INBERITA.COM, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menanggapi isu yang mencuat soal perumahan sejumlah karyawan SPBU milik badan usaha swasta akibat kelangkaan bahan bakar minyak (BBM).
Dalam sebulan terakhir, beberapa SPBU swasta mengalami keterbatasan pasokan BBM, yang berdampak langsung terhadap kegiatan operasional mereka.
Salah satu yang terdampak paling mencolok adalah jaringan SPBU Shell Indonesia.
Bahlil menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan komunikasi dengan manajemen Shell Indonesia guna merespons situasi ini. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin ada langkah sepihak yang justru memperkeruh keadaan.
Dalam konferensi pers yang digelar di Kementerian ESDM pada Jumat (19/9), Bahlil menyampaikan secara tegas bahwa perusahaan sebaiknya menahan diri dari keputusan strategis yang bisa berdampak sosial lebih luas, seperti perumahan karyawan.
“Silakan tanya kepada Shell, tadi saya sudah minta kepada mereka untuk tidak boleh ada gerakan tambahan. Kami ingin semuanya damai, tapi harus dimengerti bahwa negara ini memiliki aturan main,” ujar Bahlil di hadapan awak media.
Sebelumnya, Kementerian ESDM telah mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh badan usaha SPBU swasta yang beroperasi di Indonesia.
Pertemuan tersebut diikuti oleh sejumlah entitas besar, seperti BP-AKR, Shell Indonesia, ExxonMobil, Vivo, serta Pertamina.
Meski demikian, menurut Bahlil, hingga saat ini belum ada penjelasan resmi dari pihak swasta terkait akar permasalahan kelangkaan BBM yang terjadi di berbagai daerah.
Di sisi lain, Shell Indonesia secara terbuka mengakui bahwa kelangkaan BBM jenis bensin memang memengaruhi operasi mereka, termasuk nasib para pekerja di lapangan.
President Director & Managing Director Mobility Shell Indonesia, Ingrid Siburian, menyatakan bahwa perusahaan terpaksa melakukan penyesuaian operasional akibat terbatasnya ketersediaan produk.
“Kami menyesuaikan kegiatan operasional di jaringan SPBU Shell selama produk BBM jenis bensin tidak tersedia secara lengkap, termasuk penyesuaian jam operasional dan tim yang bertugas melayani para pelanggan,” kata Ingrid kepada Katadata.co.id, Selasa (16/9).
Penyesuaian tersebut tidak hanya menyentuh aspek waktu operasional, tetapi juga berdampak langsung pada tenaga kerja.
Shell melakukan pengurangan jumlah hari kerja, perubahan jadwal kerja, hingga langkah merumahkan beberapa karyawan SPBU untuk sementara waktu. Langkah ini ditempuh sebagai respons terhadap minimnya pasokan produk BBM di lapangan.
Lebih lanjut, Ingrid menjelaskan bahwa beberapa produk unggulan seperti Shell Super, Shell V-Power, dan Shell V-Power Nitro+ masih belum tersedia dan belum dapat dipastikan kapan pasokan akan kembali normal.
Namun demikian, Shell tetap berkomitmen melayani pelanggan dengan memanfaatkan stok produk yang tersedia serta mempertahankan operasional layanan tambahan lainnya.
“Meski produk BBM belum lengkap, kami tetap mengoperasikan layanan seperti Shell Select, Shell Recharge, bengkel, dan pelumas Shell,” ungkapnya.
Ingrid menambahkan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mempercepat ketersediaan kembali produk bensin di seluruh jaringan SPBU mereka.
“Kami terus berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait untuk memastikan produk BBM jenis bensin dapat tersedia kembali,” tegas Ingrid.
Kondisi ini menjadi sorotan publik karena kelangkaan BBM tidak hanya berdampak pada mobilitas masyarakat, tetapi juga menimbulkan tekanan pada sektor ketenagakerjaan, khususnya di sektor hilir energi.
Pemerintah melalui Kementerian ESDM berupaya menjaga stabilitas dengan mencegah eskalasi masalah, termasuk melindungi pekerja dari potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak akibat situasi pasokan.
Dengan belum adanya pernyataan resmi dari badan usaha mengenai penyebab pasti kelangkaan BBM, masyarakat pun berharap agar transparansi dan koordinasi antara pemerintah dan perusahaan energi segera menghasilkan solusi konkret.
Sebab, kelangkaan bahan bakar yang berkepanjangan bukan hanya menjadi tantangan logistik, melainkan juga berpotensi memicu dampak ekonomi yang lebih luas jika tidak segera diatasi.
Upaya Bahlil untuk menahan perusahaan agar tidak mengambil langkah tambahan yang dapat memicu keresahan sosial dinilai sebagai langkah preventif yang penting.
Di tengah tekanan pasokan, sinergi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik dan stabilitas pasar energi nasional.(fdr)