INBERITA.COM, Program Makan Bergizi Gratis yang semula disambut antusias kini menghadapi gelombang penolakan publik. Survei terbaru Poltracking Indonesia menunjukkan 44,6 persen responden menolak program ini dilanjutkan, sementara hanya 42,1 persen yang masih menginginkannya tetap berjalan.
Angka ini mencerminkan pergeseran drastis dalam tiga bulan terakhir, ketika kepuasan publik anjlok dari 51,9 persen pada Mei 2026 menjadi 42,1 persen pada Agustus 2026.
Popularitas MBG sendiri masih tinggi di angka 93,9 persen, namun ironinya hanya 46,4 persen yang menyatakan puas terhadap pelaksanaannya.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda AR menegaskan bahwa gagasan dasar program ini memang positif, tetapi kegagalan implementasi telah merusak kepercayaan masyarakat.
“MBG berhasil dalam konteks visi program yang bagus, tetapi gagal dalam implementasi program,” katanya saat memaparkan hasil survei secara daring pada Senin (31/8/2026).
Penurunan kepuasan ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Data Poltracking mencatat tren penurunan yang konsisten: dari 51,9 persen pada Mei 2026, turun menjadi 48 persen pada Juli 2026, lalu merosot tajam ke 42,1 persen pada Agustus 2026.
Pada saat bersamaan, proporsi masyarakat yang menilai program tidak perlu dilanjutkan melonjak dari semula 38,2 persen menjadi 44,6 persen dalam kurun waktu yang sama.
Survei ini dilakukan terhadap 1.220 responden pada 14-20 Agustus 2026 dengan metode stratified multistage random sampling.
Margin of error tercatat ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, sementara sampel tersebar di 38 provinsi berdasarkan data DPT 2024. Proses wawancara dilakukan tatap muka oleh pewawancara terlatih dengan bantuan aplikasi digital.
Hanta Yuda AR menekankan bahwa pemerintah perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG.
Ia menyarankan konversi skema MBG menjadi Bantuan Langsung Tunai berbasis data terpadu, yang dianggap lebih aman secara implementasi sekaligus tetap menjamin pemenuhan gizi bagi anak-anak.
“Penting bagi pemerintah untuk memperbaiki pengembangan, implementasi dan evaluasi program MBG,” tegasnya.
Pemerintah sendiri telah menetapkan target perbaikan tata kelola MBG rampung dalam satu bulan. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi mengakui dinamika pelaksanaan yang kompleks, namun menekankan agar program yang sudah berjalan tidak terganggu.
“Kita target awal satu bulan ini harus selesai ya, tetapi tentu kan semua ada dinamikanya, maka yang pertama tentu tadi kita tekankan yang sudah berjalan ini tetap berjalan, tidak boleh ada gangguan,” ujarnya di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Salah satu fokus pembenahan adalah penutupan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tidak memenuhi standar operasional prosedur.
Prasetyo menegaskan bahwa keputusan penutupan tidak bisa diambil berdasarkan angka semata, melainkan harus melalui inventarisasi kondisi lapangan yang lebih mendetail.
“Pasti arahnya ke sana dong (penutupan), tetapi kan kita belum bisa hari ini mengatakan ditutup atau tidak, namanya sedang ditata kan dilihat ya, diinventarisir kondisinya seperti apa,” jelasnya.
Pemerintah juga tengah mengevaluasi sebaran dapur MBG yang dinilai berlebihan di beberapa wilayah. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas program.
Namun, tantangan terbesar tetap pada perubahan paradigma dari pemberian makanan gratis menjadi sistem bantuan yang lebih terukur dan transparan.
Ketidakpastian publik terhadap MBG semakin terlihat dari polarisasi opini yang terjadi. Di satu sisi ada kelompok yang masih percaya pada manfaat program, sementara di sisi lain masyarakat semakin skeptis terhadap efektivitas dan keberlanjutan MBG.
Kondisi ini menuntut pemerintah untuk segera mengambil langkah kongkret sebelum krisis kepercayaan semakin dalam.
Para ahli gizi yang diwawancarai awak media menilai bahwa kegagalan MBG terletak pada ketidakmampuan pemerintah mengintegrasikan aspek gizi dengan realitas sosial masyarakat.
Program yang semula dirancang untuk mengatasi stunting justru menimbulkan masalah baru akibat ketidaksesuaian implementasi dengan kebutuhan riil di lapangan.
Pemerintah kini dihadapkan pada pilihan sulit: melanjutkan program dengan perbaikan menyeluruh atau mengubah total skema bantuan menjadi bentuk yang lebih efektif.
Keputusan ini tidak hanya akan menentukan nasib jutaan anak penerima manfaat, tetapi juga kredibilitas pemerintah dalam menjalankan program kesejahteraan.
Ketegangan antara harapan dan realitas ini semakin terasa ketika pemerintah mengakui bahwa target perbaikan satu bulan mungkin tidak realistis mengingat kompleksitas persoalan yang dihadapi.
Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen untuk tidak mengganggu program yang sudah berjalan sembari melakukan evaluasi menyeluruh.
Sementara itu, masyarakat menanti dengan cemas langkah-langkah konkret yang akan diambil pemerintah.
Apakah MBG akan diselamatkan dengan perbaikan drastis ataukah akan dikonversi menjadi program yang lebih efisien, pertanyaan besar ini masih menggantung di udara.