INBERITA.COM, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, akhirnya angkat suara menanggapi isu viral terkait besaran tunjangan dan gaji yang diterimanya selama menjabat sebagai kepala daerah. Klarifikasi ini disampaikan langsung oleh Dedi untuk meluruskan informasi yang dinilainya menyesatkan.
Isu yang beredar menyebutkan bahwa total gaji dan tunjangan Dedi Mulyadi sebagai gubernur mencapai angka fantastis, yakni 33 miliar. Menanggapi kabar tersebut, Dedi membantah tegas dan menyebut informasi itu tidak sesuai fakta.
“Itu tidak benar,” tegas Dedi Mulyadi dalam klarifikasi yang diunggah melalui akun Instagram resminya, @dedimulyadi71, seperti dikutip pada Sabtu (13/9/2025).
Dedi menjelaskan bahwa gaji pokok yang ia terima sebagai Gubernur Jawa Barat hanya sebesar 8,1 juta per bulan, sesuai ketentuan yang berlaku bagi kepala daerah. Dia juga menyebut bahwa dirinya memang menerima fasilitas tambahan, namun banyak di antaranya tidak digunakan demi efisiensi anggaran daerah.
“Sejak awal saya terbuka menyampaikan, gaji gubernur dan tunjangannya itu sebesar 8,1 juta dalam setiap bulan,” ungkapnya.
Dalam upaya penghematan, Dedi memilih untuk menolak sejumlah fasilitas resmi seperti mobil dinas dan seragam dinas,Dia menegaskan bahwa hal tersebut dilakukan demi mengalihkan anggaran untuk kepentingan masyarakat.
“Baju dinas saya tidak ambil, saya beli sendiri. Mobil dinas juga tidak saya pakai,” tegas Dedi.
Selain itu,Dia juga memangkas anggaran perjalanan dinas secara signifikan. Saat pertama menjabat, anggaran perjalanan dinas gubernur diturunkan menjadi 750 juta, dan pada perubahan APBD 2025 kembali dipangkas menjadi Rp100 juta. Hingga saat ini, realisasi anggaran tersebut baru mencapai 74 juta.
Dedi menjelaskan bahwa setiap dana yang diterimanya sebagai bagian dari biaya operasional digunakan sepenuhnya untuk membantu masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi.
“Dengan APBD Jawa Barat, dana operasional itu sekitar 28 miliar. Jumlah itu dibagi dua, gubernur 75 persen dan wakil gubernur 25 persen. Jadi yang saya terima sekitar 21,6 miliar per tahun,” jelasnya.
Menurut Dedi, dana tersebut ia gunakan untuk berbagai kebutuhan warga yang mendesak, mulai dari membantu pasien rumah sakit, perbaikan rumah roboh, pengecatan sekolah, hingga membangun ulang jembatan gantung yang putus.
“Anggaran itu saya gunakan semuanya untuk belanja kepentingan rakyat. Ada orang sakit di rumah sakit saya bantu, biaya transportasi keluarga pasien saya tanggung, sekolah yang butuh pengecatan saya biayai, rumah roboh saya bantu, jalan desa rusak saya perbaiki, hingga jembatan gantung yang putus saya bangun ulang,” ujarnya.
Dedi menegaskan bahwa secara pribadi dia siap jika biaya operasional dihapuskan. Namun, ia mengingatkan bahwa dampaknya justru akan dirasakan oleh masyarakat yang selama ini terbantu melalui dana tersebut.
“Saya pribadi tidak ada masalah jika biaya operasional dihapus. Tapi yang dirugikan bukan saya dan keluarga, melainkan masyarakat. Sebab banyak peristiwa mendadak yang tidak teranggarkan dalam APBD,” ucapnya.
Dedi menambahkan, jika biaya operasional dihapus, maka satu-satunya sumber pendapatan pribadinya hanya berasal dari kanal YouTube miliknya.
“Kalau operasional dihapus, nanti saya hanya bisa mengandalkan pemasukan dari YouTube. Banyak orang tidak akan tertolong nyawanya karena tidak punya biaya untuk ke rumah sakit, banyak rumah roboh tidak bisa saya bantu, anak-anak yatim pun kesulitan. Bukan untuk kepentingan saya,” tegas Dedi.
“Jangan salah persepsi. Dana operasional itu bukan untuk kepentingan saya, tapi untuk kepentingan rakyat. Setiap rupiah saya keluarkan untuk masyarakat. Jadi kalau ada yang bilang saya dapat 33 miliar untuk pribadi, itu tidak benar,” pungkasnya. (mms)