INBERITA.COM, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto S.Sos., M.M., tiba di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, pada Minggu (25/1).
Kedatangan Kepala BNPB tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh upaya pencarian korban serta penanganan pascabencana longsor berjalan secara optimal dan terkoordinasi di lapangan.
Pemerintah pusat menaruh perhatian serius terhadap bencana longsor di Bandung Barat mengingat dampak yang ditimbulkan terhadap keselamatan warga dan aktivitas sosial masyarakat setempat.
Pada hari yang sama, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming juga meninjau langsung lokasi terdampak bencana longsor yang berada di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat.
Peninjauan tersebut dilakukan sebagai bentuk kehadiran negara dalam situasi darurat bencana sekaligus memastikan seluruh kebutuhan dasar warga terdampak dapat terpenuhi.
Dalam kunjungan itu, Wapres Gibran didampingi sejumlah pejabat tinggi negara dan daerah, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Kepala Basarnas Mohammad Syafii, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifarul Choiri Fauzi, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan, serta Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming menyampaikan keprihatinan mendalam atas musibah longsor yang menimpa warga Desa Pasir Langu dan sekitarnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus hadir dan bekerja maksimal untuk membantu masyarakat terdampak, baik dalam proses pencarian korban, penanganan pengungsi, hingga tahap pemulihan pascabencana.
Dalam kesempatan tersebut, rombongan pejabat meninjau langsung kondisi wilayah terdampak longsor sekaligus berdialog dengan warga dan petugas di lapangan.
Selain melihat titik-titik terdampak bencana, rombongan juga memastikan kebutuhan dasar para pengungsi dapat terpenuhi dengan baik.
Kebutuhan tersebut meliputi ketersediaan logistik, layanan kesehatan, tempat pengungsian yang layak, serta perlindungan bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan lansia.
Pemerintah menegaskan bahwa aspek kemanusiaan menjadi prioritas utama dalam penanganan bencana longsor di Bandung Barat.
Menko PMK Pratikno menjelaskan bahwa penanganan bencana longsor di Desa Pasir Langu dilakukan melalui pendekatan terpadu lintas kementerian dan lembaga.
Pemerintah saat ini memprioritaskan upaya penyelamatan jiwa serta perlindungan bagi para pengungsi. Seluruh unsur terkait diminta untuk bekerja cepat, sigap, dan saling berkoordinasi agar tidak terjadi kendala di lapangan.
Sejalan dengan upaya pencarian dan pertolongan korban, perlindungan serta pelayanan bagi para pengungsi juga menjadi fokus utama pemerintah.
Dalam penanganan bencana longsor ini, pemerintah mengerahkan lima klaster utama yang bekerja secara terkoordinasi, yaitu klaster pencarian dan pertolongan (SAR), klaster kesehatan, klaster logistik, klaster perlindungan dan pengungsian, serta klaster pemulihan.
Kelima klaster tersebut bergerak bersamaan untuk memastikan penanganan bencana berjalan menyeluruh dan berkelanjutan.
Klaster SAR dipimpin oleh Basarnas dengan melibatkan unsur TNI, Polri, BNPB, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Dalam operasi pencarian korban longsor, lebih dari 250 personel dikerahkan ke lokasi terdampak.
Selain personel, sejumlah alat berat juga diturunkan untuk mempercepat proses pencarian dan evakuasi korban yang diduga masih tertimbun material longsor.
Sementara itu, klaster kesehatan menyediakan layanan kesehatan secara menyeluruh bagi warga terdampak dan para pengungsi.
Pemerintah mendirikan pos kesehatan lapangan dengan layanan 24 jam, menyiagakan ambulans, serta menyiapkan mekanisme rujukan bagi korban dengan kondisi kritis.
Selain pelayanan medis fisik, klaster kesehatan juga memberikan layanan kesehatan jiwa dan trauma healing bagi para penyintas bencana.
Pos kesehatan lapangan tersebut saat ini berlokasi di halaman Kantor Desa Pasir Langu dan telah melayani warga yang membutuhkan pemeriksaan kesehatan.
Untuk memenuhi kebutuhan dasar pengungsi, klaster logistik memastikan ketersediaan permakanan, sembako, selimut, serta hygiene kit.
Distribusi bantuan logistik dilakukan secara bertahap dan terpantau agar tepat sasaran.
Sementara itu, klaster pengungsian dan perlindungan melibatkan pemerintah provinsi dan kabupaten dalam memberikan pendampingan kepada keluarga korban terdampak, termasuk perlindungan bagi kelompok rentan.
Pada tahap lanjutan, klaster pemulihan disiapkan untuk membantu membangun kembali kehidupan warga terdampak bencana longsor.
Upaya pemulihan mencakup pemulihan sosial, ekonomi, serta opsi relokasi bagi warga yang tinggal di wilayah rawan bencana ke lokasi yang lebih aman.
Pemerintah berkomitmen memastikan proses pemulihan berjalan berkelanjutan dan berpihak pada keselamatan masyarakat.
Berdasarkan data sementara, jumlah pengungsi yang berada di Kantor Desa Pasir Langu hingga Minggu (25/1) pukul 14.00 WIB tercatat sebanyak 232 jiwa.
Rinciannya, sebanyak 141 jiwa menempati gor desa dan delapan jiwa berada di aula desa. Untuk penanganan jangka menengah hingga panjang, pemerintah menyiapkan tiga skema bagi para pengungsi.
Skema pertama adalah pembangunan hunian sementara atau huntara. Skema kedua, pengungsi dapat tinggal di rumah kerabat dengan memanfaatkan Dana Tunggu Hunian (DTH).
Skema ketiga adalah relokasi ke tempat yang dinilai lebih aman dari potensi bencana.
Kolaborasi lintas kementerian dan lembaga ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mengawal arahan Presiden Prabowo Subianto agar negara hadir secara nyata di tengah masyarakat, khususnya dalam situasi darurat kebencanaan.
Pemerintah menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat proses pemulihan pascabencana, sekaligus memulihkan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat terdampak bencana longsor di Bandung Barat.