INBERITA.COM, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mengumumkan kebijakan baru yang akan mengubah pola kerja di beberapa instansi pemerintah.
Mulai 9 Maret 2026, sejumlah kantor cabang eksekutif di Filipina akan menerapkan sistem kerja empat hari seminggu untuk mengatasi dampak lonjakan harga bahan bakar yang dipicu oleh ketegangan yang terjadi di Timur Tengah.
Keputusan ini bertujuan untuk menghemat energi dan menekan konsumsi bahan bakar minyak yang melonjak akibat ketidakpastian global.
Dalam pernyataannya, Marcos menyebutkan bahwa kebijakan ini akan diterapkan pada beberapa kantor pemerintah yang tidak melayani layanan darurat atau vital seperti kepolisian, pemadam kebakaran, dan fasilitas yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
“Mulai Senin, 9 Maret, kami akan menerapkan sementara sistem kerja empat hari seminggu di beberapa kantor cabang eksekutif. Ini tidak termasuk kantor-kantor yang menyediakan layanan darurat atau layanan penting,” kata Marcos yang dikutip dari Inquirer, Minggu (8/3/2026).
Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi dampak krisis energi yang berasal dari konflik yang melanda kawasan penghasil minyak di Timur Tengah.
Lebih lanjut, Presiden Marcos menegaskan pentingnya upaya penghematan energi secara keseluruhan. Ia juga menginstruksikan semua instansi pemerintah untuk mengurangi konsumsi listrik dan bahan bakar minyak sebesar 10 hingga 20 persen sebagai bagian dari strategi penghematan yang lebih luas.
“Selain itu, saya mengarahkan semua instansi pemerintah untuk menghemat dan mengurangi konsumsi listrik serta pengeluaran bahan bakar minyak sebesar 10 hingga 20 persen,” jelas Marcos.
Langkah tersebut merupakan upaya Filipina untuk menyesuaikan kebijakan pemerintah dengan situasi global yang semakin tidak menentu akibat perang dan ketegangan internasional.
Selain itu, sebagai bagian dari kebijakan penghematan energi, Marcos juga melarang perjalanan dinas dan aktivitas pemerintah yang tidak mendesak, termasuk rapat yang seharusnya bisa dilakukan di dalam kantor. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir pengeluaran yang tidak penting selama masa ketidakpastian ekonomi.
Kebijakan ini diatur melalui Surat Edaran Memorandum No. 114, yang berisi pengaturan mengenai sistem kerja empat hari seminggu bagi instansi pemerintah.
Kebijakan ini merujuk pada Surat Edaran Memorandum Komisi Pelayanan Sipil No. 6 Tahun 2022 yang diperbarui dengan Surat Edaran Memorandum CSC No. 1 Tahun 2025. Aturan ini akan berlaku sampai ada keputusan lebih lanjut dari presiden.
“Untuk tujuan ini, semua instansi diinstruksikan untuk merumuskan pedoman internal masing-masing guna memastikan pemantauan dan dokumentasi yang tepat, termasuk verifikasi kehadiran, serta standar kinerja dan mekanisme pemantauan, sesuai dengan hukum, peraturan, dan ketentuan CSC yang berlaku,” bunyi surat edaran tersebut.
Sejumlah lembaga pemerintah bahkan telah mengambil langkah lebih lanjut. Misalnya, mulai 13 Maret 2026, Departemen Perdagangan dan Industri Filipina akan mengalihkan operasional kantor-kantornya di Kota Makati ke sistem kerja jarak jauh untuk mengurangi konsumsi energi dan bahan bakar.
Kebijakan pemerintah Filipina ini tentu saja menuai reaksi dari dunia usaha. Meskipun untuk sektor swasta sistem kerja jarak jauh sudah dimungkinkan melalui Undang-Undang Telecommuting yang disahkan pada 2018, kalangan dunia usaha meminta agar kebijakan pengurangan hari kerja dilakukan dengan sangat hati-hati.
Presiden Philippine Chamber of Commerce and Industry (PCCI), Ferdinand Ferrer, menyatakan bahwa penerapan sistem kerja empat hari seminggu harus mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan setiap industri.
“Kami tidak menentang penerapan pengaturan kerja fleksibel, tetapi harus ada konsultasi yang tepat dengan berbagai pemangku kepentingan dan didukung dengan data untuk memastikan bahwa industri dengan persyaratan operasional khusus tidak akan terpengaruh secara negatif,” ujar Ferrer.
PCCI juga menyoroti bahwa penerapan kebijakan ini di sektor swasta berpotensi memberikan dampak negatif, terutama bagi industri yang memiliki persyaratan operasional khusus, seperti manufaktur.
“Untuk sektor manufaktur, kami telah beroperasi dengan sumber daya yang terbatas, dan pengurangan lebih lanjut jumlah hari kerja dapat memengaruhi komitmen kami,” kata Ferrer. Oleh karena itu, PCCI mendesak agar pengaturan pengurangan hari kerja dilakukan secara berbasis bukti dan sensitif terhadap sektor yang terlibat.
Langkah pengurangan hari kerja ini bukan pertama kalinya diterapkan oleh pemerintah Filipina.
Selama krisis minyak global akibat Perang Teluk 1990, Departemen Tenaga Kerja dan Ketenagakerjaan Filipina juga menerapkan sistem kerja empat hari seminggu untuk mengurangi dampak lonjakan harga energi terhadap perekonomian negara.
Dengan pengalaman masa lalu dan dampak krisis yang sedang berlangsung, Filipina kini kembali mengadopsi kebijakan ini untuk menghadapi tantangan ekonomi yang serupa, kali ini terkait dengan konflik Timur Tengah yang berdampak pada harga minyak global.