INBERITA.COM, Pemerintah Indonesia resmi mengatur skema pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri tahun 2026 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025.
Penyaluran dana THR yang diperkirakan mencapai Rp55 triliun ini dijadwalkan akan dimulai pada pekan pertama Ramadan untuk mendukung stabilitas ekonomi nasional.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa pencairan THR akan dilakukan lebih awal daripada biasanya guna memperkuat daya beli masyarakat menjelang Idulfitri.
“Di awal-awal puasa kita harapkan sudah bisa kita salurkan,” ujar Purbaya saat memberikan keterangan terkait belanja negara pada triwulan I 2026.
Komponen Utama THR PNS 2026 Berdasarkan regulasi terbaru, setiap ASN, TNI, dan Polri akan menerima THR yang terdiri dari lima komponen pendapatan utama tanpa potongan iuran. Komponen-komponen ini adalah:
- Gaji Pokok: Besaran gaji yang diterima sesuai dengan pangkat, golongan, dan masa kerja terakhir.
- Tunjangan Keluarga: Tunjangan yang mencakup hak untuk suami/istri dan anak-anak.
- Tunjangan Pangan: Tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang tunai yang menggantikan beras.
- Tunjangan Jabatan/Umum: Diberikan kepada pejabat struktural, fungsional, dan ASN non-jabatan.
- Tunjangan Kinerja (Tukin): Pembayaran sesuai dengan kebijakan fiskal, serta tambahan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi pegawai daerah.
Tata Cara Perhitungan Besaran THR Tahun ini, penghitungan THR bagi ASN dibedakan berdasarkan lamanya masa pengabdian di instansi masing-masing untuk menjamin keadilan bagi pegawai baru.
Berikut rincian perhitungannya:
- Masa Kerja Lebih dari 12 Bulan: ASN yang telah bekerja lebih dari 12 bulan berhak menerima 1 bulan gaji pokok ditambah tunjangan melekat secara penuh.
- Masa Kerja Kurang dari 12 Bulan: Bagi ASN yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, THR akan dihitung secara proporsional menggunakan rumus:
(Masa Kerja dalam Bulan÷12)×Gaji Pokok
Dengan sistem ini, diharapkan seluruh ASN, TNI, dan Polri yang belum mencapai masa kerja 12 bulan tetap mendapatkan haknya secara adil.
Pemerintah Jamin Transparansi Penyaluran Pemerintah juga menjamin bahwa seluruh proses penyaluran THR akan dilakukan secara transparan dan langsung ditransfer ke rekening masing-masing penerima.
Kebijakan ini diharapkan bisa memberikan stimulus positif bagi perputaran ekonomi di berbagai daerah menjelang perayaan Idulfitri 1447 Hijriah.
Keputusan ini juga diambil sebagai upaya untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama menjelang bulan puasa dan Lebaran yang sering kali meningkatkan kebutuhan konsumsi.
Penyaluran THR yang lebih awal diharapkan dapat memberikan dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat, khususnya dalam sektor konsumsi rumah tangga.
Stimulus Ekonomi Menjelang Idulfitri Dengan anggaran yang dialokasikan mencapai Rp55 triliun, penyaluran THR ini akan menjadi salah satu pendorong utama bagi sektor ekonomi, termasuk UMKM dan berbagai sektor yang terkait dengan konsumsi masyarakat.
Pencairan dana yang tepat waktu juga diyakini dapat mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial dan menciptakan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat.
Pemerintah berharap kebijakan ini dapat menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih baik dengan memastikan bahwa kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa menambah beban fiskal yang berlebihan.
Oleh karena itu, skema THR 2026 ini juga menjadi langkah konkret untuk menjaga kesejahteraan rakyat, terutama dalam menghadapi situasi perekonomian global yang penuh ketidakpastian.
Dengan adanya kebijakan ini, ASN, TNI, dan Polri diharapkan bisa merasakan manfaat langsung dari pencairan THR lebih awal, yang tentunya akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan.