INBERITA.COM, Presiden Prabowo Subianto melontarkan pernyataan keras terkait dugaan penyelewengan uang negara yang diduga dilakukan sejumlah pejabat yang pernah dekat dengannya.
Dalam nada penuh kekecewaan, Prabowo mengaku sedih karena orang-orang yang sebelumnya diberi kepercayaan dan jabatan justru diduga menyalahgunakan amanah untuk kepentingan pribadi.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat meresmikan Museum Marsinah dan Rumah Singgah di Desa Nglundo, Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5).
Di hadapan para tamu undangan dan masyarakat, Presiden berbicara panjang mengenai pentingnya integritas pejabat negara dan bahaya korupsi yang terus menjadi persoalan serius di birokrasi Indonesia.
Menurut Prabowo, dirinya hampir setiap hari menerima laporan mengenai dugaan penyimpangan yang dilakukan pejabat negara. Situasi tersebut, kata dia, membuatnya prihatin karena sebagian dari mereka merupakan orang yang pernah dibina secara langsung dan dipercaya menduduki posisi penting.
“Tadi harus terus kita koreksi diri. Saya geleng-geleng kepala, sedih saya, bahwa tiap hari saya dapat laporan pejabat-pejabat yang menyeleweng. Saya sedih. Orang yang saya angkat, orang yang saya bina, orang yang saya kasih kehormatan, diberi jabatan yang penting. Begitu dia menjabat, menyeleweng, mencuri uang rakyat. Bagaimana? Apa yang harus saya buat?” kata Prabowo.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu sinyal paling kuat dari Presiden mengenai sikap pemerintah terhadap dugaan korupsi di internal kekuasaan.
Prabowo tidak hanya berbicara soal penindakan hukum, tetapi juga menyoroti aspek moral dan pengkhianatan terhadap kepercayaan publik.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga membagikan pengalamannya saat menerima laporan langsung dari Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh.
Menurut Prabowo, Ateh sempat terlihat tegang ketika menyampaikan dugaan penyimpangan tersebut karena nama-nama yang muncul disebut memiliki kedekatan dengan dirinya.
“Kepala BPKP datang ke saya agak gemetar. Heran saya, kenapa dia stres dulu? Karena yang dia laporkan diketahui bahwa itu beberapa orang dekat sama saya. Jadi dia minta petunjuk, apa boleh ditelusuri atau tidak pemeriksaannya, karena dia tahu ini dekat sama presiden,” lanjut Prabowo.
Cerita itu memperlihatkan bagaimana relasi politik dan kedekatan dengan kekuasaan masih sering dianggap bisa memengaruhi proses pemeriksaan hukum atau pengawasan internal negara. Namun Prabowo menegaskan dirinya justru meminta proses pemeriksaan tetap berjalan tanpa pengecualian.
“Dia lihat saya, saya bilang masalahnya apa, ‘Bagaimana Pak petunjuknya?’ Teruskan pemeriksaan! Tidak ada, nggak ada. Mau orang Prabowo, bukan orang Prabowo, dekat sama saya, nggak ada urusan. Kalau ada indikasi, terus periksa. Justru kalau diberikan kehormatan harus lebih hati-hati dan lebih menjaga. Bukan diberi wewenang, kepercayaan, malah merasa adigang adigung adiguna, merasa di atas, dan merasa negara ini bodoh,” lanjutnya.
Ucapan itu menjadi penegasan bahwa pemerintah ingin menunjukkan pesan politik mengenai pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Dalam beberapa tahun terakhir, isu integritas pejabat memang terus menjadi sorotan publik.
Tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pemerintahan baru membuat langkah penegakan hukum dan pengawasan birokrasi menjadi perhatian utama.
Prabowo juga menyinggung perubahan sistem pengawasan yang kini semakin berbasis teknologi dan digitalisasi. Menurut dia, peluang untuk menyembunyikan pelanggaran semakin kecil karena sistem pengawasan modern memungkinkan jejak transaksi dan administrasi lebih mudah dilacak.
“Saudara-saudara, saya heran kalau hari gini masih ada yang coba-coba ya. Apa itu, di aparat ya, saya heran. Sekarang ada digital ya, ada macam-macam sekarang, pasti ketahuan deh,” kata dia.
Pernyataan tersebut mencerminkan meningkatnya penggunaan sistem digital dalam tata kelola pemerintahan dan pengawasan keuangan negara.
Digitalisasi birokrasi memang menjadi salah satu strategi pemerintah untuk menekan praktik korupsi, manipulasi anggaran, dan penyalahgunaan kewenangan.
Meski begitu, Prabowo mengakui persoalan korupsi bukan sekadar masalah sistem, tetapi juga menyangkut mentalitas pejabat. Dia mengaku paling sedih ketika membayangkan dampak kasus hukum terhadap keluarga pejabat yang terlibat.
“Saya sedih, di ujung puncak karier, yang paling saya sedih adalah nanti anak dan istrinya,” ujarnya.
Ucapan itu memberi gambaran bahwa korupsi tidak hanya merusak institusi negara, tetapi juga berdampak sosial terhadap keluarga pelaku. Dalam banyak kasus, penangkapan pejabat karena korupsi sering memicu tekanan sosial yang besar terhadap keluarga mereka.
Di sisi lain, pernyataan Presiden juga dibaca sebagai pesan internal kepada pejabat pemerintah dan elite politik bahwa kedekatan dengan kekuasaan tidak boleh dijadikan tameng hukum.
Prabowo menegaskan bahwa setiap orang yang menduduki jabatan publik memiliki tanggung jawab langsung kepada negara dan rakyat.
“Tapi saya katakan, jaminan saya kepada BPKP. Boleh tanya beliau, Pak Ateh, tanya beliau. ‘Jadi bagaimana Pak?’ Teruskan, tidak ada. Siapa pun begitu menjabat jabatan negara, berarti tanggung jawabnya kepada negara dan rakyat. Sudah nggak ada lagi, nggak ada,” kata Prabowo.
Dalam pidatonya, Presiden juga menyinggung partainya sendiri sebagai contoh bahwa proses hukum harus berjalan tanpa perlakuan khusus. Dia mengklaim kader dari Partai Gerindra pun sudah ada yang diproses hukum dan ditahan.
“Saya sendiri katakan, mau partai sendiri Gerindra, cek sudah berapa yang diproses dan ditahan. Justru harus memberi contoh,” tutupnya.
Pernyataan terbuka semacam ini memiliki dimensi politik yang cukup besar. Di tengah meningkatnya tuntutan publik terhadap pemerintahan bersih, sikap tegas terhadap dugaan korupsi menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat.
Apalagi isu penyalahgunaan kekuasaan sering kali menjadi sumber utama ketidakpuasan publik terhadap birokrasi dan elite politik.
Pidato Prabowo di Nganjuk sekaligus memperlihatkan bahwa isu pemberantasan korupsi masih akan menjadi salah satu agenda utama pemerintahan ke depan.
Tantangannya bukan hanya soal penindakan hukum, tetapi juga membangun budaya birokrasi yang lebih transparan, profesional, dan tidak memanfaatkan kedekatan politik sebagai perlindungan.
Di tengah sorotan publik terhadap integritas pejabat negara, pesan yang disampaikan Presiden juga dapat dibaca sebagai peringatan bagi seluruh aparatur pemerintahan bahwa era perlindungan terhadap “orang dekat kekuasaan” seharusnya tidak lagi mendapat tempat dalam sistem pemerintahan modern.