INBERITA.COM, Dinamika politik lokal di Kabupaten Tapanuli Tengah memanas drastis. Masinton Pasaribu selaku Bupati Tapanuli Tengah menghadapi ancaman pemakzulan serius dari gabungan partai politik.
Sebanyak lima partai politik pemilik kursi di DPRD Tapanuli Tengah menyuarakan wacana tersebut secara terbuka. Langkah politik ini dipicu oleh akumulasi kekecewaan terhadap tata kelola pemerintahan yang dinilai carut-marut.
Koalisi lima partai politik tersebut terdiri dari Partai NasDem, Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN, dan PKB. Mereka menyatakan mosi tidak percaya di Pandan pada hari Jumat tanggal 4 September 2026.
H. Hazmi Arif Simatupang selaku juru bicara koalisi membeberkan lima poin utama duduk perkara. Poin pertama menyoroti lemahnya kinerja penyerapan anggaran daerah pada tahun berjalan.
“Kelima parpol menilai pengelolaan anggaran APBD 2026 tidak profesional. Hingga Agustus 2026, penyerapan anggaran di Pemkab Tapanuli Tengah dilaporkan baru mencapai 30 persen,” kata Hazmi, Jumat (4/9).
Poin kedua menyoroti penanganan bencana banjir yang dinilai berjalan sangat lambat. Penyaluran bantuan bagi warga terdampak dianggap amburadul hingga memicu gelombang protes.
“Poin kedua, penanganan dan penyaluran bantuan bencana banjir di Tapanuli Tengah dinilai lambat dan amburadul sehingga memicu protes masyarakat,” ujar Hazmi.
Dukungan anggaran untuk masyarakat juga dilaporkan mengalami hambatan serius di tingkat eksekutif. Koalisi mendesak pemerintah kabupaten segera merealisasikan rekomendasi DPRD terkait penyaluran bantuan banjir serta alokasi beasiswa khusus.
“Hanya PDI Perjuangan yang diketuai oleh Masinton Pasaribu tidak menyetujui rekomendasi penyaluran bantuan tersebut,” ujar dia.
Kelima partai politik menyatakan siap duduk bersama untuk membedah anggaran daerah secara terbuka. Mereka ingin melibatkan pihak independen serta penegak hukum guna membuktikan adanya ketidakberesan.
“Kami menyatakan siap duduk bersama membedah APBD 2025–2026 dengan melibatkan Kemendagri, Kemenkeu, BPK, BPKP, KPK, APH, serta pengamat anggaran,” jelas Hazmi.
Poin terakhir menegaskan sikap politik tertinggi dari koalisi partai pengusung wacana pemakzulan. Mereka siap melaporkan dugaan penyelewengan anggaran dan menempuh jalur formal di legislatif.
“Selain itu mempertimbangkan langkah politik formal melalui DPRD Tapanuli Tengah hingga tahap pemakzulan,” pungkas Hazmi.
Deklarasi terbuka tersebut dihadiri oleh sejumlah pimpinan partai tingkat daerah. Tokoh yang hadir meliputi Rahmansyah Sibarani selaku Ketua DPD Partai NasDem Tapanuli Tengah dan Hazmi Arif Simatupang selaku Ketua DPC Partai Gerindra Tapanuli Tengah.
Hadir pula Heni Satika Simanjuntak selaku Ketua Fraksi Golkar DPRD Tapanuli Tengah. Abdurrahman Sibuea selaku Ketua DPC PKB Tapanuli Tengah bersama Martanto Siregar selaku Ketua DPD PAN Tapanuli Tengah turut mendampingi.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri langsung merespons gejolak politik di Tapanuli Tengah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan pihaknya telah menerjunkan tim khusus ke lapangan.
“Sudah ada tim dari Kemendagri yang turun ke sana (Tapanuli Tengah),” kata Tito saat ditemui wartawan di kantor Gubernur Sumatra Utara, Kota Medan, Rabu (9/9).
Tito menjelaskan tugas utama tim khusus tersebut dalam meredakan ketegangan politik. Mereka bertugas memfasilitasi dialog antara pemerintah daerah dengan pimpinan partai politik.
“Iya (untuk mediasi),” singkat Tito.
Konflik tata kelola pemerintahan ini kini menjadi sorotan publik tingkat nasional. Publik menanti hasil mediasi dari kementerian serta langkah lanjutan dari DPRD Tapanuli Tengah.