INBERITA.COM, Musim kemarau 2026 diperkirakan memasuki fase paling kritis dalam beberapa bulan ke depan.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan karena kombinasi El Niño kuat dan kondisi kemarau kering berpotensi meningkatkan risiko kekeringan, kebakaran hutan, hingga gangguan kesehatan.
BMKG memproyeksikan puncak musim kemarau akan terjadi pada Agustus dan September 2026. Pada Agustus, sekitar 48,84 persen wilayah daratan Indonesia diperkirakan berada dalam periode puncak kemarau, sementara pada September cakupannya mencapai 25,41 persen wilayah lainnya.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan kondisi tersebut perlu diantisipasi karena fenomena El Niño diprediksi masih berlangsung hingga awal kuartal pertama 2027 dengan intensitas yang dapat melampaui kategori kuat.
Menurutnya, risiko kekeringan dapat semakin meningkat apabila fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) Positif turut aktif pada periode September hingga Desember 2026.
“BMKG mengambil langkah proaktif dengan memperkuat dan memperluas Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sebagai bentuk komitmen mitigasi bencana hidrometeorologi secara terpadu di Indonesia,” kata Faisal di Gedung BMKG Jakarta.
Berdasarkan pemantauan BMKG hingga pertengahan Juli 2026, sebanyak 509 Zona Musim (ZOM) atau sekitar 54,5 persen dari total luas daratan Indonesia telah memasuki musim kemarau. Sementara itu, 77 ZOM masih mengalami musim hujan dan 113 ZOM berada dalam kategori wilayah dengan pola satu musim.
Sejumlah daerah bahkan sudah mengalami periode hari tanpa hujan (HTH). BMKG mencatat salah satu periode tanpa hujan terpanjang terjadi selama 80 hari di PRH Katerban, Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.
Kondisi tersebut menjadi indikator bahwa sebagian wilayah mulai menghadapi tekanan kekeringan yang cukup signifikan. BMKG memperkirakan sebagian besar daerah akan mengalami musim kemarau yang lebih kering dibandingkan kondisi normal.
Sebanyak 437 ZOM atau sekitar 48,77 persen luas daratan Indonesia diprediksi mengalami musim kemarau yang lebih panjang. Sementara curah hujan kategori tinggi diperkirakan baru mulai muncul secara bertahap pada Oktober hingga November 2026.
Ancaman terbesar dari kemarau panjang tersebut adalah meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hingga 29 Juli 2026, BMKG mendeteksi 5.019 titik panas yang tersebar terutama di Kalimantan Barat, Papua Selatan, dan Riau.
BMKG menyebut sejumlah wilayah perlu mendapat perhatian khusus karena memiliki tingkat kerawanan tinggi, di antaranya Riau, Sumatra Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, serta Papua Selatan.
Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan menjelaskan, hasil pemantauan menunjukkan indeks bulanan Niño 3.4 pada akhir Juni telah mencapai 1,56. Angka tersebut menunjukkan intensitas El Niño telah melewati ambang kategori kuat yang berada di atas 1,5.
Namun, ia menjelaskan dampak El Niño terhadap Indonesia tidak hanya bergantung pada keberadaan fenomena tersebut, tetapi juga interaksinya dengan musim kemarau.
“Dampaknya ke Indonesia terjadi ketika El Niño bertemu langsung dengan musim kemarau. Meskipun El Niño terus berlangsung hingga awal 2027, dampak utamanya terfokus pada periode musim kemarau di wilayah Indonesia,” ujar Ardhasena.
Untuk menghadapi kondisi tersebut, BMKG memperkuat Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di sejumlah wilayah rawan.
Penyemaian awan saat ini dilakukan di Sumatra Selatan dan Kalimantan Tengah dengan dukungan pendanaan dari Kementerian Kehutanan serta BNPB.
BMKG juga menyiapkan Posko OMC di Pekanbaru untuk mendukung penanganan potensi karhutla di Riau serta Posko OMC Bandung untuk mengantisipasi ancaman kekeringan di Jawa Barat.
Sepanjang 2026, BMKG telah melaksanakan 17 kali operasi modifikasi cuaca khusus untuk mitigasi karhutla di berbagai daerah.
Operasi tersebut sebelumnya juga dilakukan di Aceh pada 20-26 Juli 2026 dan Palembang pada 19-30 Juli 2026. Sementara operasi di Palangkaraya berlangsung sejak 27 Juli hingga 2 Agustus 2026 dan Pekanbaru pada 30 Juli hingga 4 Agustus 2026.
Selain ancaman kebakaran, BMKG mengingatkan dampak kemarau panjang terhadap sektor pangan, air, energi, dan kesehatan masyarakat. Petani diminta menyesuaikan jadwal tanam serta memilih varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kondisi kering.
Di sektor sumber daya air dan energi, pengelola diminta menghitung ulang ketersediaan air baku serta mengantisipasi perubahan produksi listrik dari pembangkit listrik tenaga air (PLTA).
Masyarakat juga diminta mewaspadai penurunan kualitas udara akibat minimnya hujan. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), perubahan pola penyebaran penyakit seperti demam berdarah dengue (DBD) dan malaria, serta ancaman gangguan kesehatan akibat suhu panas ekstrem.
Dengan puncak kemarau yang semakin dekat, BMKG menekankan bahwa mitigasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat.
Kesiapsiagaan sejak dini menjadi kunci untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi dari musim kering yang diperkirakan lebih berat tahun ini.