INBERITA.COM, Polisi menangkap 21 orang yang diduga berniat memicu kerusuhan selama aksi unjuk rasa #MerebutKemerdekaan di Jakarta. Barang bukti yang disita berupa flare dan bom Molotov, menandakan ancaman serius terhadap keamanan publik.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, menjelaskan bahwa pihaknya mengamankan 21 orang tersebut untuk dimintai keterangan di Direktorat Reserse Kriminal Umum.
Mereka diduga tidak terafiliasi dengan kelompok massa aksi, melainkan datang untuk memprovokasi ketegangan antara petugas keamanan dan peserta demo.
“Biasanya, setelah diamankan, kami lakukan preemptive education. Orang-orang yang membawa barang berbahaya atau mengganggu aktivitas penyampaian aspirasi biasanya bukan bagian dari mahasiswa yang berunjuk rasa,” ujar Budi Hermanto kepada awak media.
Aksi #MerebutKemerdekaan digelar sehari setelah peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan RI.
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama aliansi mahasiswa lain seperti Front Mahasiswa Nasional (FMN) UI, Politeknik Negeri Jakarta (PNJ), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Negeri Jakarta (UNJ), dan Universitas Paramadina menjadi penggerak utama aksi ini.
Menurut polisi, kelompok yang diamankan berpotensi memanfaatkan aksi damai tersebut untuk menciptakan konflik.
“Tujuan mereka adalah memancing ketegangan antara petugas keamanan dengan peserta unjuk rasa,” kata Budi Hermanto.
Ribuan mahasiswa bergerak dari Kampus UI Depok menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI) Jakarta Pusat, membawa delapan tuntutan utama yang dianggap mencerminkan krisis nasional.
Tuntutan tersebut meliputi penghentian penjajahan negara atas rakyat, pemberantasan korupsi, reforma agraria, penurunan harga bahan pokok dan BBM, serta evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN).
Massa juga menuntut penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), pengembalian otonomi daerah, penetapan status bencana nasional untuk wilayah Sumatra dan Flores, serta pembubaran Yonif Teritorial Pembangunan (TP).
Tuntutan ini menunjukkan ketidakpuasan mendalam terhadap kondisi ekonomi, hukum, dan politik saat ini.
Ketua BEM UI, Yatalathof Ma’shum Imawan, menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar seremoni tahunan.
“Kami turun ke jalan bukan untuk merayakan, tapi untuk bertanya: kemerdekaan macam apa yang sedang kita rayakan? Kemerdekaan yang diperjuangkan pendiri bangsa 81 tahun lalu?” ucapnya.
Dokumen resmi Executive Summary BEM UI menyebutkan bahwa aksi ini lahir dari realitas ketidakadilan yang melanda negeri.
“Kemerdekaan bukan sekadar perayaan. Ketika suara rakyat dibungkam, hak-hak direnggut, dan ruang hidup dipersempit, maka kemerdekaan harus direbut kembali,” tulis dokumen tersebut.
Untuk mengantisipasi gangguan keamanan, Polda Metro Jaya menyiagakan 9.242 personel gabungan. Rinciannya meliputi 5.670 anggota Polda Metro Jaya, 222 anggota Polres setempat, 1.500 anggota TNI, serta 1.850 anggota Bantuan Komando dari Mabes Polri.
Budi Hermanto menjelaskan bahwa penempatan personel bertujuan memastikan seluruh kegiatan masyarakat, termasuk penyampaian aspirasi, berlangsung aman dan tertib.
“Ribuan personel ini dikerahkan untuk menjaga keamanan selama aksi unjuk rasa dan kegiatan masyarakat lainnya,” katanya.
Karo Ops Polda Metro Jaya, Kombes Laode Aries El Fathar, memimpin apel gelar pasukan di Lapangan Presisi Polda Metro Jaya pada Selasa pagi. Ia menekankan pentingnya pengamanan yang humanis, terukur, dan mengutamakan keselamatan semua pihak.
“Pengamanan unjuk rasa harus berjalan aman, tertib, dan tidak boleh menimbulkan kerusuhan maupun kerusakan fasilitas umum. Kendalikan emosi, laksanakan tugas dengan sabar, dan jadikan penegakan hukum sebagai langkah terakhir,” ujar Laode.
Laode menegaskan bahwa personel yang bertugas tidak dibekali senjata api. Ia meminta tim Provos untuk melakukan pengecekan sebelum tugas dimulai.
“Pastikan tidak ada anggota yang membawa senjata api. SOP pengamanan unjuk rasa adalah pelayanan, bukan konfrontasi,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan personel untuk menghindari sikap agresif saat berhadapan dengan massa.
“Jaga sikap humanis, berikan ruang bicara kepada perwakilan massa, dan utamakan dialog untuk mengatur situasi lapangan,” pungkas Laode.