INBERITA.COM, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) akhirnya mengesahkan sebuah resolusi penting yang menuntut Iran segera menghentikan seluruh operasi militernya terhadap sejumlah negara di kawasan Teluk.
Keputusan tersebut diambil dalam pemungutan suara yang berlangsung pada Rabu (11/3/2026) dan langsung memicu perdebatan tajam di tingkat internasional.
Resolusi itu disetujui oleh 13 negara anggota Dewan Keamanan. Namun dua anggota tetap, Rusia dan China, memilih untuk abstain.
Sikap tersebut menjadi sinyal kuat bahwa tidak semua negara sepakat dengan substansi dokumen yang dinilai terlalu menekan Iran dan mengabaikan rangkaian peristiwa yang memicu konflik lebih dulu.
Bagi sebagian negara, keputusan tersebut dianggap sebagai langkah mendesak untuk meredakan eskalasi militer di kawasan yang sangat strategis bagi stabilitas energi dunia. Namun bagi pihak Iran dan sejumlah negara yang bersimpati, resolusi ini justru dinilai tidak mencerminkan situasi secara utuh.
Dalam resolusi tersebut, Dewan Keamanan PBB secara tegas mendesak Teheran untuk menghentikan serangan atau tindakan militer terhadap negara-negara di kawasan Teluk, termasuk Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, serta Yordania.
Selain itu, perhatian dunia internasional juga tertuju pada situasi di Selat Hormuz, jalur pelayaran energi paling vital di dunia. Iran dituduh melakukan tindakan yang mengganggu navigasi internasional di perairan strategis tersebut.
“Mengutuk setiap tindakan atau ancaman oleh Republik Islam Iran yang bertujuan untuk menutup, menghalangi, atau mengganggu navigasi internasional melalui Selat Hormuz,” bunyi petikan resolusi tersebut sebagaimana dikutip dari AFP.
Selat Hormuz selama ini dikenal sebagai salah satu jalur distribusi minyak paling penting di dunia. Gangguan terhadap aktivitas pelayaran di kawasan tersebut dinilai berpotensi mengguncang stabilitas ekonomi global, terutama bagi negara-negara yang bergantung pada pasokan energi dari Timur Tengah.
Namun dari sudut pandang Teheran, resolusi tersebut dinilai tidak adil karena mengabaikan fakta bahwa konflik dimulai dari serangan militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap wilayah Iran.
Duta Besar Iran untuk PBB, Amir Saeid Iravani, secara terbuka mengecam keputusan Dewan Keamanan tersebut. Menurutnya, resolusi itu merupakan bentuk ketidakadilan internasional yang mengabaikan penderitaan rakyat Iran akibat serangan militer yang terjadi sejak akhir Februari.
Ia mengungkapkan bahwa gelombang serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel sejak 28 Februari telah menyebabkan kerusakan besar serta korban jiwa dalam jumlah signifikan.
Berdasarkan data yang dipaparkan Iran, serangan tersebut menewaskan 1.348 warga sipil dan menyebabkan sekitar 17.000 orang lainnya mengalami luka-luka.
Tidak hanya korban manusia, kerusakan infrastruktur juga disebut sangat besar. Iran mencatat sekitar 19.000 lokasi sipil hancur akibat gempuran militer tersebut.
“Serangan terhadap kami dimulai dengan pembunuhan pemimpin tertinggi dan para pejabat. Kami adalah korban agresi yang justru dipaksa berhenti membela diri,” tegas Iravani dalam laporannya kepada Al Jazeera.
Pernyataan tersebut merujuk pada tewasnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang disebut menjadi salah satu korban dalam rangkaian serangan awal yang memicu eskalasi konflik.
Iran menilai tindakan militer dan langkah-langkah yang mereka ambil di kawasan Teluk, termasuk gangguan terhadap aktivitas pelayaran di Selat Hormuz, merupakan bagian dari respons defensif terhadap serangan yang dianggap brutal dan melanggar kedaulatan negara.
Di sisi lain, negara-negara yang mendukung resolusi DK PBB menegaskan bahwa langkah tersebut tidak didorong oleh kepentingan politik semata, melainkan untuk mencegah dampak ekonomi global yang lebih luas.
Kawasan Teluk dan Selat Hormuz memiliki peran sangat penting dalam rantai pasokan energi dunia. Setiap eskalasi konflik yang mengganggu jalur tersebut berpotensi memicu lonjakan harga minyak dan ketidakstabilan pasar global.
Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Mike Waltz, menyatakan bahwa pemungutan suara di Dewan Keamanan merupakan bentuk kecaman internasional terhadap strategi Iran yang dianggap memperluas konflik dengan negara-negara tetangganya.
Menurutnya, tindakan Iran justru berbalik merugikan posisi mereka sendiri di panggung internasional.
“Strategi Iran untuk menabur kekacauan jelas telah menjadi bumerang,” tutur Waltz.
Meskipun resolusi telah disahkan, situasi di kawasan Teluk masih jauh dari kata stabil. Ketegangan di sekitar Selat Hormuz tetap berada pada tingkat yang sangat tinggi, dengan aktivitas militer dan pengawasan internasional yang terus meningkat.
Iran sendiri tetap bersikeras bahwa langkah-langkah yang mereka ambil merupakan reaksi atas agresi militer yang telah menghancurkan ribuan fasilitas sipil di wilayahnya.
Perbedaan pandangan yang tajam di Dewan Keamanan PBB, terutama sikap Rusia dan China yang memilih abstain, menunjukkan bahwa konflik ini tidak hanya menyangkut persoalan regional, tetapi juga telah menjadi bagian dari dinamika geopolitik global yang jauh lebih kompleks.
Di tengah situasi tersebut, dunia kini menyoroti bagaimana krisis di Selat Hormuz dapat berkembang dalam beberapa pekan ke depan. Jalur energi strategis itu berpotensi menjadi titik krusial yang menentukan arah stabilitas ekonomi global sekaligus masa depan konflik di Timur Tengah.