INBERITA.COM, Pemerintah Rusia menegaskan bahwa mereka akan terus memasok minyak ke Kuba, meskipun tekanan diplomatik dari Amerika Serikat (AS) terus meningkat. Duta Besar Rusia untuk Kuba, Viktor Coronelli, menegaskan bahwa hubungan kerja sama energi antara kedua negara akan tetap terjaga.
“Kami berasumsi bahwa praktik ini akan berlanjut,” kata Coronelli dalam wawancara dengan kantor berita RIA, Kamis (5/2/2026).
Pernyataan Rusia ini muncul di tengah kebijakan agresif yang dikeluarkan Gedung Putih terhadap negara-negara yang berusaha menjual bahan bakar ke Havana.
Kebijakan ini menambah ketegangan antara AS dan Kuba setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan status darurat nasional terkait Kuba pada pekan lalu.
Trump menyebut pemerintah Kuba sebagai ancaman yang luar biasa dan tidak biasa, sambil memperingatkan bahwa AS akan mengenakan tarif bagi negara mana pun yang memasok minyak ke Kuba.
Langkah tersebut bertujuan untuk mengisolasi pemerintahan Kuba, memutuskan akses mereka ke energi, dan memperburuk krisis yang sudah terjadi di negara tersebut. Dalam beberapa pekan terakhir, Washington juga semakin mengintensifkan ancaman sanksi bagi negara-negara yang terus bekerja sama dengan Kuba.
Berdasarkan laporan dari sejumlah media, kebijakan AS ini mulai mengganggu rute pasokan energi tradisional yang selama ini digunakan Kuba. Salah satunya adalah Venezuela, yang dulunya menjadi pemasok utama minyak untuk negara pulau tersebut.
Setelah diterapkannya tekanan besar dari AS, Venezuela dikabarkan menghentikan pengiriman minyak ke Kuba, yang semakin memperburuk krisis energi yang sedang dialami negara tersebut.
Namun, meskipun ada ancaman dan tekanan dari Washington, Rusia tetap memprioritaskan hubungan strategis dengan Kuba.
Kedua negara sudah lama menjalin kerja sama di sektor energi, dengan Rusia sebelumnya sepakat untuk memasok minyak dan produk minyak bumi dalam jumlah besar melalui perjanjian bilateral. Sebagai bagian dari kerjasama itu, Rusia terus berkomitmen untuk memasok energi ke Kuba, meskipun ada ancaman sanksi.
Kendati langkah Rusia memberikan bantuan sementara bagi Kuba, para analis menilai ketahanan energi negara tersebut masih sangat rentan.
Banyak yang berpendapat bahwa ketergantungan Kuba pada satu pemasok, ditambah dengan semakin ketatnya tekanan geopolitik, membuat pasokan energi Kuba tidak aman dalam jangka panjang.
Negara-negara lain yang sebelumnya memasok energi ke Kuba juga semakin berhati-hati dalam mengirimkan bahan bakar ke negara tersebut, khawatir terkena sanksi dari AS.
Selain masalah pasokan energi, Kuba kini juga menghadapi dampak lebih jauh dari krisis energi yang semakin parah.
Pemadaman listrik bergilir menjadi pemandangan umum di berbagai wilayah, termasuk di ibu kota Havana, dengan durasi yang semakin lama. Krisis listrik ini semakin memperburuk kehidupan sehari-hari warga Kuba yang sudah menghadapi lonjakan harga pangan dan biaya transportasi yang tidak terkendali.
Harga bahan bakar yang semakin menipis dan ketidakpastian pasokan energi di masa depan juga menambah keresahan di kalangan masyarakat.
Warga Kuba kini semakin khawatir akan masa depan ekonomi negara mereka, dengan ketergantungan pada pasokan energi yang kini semakin rentan terhadap pengaruh politik global.
Pemerintah Kuba menanggapi kebijakan AS ini dengan kecaman keras. Pejabat pemerintah Kuba menyebut langkah-langkah yang diambil AS sebagai upaya untuk “mencekik” ekonomi negara mereka, dan melihat ancaman tarif serta sanksi ekonomi sebagai bentuk campur tangan yang eksplisit terhadap kedaulatan negara pulau tersebut.
Sementara itu, ketidakpastian terkait pasokan energi telah memicu ketegangan di dalam negeri, dengan banyak demonstrasi publik yang muncul sebagai bentuk protes terhadap kondisi yang semakin sulit.
Kuba kini menghadapi tantangan besar dalam mencari solusi jangka panjang untuk mengatasi krisis energi yang terus memburuk, sementara juga harus menghadapi tekanan yang semakin meningkat dari AS.
Krisis energi ini mengingatkan akan betapa pentingnya keamanan energi dalam menjaga kestabilan ekonomi dan sosial suatu negara, terlebih ketika negara tersebut terjerat dalam sengketa geopolitik global.