INBERITA.COM, Aksi protes bertajuk “No Kings” yang meluas di Amerika Serikat dan Eropa menjadi salah satu penolakan terbesar terhadap kebijakan Presiden Donald Trump sejak ia memulai masa jabatan keduanya pada Januari 2025.
Pada Sabtu, 28 Maret 2026, jutaan warga turun ke jalan di berbagai kota besar AS untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap semakin otoriter, terutama terkait keterlibatan militer AS dalam konflik yang melibatkan Israel melawan Iran.
Gelombang protes ini juga bukan hanya terjadi di dalam negeri, tetapi juga menyebar ke sejumlah kota besar Eropa seperti Amsterdam, Madrid, dan Roma.
Hal ini menunjukkan betapa besar sentimen global yang berkembang terhadap kebijakan luar negeri AS, serta pengaruh kebijakan domestik Presiden Trump yang semakin dikritik.
Protes “No Kings” pertama kali digelar pada Juni 2025, dengan jutaan orang ikut serta di seluruh AS. Gelombang kedua yang diadakan pada Oktober 2025 tercatat menarik lebih dari tujuh juta peserta.
Tahun ini, penyelenggara menargetkan jumlah yang lebih besar, terlebih menjelang pemilihan paruh waktu pada November mendatang.
Dalam aksi kali ini, para demonstran menyoroti sejumlah kebijakan yang dianggap mengarah pada otoritarianisme, termasuk penggunaan dekrit eksekutif, pendekatan hukum terhadap lawan politik, serta kebijakan energi yang sangat bergantung pada bahan bakar fosil.
Isu imigrasi dan pemangkasan program keberagaman juga menjadi sorotan utama dalam gerakan ini.
Warga yang berkumpul di sejumlah titik, seperti di Atlanta, West Bloomfield, dan Washington D.C., menyuarakan kekhawatiran tentang kondisi demokrasi yang semakin terancam.
Di Washington, ribuan orang berjalan menuju Lincoln Memorial, lokasi bersejarah bagi gerakan hak sipil di Amerika, dengan membawa spanduk penolakan terhadap kepemimpinan Trump.
Selain itu, para pengunjuk rasa mengkritik kebijakan luar negeri pemerintah yang memperburuk ketegangan internasional, terutama terkait dengan konflik di Timur Tengah.
Menurut perwakilan dari organisasi veteran Common Defense, kebijakan pemerintah Trump tidak hanya memperburuk konflik luar negeri, tetapi juga meningkatkan ketegangan di dalam negeri.
Dalam beberapa bulan terakhir, ketegangan tersebut semakin terlihat, terutama dengan kebijakan imigrasi yang dianggap kontroversial.
Negara bagian Minnesota menjadi salah satu titik utama dari protes ini, di mana kebijakan imigrasi yang ketat memicu reaksi keras dari masyarakat.
Salah satu tokoh penting dalam gerakan ini adalah musisi legendaris Bruce Springsteen, yang dijadwalkan tampil di St. Paul, Minnesota, untuk menunjukkan solidaritas terhadap korban kebijakan imigrasi.
Springsteen akan membawakan lagu-lagu protes terbarunya, yang menggambarkan keresahan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah Trump.
Gerakan “No Kings” kini berkembang menjadi sebuah gerakan nasional yang tidak hanya mencakup kota besar, tetapi juga merambah ke pedesaan dan kota-kota kecil di AS.
Hal ini menunjukkan bahwa gerakan ini tidak hanya terpusat pada basis tradisional Partai Demokrat, tetapi sudah menyentuh berbagai lapisan masyarakat, termasuk mereka yang merasa terdampak oleh kebijakan pemerintahan saat ini.
Sikap otoriter yang diidentifikasi oleh para pengunjuk rasa dianggap semakin memperburuk polarisasi politik di Amerika Serikat.
Aksi protes ini menjadi sebuah refleksi dari ketidakpuasan yang mendalam terhadap kebijakan yang dianggap tidak lagi mencerminkan nilai-nilai demokrasi.
Dalam protes ini, warga menyuarakan penolakan terhadap sistem yang dianggap telah menutup ruang untuk oposisi politik dan perbedaan pendapat, serta menekan kebebasan individu.
Pada dasarnya, aksi protes “No Kings” menunjukkan betapa pentingnya gerakan rakyat untuk memperjuangkan demokrasi dan kebebasan, meskipun ada upaya pemerintah yang cenderung memperkuat kekuasaan eksekutif.
Gerakan ini semakin berkembang, dan kini menjadi simbol dari perlawanan terhadap kebijakan yang dirasakan merugikan rakyat.
