INBERITA.COM, Ketika ketegangan geopolitik meningkat dari Timur Tengah hingga Eropa Timur, pemerintahan Presiden Donald Trump justru menghadapi kritik tajam setelah melakukan pemangkasan besar-besaran terhadap diplomat karier Amerika Serikat.
Langkah tersebut memicu kekhawatiran luas mengenai kemampuan Washington mempertahankan pengaruh globalnya di tengah krisis internasional yang semakin kompleks.
Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pekan lalu menyelesaikan pemecatan hampir 250 petugas layanan luar negeri melalui email singkat yang dianggap banyak pihak sangat impersonal.
Isi pesan itu sederhana namun mengejutkan bagi para diplomat yang telah bertahun-tahun mengabdi.
“Pemutusan hubungan kerja Anda akan berlaku hari ini. Terima kasih sekali lagi atas pengabdian Anda kepada Departemen,” demikian isi email yang dikutip laporan media internasional.
Gelombang pengurangan pegawai atau Reduction in Force (RIF) sebenarnya telah dimulai sejak Juli tahun lalu.
Kebijakan itu tidak hanya menyasar diplomat, tetapi juga berdampak pada lebih dari 1.000 pegawai negeri sipil di lingkungan Departemen Luar Negeri.
Pemangkasan tersebut terjadi ketika Amerika Serikat sedang menghadapi sejumlah persoalan luar negeri besar, mulai dari perang Iran, konflik Ukraina, hingga meningkatnya rivalitas geopolitik dengan China.
Banyak mantan diplomat menilai keputusan itu justru melemahkan kapasitas diplomasi Washington pada saat yang paling dibutuhkan.
Sejumlah kantor strategis bahkan dilaporkan kehilangan seluruh stafnya. Salah satunya adalah biro yang selama ini menangani diplomasi energi dan dinilai memiliki peran penting dalam merespons konflik Iran serta dampaknya terhadap ekonomi global.
Pemerintahan Trump berdalih langkah tersebut merupakan bagian dari reorganisasi besar untuk mengurangi birokrasi dan menghapus posisi yang dianggap tumpang tindih.
Departemen Luar Negeri menyebut fungsi-fungsi penting tetap dipertahankan dan dialihkan ke unit lain.
Namun para mantan pejabat menilai dampaknya jauh lebih serius dibanding sekadar efisiensi birokrasi. Banyak diplomat senior memilih pensiun dini karena merasa tidak lagi memiliki ruang karier di pemerintahan saat ini.
David Kostelancik, diplomat karier yang pensiun setelah 36 tahun bertugas, mengatakan jumlah pejabat yang meninggalkan Departemen Luar Negeri sangat besar dan belum pernah terjadi sebelumnya.
“Jumlah orang yang memilih untuk pergi sangat banyak dan belum pernah terjadi sebelumnya,” katanya.
Asosiasi Dinas Luar Negeri Amerika memperkirakan sekitar 2.000 petugas layanan luar negeri meninggalkan Departemen Luar Negeri sepanjang tahun lalu.
Situasi itu memicu kekhawatiran mengenai hilangnya pengalaman dan pengetahuan institusional yang selama ini menjadi tulang punggung diplomasi AS.
Kondisi tersebut diperparah dengan kosongnya lebih dari 100 posisi duta besar di berbagai negara, termasuk di kawasan strategis seperti Timur Tengah, Rusia, dan Ukraina.
Banyak posisi penting belum mendapatkan persetujuan Senat sehingga kedutaan besar AS dipimpin pejabat sementara.
Para mantan diplomat menilai absennya duta besar definitif dapat mengurangi akses diplomatik Amerika Serikat terhadap pemerintahan negara lain, terutama pada level pengambilan keputusan tertinggi.
Di saat bersamaan, negosiasi penting terkait perang Iran dan konflik Ukraina disebut lebih banyak ditangani lingkaran dekat Presiden Trump, termasuk rekan bisnis dan anggota keluarga, dibanding diplomat karier yang memiliki pengalaman regional mendalam.
Kondisi itu memunculkan kritik bahwa pemerintahan lebih mengutamakan loyalitas politik dibanding kompetensi profesional dalam menjalankan diplomasi.
“Saya pikir para sejarawan akan melihat kembali periode ini sebagai salah satu kesalahan besar yang tidak perlu yang dilakukan Amerika Serikat terhadap dirinya sendiri,” kata mantan duta besar karier John Bass.
