INBERITA.COM, Penentuan awal bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah pada 2026 berpotensi kembali tidak seragam di Indonesia. Perbedaan metode penetapan awal bulan hijriah diperkirakan membuat umat Islam memulai puasa pada dua tanggal berbeda, yakni 18 Februari dan 19 Februari 2026.
Perkiraan tersebut disampaikan Peneliti Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Thomas Djamaluddin. Ia menjelaskan bahwa secara astronomi, posisi hilal pada 17 Februari 2026 belum memenuhi kriteria yang digunakan pemerintah untuk menetapkan awal Ramadhan.
Thomas menyebut, saat waktu maghrib pada 17 Februari 2026, posisi hilal di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, masih berada di bawah ambang batas kriteria MABIMS.
Kriteria tersebut mensyaratkan tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat secara geosentrik.
“Fakta Astronomi pada saat maghrib 17 Februari 2026 di wilayah Asia Tenggara, posisi hilal belum memenuhi kriteria MABIMS, kriteria yang digunakan oleh pemerintah dan sebagian besar ormas Islam, yaitu kurva kuning, ini tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat geosentrik,” ujar Thomas dalam video di kanal YouTube miliknya, Sabtu (20/12).
Ia menjelaskan bahwa posisi hilal yang memenuhi kriteria tersebut justru terjadi di wilayah Amerika. Dengan kondisi itu, wilayah Asia Tenggara tidak dapat menetapkan 1 Ramadhan pada keesokan harinya berdasarkan standar MABIMS.
“Ini di wilayah Amerika, sehingga di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, belum memenuhi kriteria,” kata Thomas.
Ia menegaskan, berdasarkan perhitungan tersebut, awal Ramadhan 1447 Hijriah versi kriteria MABIMS jatuh pada 19 Februari 2026.
“Sehingga 1 Ramadan 1447 jatuh pada tanggal 19 Februari 2026,” tambahnya.
Namun demikian, Thomas menyebut adanya potensi perbedaan karena tidak semua organisasi Islam menggunakan kriteria MABIMS. Sejumlah ormas diketahui menggunakan kriteria Turki dalam penentuan awal bulan hijriah.
Dalam kriteria Turki, posisi hilal dinilai memenuhi syarat apabila telah mencapai tinggi minimal 5 derajat dan elongasi 8 derajat. Menurut Thomas, pada 17 Februari 2026, kriteria tersebut sudah terpenuhi di beberapa wilayah tertentu.
Ia menjelaskan bahwa di wilayah Alaska, posisi hilal telah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Turki. Dengan demikian, awal Ramadhan 1447 Hijriah dapat ditetapkan pada 18 Februari 2026 oleh ormas yang menggunakan metode tersebut.
“Jadi, ada potensi perbedaan Awal Ramadan, ada yang 19 Februari, dan ada yang 18 Februari,” ujar Thomas.
Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) hingga kini belum menetapkan secara resmi kapan awal Ramadhan 1447 Hijriah. Penetapan tersebut biasanya dilakukan melalui sidang isbat yang melibatkan para ahli astronomi, perwakilan ormas Islam, serta ulama.
Sidang isbat akan mempertimbangkan hasil hisab dan laporan rukyatul hilal dari berbagai titik pemantauan di Indonesia. Hasil sidang tersebut menjadi dasar resmi pemerintah dalam menetapkan awal puasa Ramadhan.
Di sisi lain, Muhammadiyah telah lebih dulu menetapkan awal Ramadhan 1447 Hijriah. Organisasi Islam tersebut memutuskan bahwa 1 Ramadhan jatuh pada 18 Februari 2026.
Perbedaan penetapan awal Ramadhan antara Muhammadiyah dan pemerintah bukanlah hal baru. Perbedaan tersebut hampir terjadi setiap tahun akibat penggunaan metode yang berbeda dalam menentukan awal bulan hijriah.
Muhammadiyah menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal, yakni perhitungan astronomi murni tanpa menunggu hasil pengamatan langsung. Metode ini memungkinkan penetapan kalender hijriah dilakukan jauh hari sebelumnya.
Sementara itu, pemerintah bersama Nahdlatul Ulama lebih mengedepankan metode rukyat atau pengamatan langsung hilal di lapangan, dengan hisab sebagai pendukung. Perbedaan pendekatan inilah yang sering menghasilkan tanggal awal Ramadhan yang tidak selalu sama.
Dengan kondisi tersebut, masyarakat diimbau untuk tetap menghormati perbedaan yang ada. Umat Islam dapat mengikuti keputusan ormas masing-masing sambil menunggu hasil resmi sidang isbat pemerintah.
Potensi perbedaan awal Ramadhan 2026 ini kembali menjadi pengingat bahwa perbedaan metode dalam penentuan kalender hijriah merupakan bagian dari dinamika keilmuan dan tradisi yang telah lama berlangsung di Indonesia.
