INBERITA.COM, Gelombang protes terhadap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali mencuat. Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim (APMK) turun ke jalan dalam aksi lanjutan bertajuk “215” yang digelar di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Kamis (21/5/2026).
Aksi tersebut menjadi penanda meningkatnya tekanan publik terhadap kepemimpinan daerah setelah sejumlah polemik kebijakan pemerintah ramai diperbincangkan dalam beberapa waktu terakhir. Massa tidak hanya membawa tuntutan evaluasi, tetapi juga mendesak gubernur agar mundur dari jabatannya.
Sebelum bergerak menuju kantor gubernur, massa lebih dulu mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Dalam agenda itu, mereka menyerahkan dokumen yang diklaim memuat berbagai temuan terkait dugaan persoalan kebijakan pemerintah provinsi.
Koordinator Lapangan APMK, Erly Sopiansyah, mengatakan pihaknya telah mengumpulkan data dari berbagai isu yang berkembang di masyarakat dan hasil penelusuran internal organisasi.
“Pagi tadi kami sudah melaksanakan aksi di Kejati Kalimantan Timur dan Alhamdulillah hari ini kami sudah menyerahkan semua data-data yang kami rangkum dan kumpulkan dari berbagai permasalahan di Kalimantan Timur,” kata Erly kepada wartawan.
Menurut dia, dokumen yang diserahkan memiliki ketebalan sekitar 36 halaman. Isinya mencakup sejumlah dugaan persoalan, termasuk penggunaan anggaran daerah yang sebelumnya sempat menjadi sorotan publik di media sosial.
Salah satu isu yang kembali diangkat dalam aksi tersebut ialah polemik pengadaan kendaraan dinas mewah senilai Rp 8,5 miliar yang sempat viral dan memicu perdebatan luas di tengah masyarakat.
Demonstran menilai penggunaan anggaran semacam itu menunjukkan sensitivitas pemerintah terhadap kondisi ekonomi warga masih dipertanyakan.
“Termasuk yang viral-viral kemarin seperti mobil Rp 8,5 miliar dan lainnya, termasuk data-data yang tidak pernah dipublikasikan dan itu menjadi temuan kami,” ujarnya.
Tak berhenti pada isu anggaran, massa juga menyoroti dugaan campur tangan keluarga gubernur dalam sejumlah proyek strategis di Kalimantan Timur. Tuduhan itu menjadi salah satu poin yang paling keras disuarakan demonstran selama aksi berlangsung.
“Ada dugaan adiknya gubernur mengatur beberapa proyek-proyek besar dan strategis yang ada di Kalimantan Timur,” ucap Erly.
Hingga kini belum ada tanggapan resmi dari pihak pemerintah provinsi terkait tudingan tersebut. Namun isu keterlibatan keluarga pejabat dalam proyek pemerintah dinilai sangat sensitif karena menyangkut kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan.
Pengamat politik daerah menilai meningkatnya kritik terhadap pemerintah daerah tidak bisa dilepaskan dari tingginya ekspektasi masyarakat terhadap Kalimantan Timur sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Di tengah arus investasi dan pembangunan besar-besaran, publik menuntut transparansi yang lebih kuat dalam pengelolaan anggaran maupun proyek strategis.
Situasi ini membuat setiap kebijakan pemerintah lebih mudah menjadi perhatian publik, terutama ketika dianggap tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat.
Media sosial pun memainkan peran penting dalam memperbesar tekanan terhadap pejabat publik karena isu dapat menyebar dengan cepat dan membentuk opini luas dalam waktu singkat.
Dalam orasinya, massa menilai berbagai kontroversi yang muncul belakangan telah mencoreng citra Kalimantan Timur di tingkat nasional.
Mereka mengaku kecewa karena daerah yang tengah menjadi sorotan pembangunan nasional justru terseret dalam polemik yang dianggap merugikan masyarakat.
“Kalau Pak Gubernur malu dengan masyarakat Kaltim, ya ikhlaskanlah jabatan itu, mundur,” kata Erly di hadapan massa aksi.
Ia juga menyebut sejumlah pernyataan gubernur yang viral dinilai memicu kegaduhan dan menambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
“Kami malu dengan masyarakat di Indonesia. Kalau viral itu kebaikan tidak apa-apa, tapi ini kesalahan-kesalahan yang menyakitkan masyarakat,” ujarnya lagi.
Meski mendesak gubernur mundur, massa turut menyampaikan opsi politik lain. Mereka meminta gubernur selaku Ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Timur menginstruksikan fraksi Golkar di DPRD untuk mendukung hak angket.
Tuntutan tersebut menunjukkan bahwa gerakan protes tidak hanya diarahkan pada tekanan moral, tetapi juga membuka ruang proses politik di parlemen daerah.
Hak angket sendiri merupakan mekanisme resmi DPRD untuk menyelidiki kebijakan pemerintah yang dianggap bermasalah atau menimbulkan keresahan publik.
“Kalau tidak mundur, beliau sebagai Ketua Golkar harus instruksikan fraksi Golkar mendukung hak angket,” ujar Erly.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan sempat menyita perhatian pengguna jalan di sekitar kawasan kantor gubernur. Sejumlah peserta membawa spanduk dan poster berisi kritik terhadap kebijakan pemerintah daerah serta tuntutan transparansi anggaran.
Fenomena meningkatnya demonstrasi di Kalimantan Timur menunjukkan bahwa masyarakat kini semakin aktif mengawasi jalannya pemerintahan daerah.
Di era keterbukaan informasi, tuntutan akuntabilitas publik tidak lagi datang hanya dari lembaga pengawas resmi, tetapi juga dari kelompok masyarakat sipil yang merasa memiliki hak untuk mengontrol kebijakan pemerintah.
Di sisi lain, situasi ini menjadi ujian penting bagi pemerintah daerah dalam menjaga kepercayaan publik.
Respons terhadap kritik, keterbukaan informasi, dan kemampuan menjawab tudingan secara transparan akan sangat menentukan bagaimana pemerintah mempertahankan legitimasi di tengah meningkatnya sorotan masyarakat.