasanuddin, masa pakai kapal diperkirakan masih sekitar satu dekade. Dalam kurun waktu tersebut, pemerintah harus mengalokasikan biaya perawatan rutin yang nilainya diperkirakan mencapai sekitar 5 juta euro atau sekitar Rp101 miliar setiap bulan.
“Ya, dengan sepuluh tahun itu kita harus membiayai, per bulan sekitar 5 juta euro atau sekitar Rp101 miliar,” katanya.
Selain biaya pemeliharaan, kapal induk tersebut juga diperkirakan memerlukan proses modernisasi atau retrofit agar sesuai dengan kebutuhan operasional TNI Angkatan Laut.
Berdasarkan perhitungan yang disampaikan dalam rapat, kebutuhan anggaran untuk pembaruan teknologi kapal diperkirakan berada pada kisaran Rp7,2 triliun hingga Rp16,8 triliun.
TB Hasanuddin pun mempertanyakan kesiapan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, dalam mendukung pembiayaan tersebut agar tidak mengurangi alokasi anggaran pertahanan lainnya.
“Saya mohon apakah ini tidak membebani anggaran TNI, khususnya nanti anggaran TNI AL,” ujarnya.
Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Kementerian Pertahanan memastikan persiapan penerimaan kapal induk terus berjalan sesuai jadwal.
Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Marsekal Muda TNI Haris Haryanto, mengatakan sebagian calon awak kapal telah diberangkatkan ke Italia untuk mengikuti pelatihan sekaligus mempersiapkan proses pengoperasian.
“Sisi operasional saat ini telah dikirim calon kru, kemudian tim yang sudah sebagian berada di Italia,” jelas Haris.
Selain menyiapkan sumber daya manusia, pemerintah juga melakukan berbagai persiapan infrastruktur di dalam negeri.
Salah satunya adalah pembangunan fasilitas sandar dan dukungan logistik di kawasan Teluk Ratai, Lampung, yang direncanakan menjadi salah satu pangkalan kapal tersebut.
Menurut Haris, keseluruhan proses persiapan telah mencapai sekitar 76 persen. Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, Giuseppe Garibaldi dijadwalkan tiba di Indonesia pada 20 September 2026.
“Rencana kedatangan kapal pada tanggal 20 September 2026,” katanya.
Dalam paparannya kepada DPR, Haris juga menjelaskan kemampuan teknis kapal induk tersebut. Giuseppe Garibaldi memiliki kecepatan maksimum hingga 30 knot dengan kecepatan jelajah sekitar 20 knot.
Kapal ini dirancang untuk mengoperasikan helikopter serta pesawat yang memiliki kemampuan short take-off and vertical landing (STOVL), sehingga dapat menjalankan berbagai misi militer maupun operasi non-tempur.
Selain fungsi tempur, kapal tersebut memiliki kemampuan multiperan yang memungkinkan penggunaannya sebagai pusat komando operasi, dukungan logistik, bantuan kemanusiaan, hingga proyeksi kekuatan di berbagai wilayah operasi.
“Kapal ini mempunyai peran multiperan sebagai kapal komando maupun power projection untuk berbagai misi,” ujar Haris.
Setelah mendengar penjelasan pemerintah, Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menyampaikan bahwa komisinya menyetujui usulan penerimaan hibah tersebut.
“Komisi I DPR RI menyetujui hibah satu unit kapal induk Italian Ship Giuseppe Garibaldi dari Pemerintah Republik Italia kepada Kementerian Pertahanan RI,” kata Utut.
Kehadiran Giuseppe Garibaldi dipandang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kemampuan pertahanan maritim Indonesia, terutama mengingat posisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang sangat luas.
Kapal induk juga dapat memperkuat kemampuan proyeksi kekuatan, mendukung operasi gabungan antarmatara, hingga membantu penanganan bencana melalui fasilitas medis dan logistik yang dimilikinya.
Namun demikian, sejumlah pengamat menilai keberhasilan pemanfaatan kapal induk tidak hanya ditentukan oleh kepemilikan platform tersebut, tetapi juga kesiapan anggaran jangka panjang, kemampuan pemeliharaan, ketersediaan personel terlatih, serta dukungan infrastruktur pangkalan dan sistem persenjataan yang kompatibel.
Dengan persetujuan DPR dan persiapan yang terus berlangsung, perhatian kini tertuju pada proses kedatangan Giuseppe Garibaldi pada September mendatang serta langkah pemerintah memastikan kapal hibah tersebut dapat dioperasikan secara efektif tanpa membebani keberlanjutan anggaran pertahanan nasional.