INBERITA.COM, Nasib kenaikan gaji guru pada 2027 mulai mendapat kejelasan setelah pemerintah menyampaikan rancangan kebijakan anggaran tahun depan. Dalam RAPBN 2027, belum tersedia alokasi tambahan yang secara khusus disiapkan untuk menaikkan gaji para guru.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah memilih mengoptimalkan anggaran pendidikan yang tersedia untuk sejumlah program prioritas.
Fokus tersebut mencakup pengembangan fasilitas pendidikan, pembangunan sekolah unggul, serta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pernyataan itu menjadi sinyal bahwa peningkatan kesejahteraan guru belum menjadi pos baru dalam rancangan belanja pemerintah untuk 2027. Meski demikian, pemerintah tidak menutup kemungkinan adanya perubahan apabila kondisi fiskal memungkinkan.
“Bukan berarti enggak mungkin, kan bisa saja sambil berjalannya waktu nanti kalau emang kita punya uang lebih dan emang dibutuhkan, kita bisa tambah juga, tapi sekarang belum direncanakan,” ujar Purbaya selepas konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2027 di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Dengan kata lain, posisi kebijakan saat ini bukan berupa larangan atau keputusan permanen bahwa gaji guru tidak akan pernah naik. Pemerintah baru memastikan bahwa kenaikan tersebut belum dimasukkan dalam perencanaan anggaran yang disusun untuk 2027.
Besarnya anggaran pendidikan yang disiapkan pemerintah menunjukkan bahwa sektor ini tetap mendapat porsi belanja yang sangat besar. Dalam RAPBN 2027, anggaran pendidikan ditetapkan mencapai Rp820,9 triliun.
Namun, besarnya total anggaran pendidikan tidak otomatis berarti seluruh dana tersebut dapat digunakan untuk menaikkan penghasilan tenaga pendidik.
Anggaran pendidikan mencakup berbagai kebutuhan dan program, sehingga pemerintah harus membaginya berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan.
Salah satu komponen terbesar yang menjadi perhatian adalah program MBG. Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp240 triliun untuk program tersebut pada 2027. Sasaran penerimanya diproyeksikan mencapai 60,6 juta jiwa.
Kebijakan itu memperlihatkan perubahan penekanan dalam belanja pendidikan. Pemerintah tidak hanya memandang pendidikan dari sisi proses belajar-mengajar, tetapi juga mengaitkannya dengan pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik dan masyarakat penerima manfaat.
Di sisi lain, keputusan tersebut berpotensi menjadi perhatian serius bagi para guru.
Kenaikan gaji selama ini tidak hanya berkaitan dengan peningkatan pendapatan, tetapi juga menyentuh isu kesejahteraan tenaga pendidik, daya beli, dan kemampuan pemerintah mempertahankan kualitas sumber daya manusia di sektor pendidikan.
Kondisi ini membuat pembahasan mengenai gaji guru tidak dapat dilepaskan dari kapasitas fiskal negara. Pemerintah harus memperhitungkan kemampuan penerimaan negara serta kebutuhan belanja lainnya sebelum menambah beban anggaran secara permanen.
Purbaya sendiri menegaskan bahwa ruang perubahan masih terbuka. Jika kondisi keuangan negara membaik dan pemerintah menilai kebutuhan tersebut mendesak, tambahan anggaran dapat dipertimbangkan dalam perjalanan tahun anggaran.
Pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa angka yang tercantum dalam RAPBN masih merupakan bagian dari proses perencanaan. Struktur belanja pemerintah dapat mengalami penyesuaian sesuai perkembangan pembahasan anggaran dan kondisi ekonomi.
Bagi guru, kepastian bahwa belum ada anggaran tambahan untuk kenaikan gaji pada 2027 berarti harapan peningkatan penghasilan belum memperoleh dukungan berupa pos anggaran baru. Namun, pintu perubahan kebijakan belum sepenuhnya tertutup.
Sementara itu, pemerintah tampaknya ingin memastikan anggaran pendidikan memiliki dampak yang lebih luas melalui kombinasi pembangunan fasilitas sekolah dan program pemenuhan gizi.
Pembangunan sekolah unggul diarahkan untuk memperkuat sarana pendidikan, sedangkan MBG ditempatkan sebagai salah satu program besar yang menyasar puluhan juta penerima manfaat.
Besarnya dana MBG juga membuat program tersebut menjadi salah satu titik penting dalam membaca arah kebijakan pendidikan tahun depan.
Pemerintah harus memastikan anggaran yang sangat besar itu benar-benar menghasilkan manfaat yang terukur, baik dari sisi kualitas gizi maupun dampaknya terhadap proses pendidikan.
Pada akhirnya, tantangan pemerintah bukan hanya menentukan berapa besar anggaran pendidikan, tetapi bagaimana setiap rupiah digunakan secara efektif.
Kesejahteraan guru, kualitas fasilitas, mutu pembelajaran, dan pemenuhan gizi merupakan kebutuhan yang sama-sama memiliki konsekuensi jangka panjang.
Untuk 2027, pemerintah memilih belum menambah alokasi khusus bagi kenaikan gaji guru. Fokus anggaran diarahkan pada program lain yang dinilai prioritas, dengan MBG memperoleh porsi Rp240 triliun dari total anggaran pendidikan Rp820,9 triliun.
Namun, keputusan tersebut masih dapat berubah jika kapasitas fiskal negara memberikan ruang tambahan.
Sebagaimana ditegaskan Menteri Keuangan, kemungkinan itu tetap terbuka apabila pemerintah memiliki kemampuan keuangan lebih besar dan kebutuhan kenaikan gaji guru dinilai semakin mendesak.