INBERITA.COM, Sorotan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat dan menjadi perbincangan hangat publik setelah Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM), Tiyo Ardianto, melontarkan kritik tajam melalui media sosial.
Dalam unggahan yang dipublikasikan pada Sabtu, 14 Februari 2026, Tiyo secara terbuka memplesetkan akronim MBG menjadi “Maling Berkedok Gizi”, sebuah sindiran keras yang langsung viral dan memantik polemik nasional.
Kritik tersebut muncul di tengah kontroversi pemberian Tanda Kehormatan Bintang Jasa Utama kepada Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, yang disebut sebagai operator program MBG.
Polemik semakin menguat karena program Makan Bergizi Gratis sebelumnya dikaitkan dengan kasus keracunan massal yang disebut melibatkan puluhan ribu anak di berbagai daerah di Indonesia.
Dalam pernyataannya, Tiyo menyoroti tidak adanya evaluasi serius pascakejadian tersebut.
Ia menilai respons pemerintah justru terkesan defensif, terutama terkait pernyataan bahwa angka 28 ribu korban hanyalah angka statistik yang dianggap kecil.
“Sungguh kejam,” tulis Tiyo dalam cuitannya, menyoroti minimnya empati terhadap para korban keracunan massal yang terjadi di lapangan.
Tak hanya itu, Tiyo juga mengaitkan polemik MBG dengan persoalan anggaran pendidikan nasional.
Ia menyebut anggaran pendidikan sebesar Rp223 triliun dirampas untuk kepentingan lain, sehingga berdampak pada terhambatnya akses pendidikan tinggi serta nasib guru honorer yang dinilai terus terabaikan.
“Tapi angka statistik yang sedemikian kecil menurut Presiden. Sungguh kejam. 223T anggaran pendidikan dirampas, efeknya banyak yang kehilangan kesempatan untuk mengakses pendidikan tinggi dan guru-guru honorer ditelantarkan,” jelasnya.
Dalam argumentasinya, Tiyo membandingkan kebutuhan anggaran untuk menggratiskan seluruh mahasiswa Indonesia—baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta—yang menurutnya hanya sekitar Rp180 triliun.
Angka tersebut dinilai lebih kecil dibandingkan alokasi yang saat ini diperdebatkan dalam program MBG.
Ia juga menyinggung realitas sosial di berbagai daerah, termasuk kisah tragis seorang anak di Ngada, Nusa Tenggara Timur, yang disebut memilih mengakhiri hidup karena tak mampu membeli perlengkapan sekolah.
Bagi Tiyo, fakta-fakta tersebut menunjukkan adanya ketimpangan prioritas kebijakan.
“Kita harus mulai bicara bahwa MBG bukan Makan Bergizi Gratis. Bergizi saja tidak. Apalagi gratis. Itu uang kita yang dialokasikan serampangan! Untuk apa? Untuk bagi-bagi ke kroninya,” paparnya dengan nada geram.
Lebih jauh, Tiyo mengkritisi mekanisme penyediaan makanan dalam program MBG yang dinilai berpotensi menguntungkan pihak tertentu.
Ia mengklaim satu penyedia pangan (SPPG) bisa meraup keuntungan hingga Rp1,8 miliar dalam periode tertentu. Jika dihitung dalam lima tahun masa kepresidenan, angka tersebut dapat mencapai Rp9 miliar per penyedia.
“1 SPPG bisa hasilkan 1,8 miliar untuk pemiliknya. Kalau 5 tahun masa Kepresidenan, artinya 9 miliar. Siapa yang punya SPPG? Mereka yang dekat dengan pemenang Pilpres,” tambah Tiyo.
Ia bahkan memberikan contoh konkret dengan menyebut seorang Ketua DPC Partai Gerindra, partai pendukung Prabowo Subianto, bisa memiliki hingga sembilan SPPG.
Dalam perhitungannya, potensi keuntungan yang diraih dapat menyentuh Rp45 miliar dalam lima tahun, itu pun tanpa memperhitungkan kemungkinan praktik korupsi.
“Bayangkan jika korupsi. Buah yang harusnya 5 butir, jadi 3 butir. Atau ayam yang seharusnya bagian dada, jadi sayap saja. Bisa lebih fantastis,” ucapnya.
Tiyo kemudian mengaitkan isu tersebut dengan dinamika politik menjelang Pilpres 2029.
Ia mempertanyakan kemungkinan jika kader partai yang menjadi kepala daerah mengeluarkan dana puluhan miliar rupiah untuk memenangkan ketua umumnya dalam kontestasi politik mendatang.
“Pertanyaannya, kalau Pak Prabowo nyalon lagi 2029 lalu kadernya yang jadi pimpinan daerah ini keluarkan 10 atau 20 miliar untuk menangkan Ketumnya, itu uang kecil apa besar?” tanya Tiyo.
Menurutnya, angka tersebut sangat kecil dibandingkan potensi keuntungan yang dapat diperoleh dari proyek serupa pada periode berikutnya.
Ia menilai pola seperti ini berpotensi memperkuat praktik politik transaksional yang mengakar.
“Yang begini terjadi di mana-mana,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Tiyo menyerukan perubahan makna akronim MBG agar dinilai lebih sesuai dengan realitas di lapangan.
“Maka, tidak layak lagi kita sebut MBG sebagai Makan Bergizi Gratis. Mulai sekarang, mari kita sebut MBG sebagai Maling Berkedok Gizi!” pungkasnya.
Pernyataan Ketua BEM UGM tersebut kini menjadi sorotan luas dan memicu perdebatan publik mengenai transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas program Makan Bergizi Gratis.
Isu MBG, anggaran pendidikan, hingga dugaan konflik kepentingan dalam pengelolaan program pemerintah diprediksi masih akan menjadi topik panas dalam dinamika politik dan kebijakan nasional ke depan.