Meski kritik terus menguat, Departemen Luar Negeri membantah tudingan bahwa institusi tersebut sedang dilemahkan. Juru bicara Departemen Luar Negeri Tommy Pigott menyebut anggapan itu tidak benar.
“Reorganisasi kami menghilangkan posisi yang berlebihan, menyederhanakan upaya dengan mengurangi birokrasi yang tidak perlu, dan memberdayakan korps diplomatik kami,” katanya.
Pigott juga menegaskan pengurangan personel tidak memengaruhi kemampuan pemerintah merespons krisis global maupun melayani kepentingan warga Amerika.
“Pengurangan personel tidak berdampak negatif pada kemampuan kami untuk menanggapi operasi, kemampuan kami untuk merencanakan, dan kemampuan kami untuk melaksanakan tugas dalam melayani rakyat Amerika,” ujarnya.
Menurut dia, restrukturisasi justru membuat respons diplomatik lebih cepat dan efektif.
Namun kritik terbesar datang dari mantan pejabat yang pernah menangani langsung isu strategis. Erik Holmgren, mantan Direktur Kantor Diplomasi Energi untuk Timur Tengah dan Asia, mengungkapkan bahwa seluruh staf di kantornya diberhentikan setelah biro mereka dihapus dalam reorganisasi.
Padahal biro tersebut menangani isu keamanan energi, akses energi, mineral penting, serta kerja sama dengan sektor swasta internasional.
Holmgren mengatakan kantor tersebut selama ini berperan penting dalam membantu pemerintah AS menghadapi Iran, termasuk menekan ekspor minyak mentah Teheran dan menjaga stabilitas jalur energi global.
“Menggunakan semua alat kebijakan yang kami miliki untuk mencoba membantu menangani Iran dan melemahkan rezimnya,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap Selat Hormuz yang menjadi jalur vital perdagangan energi dunia.
Ketegangan di kawasan itu dapat mengganggu distribusi minyak global, menaikkan harga energi, hingga memicu krisis kemanusiaan di sejumlah negara yang bergantung pada pasokan pupuk dan energi.
Selain itu, biro tersebut juga terlibat dalam proyek diversifikasi energi Irak agar tidak terlalu bergantung pada Iran. Salah satu proyek besar yang sedang berjalan bahkan melibatkan kontrak senilai 12 miliar dollar AS dengan perusahaan Amerika.
Meski demikian, Departemen Luar Negeri menyatakan fungsi biro energi kini dialihkan ke Biro Urusan Ekonomi, Energi, dan Bisnis. Pemerintah mengklaim koordinasi kebijakan energi tetap berjalan efektif, termasuk dalam merespons konflik Iran.
Di tengah polemik tersebut, DPR AS mulai menunjukkan respons politik. Komite Urusan Luar Negeri DPR pekan lalu mendukung rancangan undang-undang bipartisan untuk menghidupkan kembali Biro Keamanan dan Diplomasi Energi yang telah dibubarkan.
Sejumlah mantan pejabat juga menilai budaya kerja di Departemen Luar Negeri berubah drastis di bawah pemerintahan Trump. Mereka menyebut sistem evaluasi pegawai kini lebih menekankan “kesetiaan” terhadap kebijakan presiden dibanding penilaian profesional murni.
Beberapa diplomat mengaku sistem penilaian baru membuat peluang promosi semakin sempit karena diterapkannya mekanisme kurva lonceng yang membatasi jumlah pegawai dengan nilai tinggi.
“Anda akan memiliki banyak orang yang melakukan pekerjaan yang sangat fantastis, yang pada akhirnya akan berada di peringkat menengah karena Anda memaksakan batasan statistik kurva lonceng ini pada mereka,” kata seorang mantan diplomat karier.
Departemen Luar Negeri membantah tudingan tersebut dan menyebut reformasi evaluasi pegawai memang sudah lama dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas organisasi.
Namun di tengah perang Iran, ketegangan Rusia-Ukraina, dan rivalitas global dengan China, banyak pihak menilai pengurangan diplomat berpengalaman bisa berdampak jangka panjang terhadap kemampuan Amerika Serikat mempertahankan pengaruh internasionalnya.
Bagi para pengkritik, persoalannya bukan sekadar jumlah pegawai yang dipangkas, melainkan hilangnya jaringan diplomasi, pengalaman lapangan, dan pengetahuan regional yang dibangun selama puluhan tahun.