INBERITA.COM, Pemerintah terus memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur penyedia makanan.
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa langkah tegas diambil terhadap dapur-dapur yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Dalam keterangannya, Prabowo mengungkapkan bahwa hingga saat ini pemerintah telah menutup atau menangguhkan operasional lebih dari 1.000 dapur MBG yang dinilai bermasalah.
Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya menjaga kualitas dan akuntabilitas program yang menyasar pemenuhan gizi masyarakat tersebut.
“Dari sekian puluh ribu dapur, sudah kita tutup lebih dari 1.000 (SPPG),” kata Prabowo dikutip dalam video Prabowo Menjawab, Kamis (19/3/2026).
Penutupan tersebut dilakukan setelah pemerintah melakukan verifikasi lapangan serta mencocokkan laporan masyarakat dengan kondisi nyata di lokasi.
Proses cross check ini disebut menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap dapur MBG benar-benar beroperasi sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Prabowo menegaskan bahwa evaluasi terhadap program MBG dilakukan secara berkala dan melibatkan langsung pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN).
Ia bahkan mengungkapkan peran aktif jajaran BGN dalam melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke berbagai lokasi dapur.
“Ini saya punya Wakil Kepala (BGN) satu Ibu, Ibu ini, Ibu Nanik (Nanik Sudaryanti Deyang) ya. Ini galak sekali dia. Dia sidak terus kerjanya,” ucap dia.
Selain pengawasan langsung, pemerintah juga tengah menjalankan proses sertifikasi bagi dapur SPPG yang masih beroperasi atau ingin melanjutkan kegiatan.
Sertifikasi tersebut mencakup sejumlah aspek penting, mulai dari standar kebersihan, keamanan makanan, hingga kualitas air yang digunakan dalam proses memasak.
Menurut Prabowo, langkah standardisasi ini menjadi fondasi utama dalam memastikan keberlanjutan program MBG yang berkualitas dan dapat dipercaya masyarakat.
“Standardisasi, kalau tidak beres ditutup, di-suspend saja,” imbuh dia.
Tak hanya itu, pemerintah juga membuka akses pengaduan bagi masyarakat melalui nomor telepon bebas pulsa.
Fasilitas ini memungkinkan masyarakat, termasuk orang tua siswa dan pihak sekolah, untuk menyampaikan keluhan atau laporan terkait operasional dapur MBG secara langsung.
Dalam sistem tersebut, masyarakat juga dapat mengakses informasi transparan mengenai lokasi dapur, termasuk titik koordinat SPPG.
Hal ini diharapkan mampu meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan program serta mendorong keterbukaan data.
“Jadi siapa pun, ibu-ibu, orang tua, kepala sekolah, boleh masuk dan komplain,” terang Prabowo.
Lebih lanjut, Prabowo menekankan pentingnya membangun budaya baru dalam tata kelola program pemerintah, termasuk dalam pelaksanaan MBG.
Ia mengingatkan agar seluruh pemangku kepentingan meninggalkan praktik laporan yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.
Menurutnya, laporan yang hanya menonjolkan hal-hal positif justru dapat menghambat perbaikan program.
Sebaliknya, pemerintah perlu berani menghadapi fakta di lapangan, termasuk berbagai kekurangan yang ada.
“Laporan yang hanya bagus-bagus itu budaya yang tidak baik. Kita harus berani menghadapi realitas,” tutup dia.
Dengan pengetatan pengawasan, penutupan dapur bermasalah, serta keterlibatan aktif masyarakat, pemerintah berharap program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih optimal, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia.