INBERITA.COM, Persoalan finansial yang membayangi proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh kembali mencuat ke permukaan.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (20/8), Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, Bobby Rasyidin, secara terbuka menyebut bahwa piutang dari proyek tersebut berpotensi menjadi bom waktu bagi keuangan perusahaan.
“Kami dalami juga masalah KCIC seperti yang disampaikan. Memang ini bom waktu buat (KAI),” ujar Bobby di ruang rapat Senayan, Jakarta Pusat.
Pernyataan itu muncul sebagai tanggapan atas kritik dari sejumlah anggota dewan mengenai kondisi keuangan KAI, termasuk beban utang yang ditanggung oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), entitas yang mengelola proyek Whoosh.
Namun, Bobby tidak sempat memaparkan lebih lanjut mengenai ancaman spesifik dari “bom waktu” tersebut, karena penjelasannya terpotong oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade.
Proyek Kereta Cepat Whoosh selama ini memang tak lepas dari sorotan, baik karena pembengkakan biaya investasi, polemik tarif, hingga dampaknya terhadap struktur keuangan perusahaan pelat merah seperti KAI.
Bahkan, dalam laporan yang pernah dipublikasikan sebelumnya, KAI disebut mengalami kerugian mendekati Rp 1 triliun akibat investasinya di proyek ini. Kini, pernyataan sang Dirut mempertegas bahwa problem struktural tersebut belum sepenuhnya terselesaikan.
Dalam forum yang sama, Andre Rosiade menegaskan bahwa penyelesaian masalah KCIC sebenarnya sudah masuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2025 milik Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Menurutnya, ini menjadi indikasi bahwa pemerintah tidak tinggal diam dan telah menyiapkan intervensi terhadap problematika yang ditinggalkan oleh proyek ambisius tersebut.
“Kami ingin sampaikan, dalam RKAP 2025 Danantara itu sudah ada solusi untuk menyelesaikan KCIC. Saya minta Pak Bobby koordinasi dengan, kan setiap bulan KAI diundang setiap bulan oleh Danantara untuk evaluasi kinerja,” ujar Andre.
Lebih lanjut, Andre mendesak manajemen KAI agar membuka dialog dengan jajaran pimpinan Danantara, khususnya Managing Director yang disebut bernama Febri. Ia menyebut bahwa dalam RKAP tersebut, persoalan Whoosh secara eksplisit menjadi salah satu agenda prioritas yang akan ditangani pemerintah.
“Di situ tolong dibicarakan dengan Managing Director (Bu Febri) tolong bicarakan soal di dalam RKAP-nya Danantara 2025 salah satunya ada permasalahan Whoosh ini,” imbuhnya.
Andre juga menenangkan para anggota dewan lain yang tampak khawatir terhadap dampak lanjutan dari proyek ini terhadap BUMN transportasi tersebut. Ia memastikan, keterlibatan pemerintah melalui Danantara adalah bukti bahwa penyelesaian KCIC tidak hanya dibebankan ke KAI semata.
“Jadi tenang saja, pemerintah melalui Danantara sudah memasukkan di RKAP 2025 soal penyelesaian Whoosh. Jadi, itu sudah masuk. Tenang Pak Is (salah satu anggota dewan), pasti diselesaikan oleh pemerintah,” ujarnya.
Menutup pembahasan, Bobby Rasyidin menyatakan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti arahan tersebut dan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan BPI Danantara demi mencari solusi konkret atas beban keuangan akibat proyek KCIC.
“Jadi, kami akan koordinasi dengan Danantara untuk penyelesaian KCIC ini,” kata Bobby.
Pernyataan ini menyiratkan bahwa KAI tak memiliki cukup kelonggaran untuk menanggung beban investasi yang ditinggalkan oleh Whoosh sendirian.
Koordinasi dengan Danantara akan menjadi langkah krusial, sekaligus penentu apakah pemerintah benar-benar akan turun tangan menyelamatkan proyek infrastruktur transportasi ini dari kegagalan finansial.
Meski proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung kerap digadang-gadang sebagai simbol kemajuan teknologi dan transportasi Indonesia, realitas di balik laporan keuangan BUMN yang terlibat menunjukkan bahwa keberlanjutan proyek ini masih membutuhkan solusi fiskal dan manajerial yang lebih terstruktur.
Apalagi dengan pengakuan Dirut KAI bahwa masalah piutang KCIC bisa menjadi bom waktu, kini publik dan pemangku kepentingan menanti realisasi dari janji intervensi pemerintah yang telah dicantumkan dalam RKAP 2025 Danantara.
Sebab jika tidak segera ditangani, bukan tidak mungkin bom waktu itu benar-benar meledak dan menciptakan krisis baru di tubuh BUMN strategis seperti KAI.
