INBERITA.COM, Kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir April 2026 menunjukkan tekanan yang cukup besar setelah pemerintah mencatat defisit mencapai Rp164,4 triliun.
Angka tersebut setara 0,64 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan melonjak tajam dibanding periode yang sama tahun lalu.
Data terbaru dari Kementerian Keuangan memperlihatkan pelebaran defisit yang signifikan dibanding April 2025, ketika APBN hanya mengalami defisit Rp4,3 triliun atau sekitar 0,02 persen terhadap PDB. Lonjakan ini menjadi perhatian karena terjadi di tengah situasi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan angka tersebut merupakan kondisi riil keuangan negara yang dicatat pemerintah hingga akhir April. Ia menepis anggapan bahwa pemerintah menutupi kondisi fiskal nasional.
“Ini data yang ada, jadi kita enggak main-main,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA Edisi April 2026 di Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Meski defisit meningkat tajam, pemerintah menilai kinerja APBN masih berada dalam jalur yang terkendali. Kementerian Keuangan menyoroti pendapatan negara yang mengalami pertumbuhan cukup baik, terutama dari sektor pajak serta kepabeanan dan cukai.
Hingga April 2026, penerimaan negara tercatat mencapai Rp918,4 triliun atau tumbuh 13,3 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Penerimaan pajak menjadi kontributor terbesar dengan realisasi Rp646,3 triliun atau sekitar 27,4 persen dari target APBN tahun ini.
Sementara itu, penerimaan dari kepabeanan dan cukai mencapai Rp100,6 triliun atau setara 29,9 persen dari target tahunan sebesar Rp336 triliun. Angka tersebut tumbuh 0,6 persen secara tahunan setelah sebelumnya sempat mengalami kontraksi pada awal tahun.
Purbaya menyebut perbaikan penerimaan negara tidak terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari reformasi di sektor perpajakan dan bea cukai yang terus dilakukan pemerintah.
Menurut dia, langkah pembenahan administrasi dan pengawasan mulai menunjukkan hasil positif meski kondisi ekonomi dunia masih belum stabil.
“Bea cukai itu sudah tumbuh sekarang 0,6 persen. Walaupun pertumbuhannya kecil, tapi sampai Maret kemarin pertumbuhannya negatif,” kata Purbaya.
Di sisi lain, lonjakan belanja negara menjadi faktor utama yang mendorong defisit APBN melebar. Pemerintah mencatat realisasi belanja negara hingga April 2026 mencapai Rp1.082,8 triliun atau tumbuh 34,3 persen dibanding tahun lalu.
Nilai tersebut setara 28,2 persen dari total target belanja negara dalam APBN 2026 yang mencapai Rp3.842,7 triliun.
Jika dirinci, belanja pemerintah pusat mencapai Rp826 triliun atau meningkat lebih dari 50 persen secara tahunan. Sementara transfer ke daerah tercatat sebesar Rp256,8 triliun.
Kenaikan belanja negara menunjukkan pemerintah masih mempertahankan kebijakan fiskal ekspansif untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tekanan global.
Belanja pemerintah diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas, pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, serta penguatan sektor pelayanan publik.
Meski demikian, peningkatan belanja yang agresif otomatis memperlebar selisih antara pendapatan dan pengeluaran negara.
Pemerintah menilai kondisi tersebut masih dalam batas aman karena keseimbangan primer tetap mencatat surplus Rp28 triliun. Keseimbangan primer sendiri merupakan indikator fiskal yang mengukur selisih pendapatan negara terhadap belanja di luar pembayaran bunga utang.
Purbaya menegaskan surplus primer menunjukkan kondisi fiskal Indonesia masih cukup sehat dan terkendali. Ia juga membantah anggapan bahwa pemerintah sedang menahan belanja demi menjaga angka defisit.
“Belanja tetap dipercepat sampai April tumbuh 34,3 persen secara tahunan,” ujarnya.
Ia menambahkan pertumbuhan ekonomi nasional tidak hanya bergantung pada belanja pemerintah. Sektor swasta disebut tetap menjadi penggerak utama ekonomi Indonesia meskipun APBN memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas di tengah gejolak global.
Kondisi fiskal Indonesia tahun ini memang menghadapi tantangan cukup besar. Ketidakpastian ekonomi global, perlambatan perdagangan internasional, fluktuasi harga komoditas, hingga tekanan geopolitik membuat pemerintah harus menjaga keseimbangan antara belanja negara dan penerimaan.
Di satu sisi, pemerintah perlu mempertahankan stimulus ekonomi agar konsumsi dan investasi tetap bergerak. Namun di sisi lain, pengelolaan defisit dan utang negara juga menjadi perhatian agar stabilitas fiskal tetap terjaga dalam jangka panjang.
Sejumlah ekonom menilai peningkatan defisit pada awal tahun belum tentu menjadi sinyal negatif selama pemerintah mampu menjaga kualitas belanja dan meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan.
Karena itu, fokus pemerintah dalam beberapa bulan ke depan diperkirakan akan tertuju pada optimalisasi penerimaan pajak, penguatan reformasi fiskal, serta menjaga efektivitas belanja negara agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa menimbulkan tekanan fiskal berlebihan.