INBERITA.COM, Gelombang kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah kembali menggema di sejumlah daerah. Kalangan mahasiswa menjadi salah satu kelompok yang paling vokal menyuarakan keresahan terhadap kondisi ekonomi, arah pembangunan nasional, hingga kualitas demokrasi yang dinilai menghadapi berbagai tantangan dalam beberapa waktu terakhir.
Pada Rabu, 17 Juni 2026, aksi unjuk rasa kembali berlangsung di sejumlah kota. Berbagai elemen mahasiswa turun ke jalan membawa tuntutan yang relatif serupa, mulai dari evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), persoalan harga bahan bakar minyak, hingga desakan agar pemerintah melakukan perbaikan tata kelola negara.
Fenomena ini menunjukkan bahwa kritik terhadap kebijakan publik tidak lagi berdiri sebagai isu sektoral. Mahasiswa menilai persoalan ekonomi, pendidikan, demokrasi, dan tata kelola pemerintahan saling berkaitan dan membutuhkan perhatian serius dari pengambil kebijakan.
Di Yogyakarta, aksi mahasiswa masih berlanjut setelah demonstrasi besar yang sebelumnya digelar di kawasan Gejayan.
Kali ini, Aliansi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) bersama sejumlah organisasi mahasiswa dari berbagai kampus memusatkan aksi di kawasan Titik Nol Kilometer.
Massa mulai berdatangan pada siang hari dengan membawa spanduk, poster, dan berbagai materi kampanye yang berisi kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Mereka menyampaikan aspirasi melalui orasi bergantian yang menyoroti persoalan ekonomi masyarakat, harga kebutuhan pokok, hingga kebijakan pembangunan nasional.
Salah satu alasan dipilihnya Titik Nol Kilometer sebagai lokasi aksi adalah nilai historis kawasan tersebut yang selama ini identik dengan berbagai gerakan sosial dan politik di Yogyakarta.
Mahasiswa berharap ruang publik tersebut dapat kembali menjadi tempat lahirnya diskusi kritis mengenai masa depan bangsa.
Koordinator Umum Aliansi UMY Bergerak, Arif, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kolaborasi lintas kampus yang bertujuan mengonsolidasikan suara mahasiswa terhadap berbagai persoalan yang mereka nilai semakin membebani masyarakat.
Menurutnya, banyak kebijakan publik yang saat ini dianggap tidak mampu menjawab kebutuhan rakyat secara menyeluruh. Ia juga menyoroti kondisi ekonomi yang dinilai masih menghadapi tekanan, termasuk pelemahan daya beli masyarakat dan meningkatnya biaya hidup.
“Kami melihat banyak kebijakan yang hari ini tidak lepas dari kepentingan politik tertentu dan belum sepenuhnya berorientasi pada kebutuhan masyarakat luas,” ujarnya saat menyampaikan orasi.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan delapan tuntutan utama. Mereka meminta pemerintah menghentikan program yang dianggap bermasalah, termasuk MBG dan KDMP, serta melakukan evaluasi terhadap sejumlah proyek strategis nasional yang dinilai tidak memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Selain itu, mahasiswa mendesak pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak dan kebutuhan pokok, memperkuat sektor pendidikan dan kesehatan, serta menghentikan berbagai bentuk kriminalisasi terhadap aktivis dan kelompok masyarakat sipil.
Isu keterlibatan aparat keamanan dalam jabatan sipil juga menjadi perhatian. Massa aksi meminta agar fungsi institusi pertahanan dan keamanan tetap berada pada koridor yang sesuai dengan prinsip demokrasi dan reformasi.
Koordinator aksi, Ade Zakaria, menegaskan bahwa gerakan mahasiswa tidak akan berhenti pada satu kali demonstrasi. Menurutnya, tekanan publik akan terus dilakukan selama berbagai persoalan yang disuarakan belum mendapatkan respons yang memadai.
“Perjuangan ini tidak akan berhenti sampai keadilan benar-benar dirasakan masyarakat dan demokrasi dijalankan secara substantif,” kata Ade.
Di sisi lain, mahasiswa juga menyoroti efektivitas sejumlah program pemerintah yang selama ini menjadi prioritas nasional. Salah satu yang paling banyak mendapat perhatian adalah Program Makan Bergizi Gratis.
Perwakilan mahasiswa dari salah satu aliansi kampus, Dias Habibi, menilai setiap kebijakan publik seharusnya didasarkan pada kajian ilmiah yang matang dan melalui proses evaluasi yang terukur. Menurutnya, program berskala nasional perlu diuji efektivitasnya terlebih dahulu sebelum diterapkan secara luas.
Ia mempertanyakan sejauh mana program tersebut mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan kemampuan belajar peserta didik.
“Kalau memang kebijakan itu dibuat secara ilmiah, seharusnya ada proses pengujian yang jelas sehingga manfaatnya dapat diukur secara objektif,” ujarnya.
Selain isu pendidikan dan gizi, mahasiswa juga menyoroti sektor energi dan agraria. Mereka meminta pemerintah memperkuat kemandirian ekonomi nasional dan tidak bergantung pada dinamika eksternal yang dapat memengaruhi stabilitas harga kebutuhan masyarakat.
Pengamat menilai gelombang demonstrasi yang muncul di berbagai daerah menjadi sinyal penting bagi pemerintah untuk membuka ruang dialog yang lebih luas dengan kelompok masyarakat, khususnya mahasiswa.
Sebagai kelompok yang selama ini kerap menjadi motor kritik sosial, suara mahasiswa sering kali mencerminkan kegelisahan yang berkembang di tengah masyarakat.
Meski tuntutan yang disampaikan beragam, benang merah dari seluruh aksi tersebut adalah keinginan agar pemerintah lebih responsif terhadap persoalan ekonomi rakyat, menjaga ruang demokrasi, serta memastikan setiap kebijakan disusun berdasarkan kebutuhan publik dan kajian yang transparan.
Dengan berbagai aksi yang masih terus berlangsung, perhatian kini tertuju pada bagaimana pemerintah merespons kritik tersebut.
Apakah melalui dialog, evaluasi kebijakan, atau langkah-langkah perbaikan lainnya, tuntutan mahasiswa telah menjadi bagian dari dinamika demokrasi yang tidak bisa diabaikan begitu saja.