INBERITA.COM, KABUL — Rezim Taliban kembali mengambil langkah ekstrem. Pada Senin (29/9/2025), otoritas de facto di Afghanistan secara resmi memutus seluruh akses komunikasi di negara tersebut.
Keputusan drastis ini disebut sebagai upaya pencegahan terhadap kejahatan, namun dampaknya menjalar luas hingga nyaris melumpuhkan total konektivitas nasional.
Laporan dari NetBlocks, organisasi pemantau internet independen, mengonfirmasi bahwa konektivitas di Afghanistan anjlok tajam hingga kurang dari satu persen dari kondisi normal.
Dalam laporan tersebut, NetBlocks menggambarkan situasi ini sebagai “pemadaman total”, konsisten dengan indikasi pemutusan layanan secara sengaja oleh otoritas penguasa.
Seorang pejabat Taliban, yang tak bersedia disebutkan namanya, menyampaikan kepada AFP bahwa pemutusan dilakukan secara bertahap sejak malam hari.
“Pemutusan akan dilakukan secara bertahap malam ini, ada delapan hingga sembilan ribu pilar telekomunikasi yang akan ditutup,” ungkapnya.
Menurutnya, langkah ini akan memberikan dampak besar terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat.
“Tidak ada cara atau sistem lain untuk berkomunikasi. Sektor perbankan, bea cukai, semuanya di seluruh negeri akan terdampak,” lanjutnya.
Sekitar pukul 17.45 waktu setempat, kantor berita AFP menyatakan telah kehilangan seluruh kontak dengan biro mereka di ibu kota Kabul.
Sinyal komunikasi, baik telepon maupun internet, sepenuhnya hilang tanpa kejelasan kapan akan kembali normal.
Langkah ini sebenarnya bukan tanpa tanda-tanda sebelumnya. Sejak awal September 2025, warga di sejumlah provinsi telah mengalami gangguan berat dalam akses internet, terutama jaringan berkecepatan tinggi.
Koneksi dilaporkan melambat secara signifikan atau bahkan terputus total di beberapa wilayah.
Pada 16 September, sinyal semakin jelas ketika juru bicara provinsi Balkh, Attaullah Zaid, menyatakan bahwa pimpinan Taliban telah menginstruksikan pelarangan total penggunaan internet serat optik di wilayah utara Afghanistan.
“Langkah ini diambil untuk mencegah kejahatan, dan opsi alternatif akan diterapkan di seluruh negeri untuk memenuhi kebutuhan konektivitas,” tulis Zaid melalui media sosial.
Koresponden AFP juga mencatat pembatasan serupa tidak hanya terjadi di utara, seperti di provinsi Badakhshan dan Takhar, tetapi juga di wilayah selatan seperti Kandahar, Helmand, Nangarhar, dan Uruzgan.
Ironisnya, pemutusan masif ini berbanding terbalik dengan ambisi pembangunan infrastruktur digital yang pernah digaungkan pemerintah Kabul sebelum Taliban kembali berkuasa.
Pada 2024, jaringan serat optik sepanjang 9.350 kilometer sempat disebut sebagai proyek strategis nasional yang didukung oleh pemerintah-pemerintah sebelumnya, termasuk Amerika Serikat.
Proyek ini digadang-gadang menjadi harapan baru bagi Afghanistan untuk keluar dari keterisolasian dan kemiskinan struktural.
Namun, sejak Taliban mengambil alih kekuasaan pada 2021, arah kebijakan negara berubah drastis. Pembatasan demi pembatasan diberlakukan atas nama interpretasi hukum Islam versi mereka.
Hak-hak sipil menyempit, dan ruang digital menjadi target berikutnya dari kontrol rezim.
Pemutusan komunikasi nasional kali ini menjadi yang pertama dan paling luas sejak kelompok itu kembali berkuasa.
Tindakan ini tak hanya mematikan jalur informasi masyarakat, tetapi juga mempertegas upaya Taliban dalam memperketat kontrol terhadap ruang publik, sekaligus menegaskan kecenderungan mereka dalam menutup akses terhadap dunia luar.
Dengan terputusnya jaringan komunikasi, Afghanistan kini nyaris benar-benar terisolasi dari komunitas global.
Ketika saluran informasi dimatikan dan suara warga dibungkam, dunia hanya bisa bertanya: ke mana arah negeri ini selanjutnya? (mms)