INBERITA.COM, Media sosial kembali ramai membahas perbandingan harga dan keuntungan BBM antara Indonesia dan Malaysia. Warganet mempertanyakan mengapa PT Pertamina (Persero) bisa merugi meski harga jual BBM RON 92 atau Pertamax di Indonesia mencapai Rp13.000 per liter.
Padahal, Malaysia menjual BBM RON 95 seharga Rp6.700 per liter—lebih murah—namun Petronas justru dilaporkan meraih keuntungan hingga Rp280 triliun.
Perbandingan ini menjadi perbincangan hangat di platform X (sebelumnya Twitter). Salah satu akun, @buz*******, memposting komentar yang viral: “Cowo mikir Indo jual Pertamax Rp 13.000 malahan rugi Rp 5 T & Malaysia Rp 6.700, untung Rp 280 Triliun,” tulisnya pada Selasa (23/9/2025).
Harga BBM RON 95 di Malaysia terbaru tercatat sebesar RM 1,99 atau sekitar Rp7.840 per liter (mengacu kurs saat ini), menurut Kompas (22/9/2025).
Perbedaan harga ini menimbulkan pertanyaan besar: Mengapa Indonesia rugi padahal harga BBM-nya lebih tinggi dari Malaysia?
Masalahnya Bukan di Harga, Tapi Konsumsi
Lulusan Matematika ITB, Alif Hijriah, memberikan penjelasan mendalam yang menjawab kebingungan banyak orang.
Melalui unggahan video di akun Instagram @aliftowew, Alif menjabarkan bahwa akar persoalan terletak pada perbedaan besar antara produksi dan konsumsi BBM kedua negara.
Dari sisi produksi, Indonesia sebenarnya lebih unggul. Pertamina memproduksi sekitar 583.000 barel BBM per hari. Sementara itu, Petronas Malaysia hanya memproduksi sekitar 570.000 barel per hari.
Namun dari sisi konsumsi, jurangnya sangat besar. Indonesia mengonsumsi sekitar 1,7 juta barel BBM per hari. Malaysia hanya sekitar 700.000 barel per hari. Ini artinya, Indonesia mengalami defisit pasokan sekitar 1,1 juta barel setiap hari.
Sebaliknya, Malaysia hanya mengalami kekurangan sekitar 130.000 barel per hari.
“Jadi Indonesia mengalami defisit atau -1,1 juta barel per hari. Kalau yang Malaysia -130.000 barel per hari. Nah inilah yang harus dia (Indonesia) beli dari impor,” jelas Alif.
Dengan harga minyak dunia saat ini di kisaran 85 dolar AS per barel, biaya impor yang harus ditanggung Indonesia pun sangat besar.
- Indonesia harus mengeluarkan sekitar 93,5 juta dolar AS per hari atau sekitar 34,1 miliar dolar AS per tahun (sekitar Rp566 triliun).
- Malaysia hanya mengimpor 11,1 juta dolar AS per hari atau sekitar 4,05 miliar dolar AS per tahun (sekitar Rp67 triliun).
Meski produksi BBM Indonesia lebih tinggi, konsumsi domestik yang jauh melampaui kapasitas menyebabkan ketergantungan pada impor.
Inilah yang membuat biaya energi di Indonesia jauh lebih mahal dan memberatkan keuangan negara.
Mengapa Petronas Malaysia Bisa Untung Besar?
Alif juga menjawab pertanyaan lanjutan yang tak kalah menarik: bagaimana Malaysia bisa tetap untung besar meski menjual BBM lebih murah?
Menurutnya, kunci keuntungan Malaysia ada pada ekspor Liquefied Natural Gas (LNG) atau gas alam cair. Malaysia termasuk dalam lima besar eksportir LNG dunia, dengan pendapatan ekspor LNG mencapai 13,52 miliar dolar AS per tahun.
Sementara kebutuhan impor BBM Malaysia hanya sekitar 4,05 miliar dolar AS per tahun, artinya mereka masih memiliki surplus besar dari sektor energi.
“Padahal impor BBM mereka hanya 4,05 miliar dollar AS per tahun. Jadi tertutup oleh ekspor gas, bahkan Malaysia masih untung sekitar Rp161 triliun,” ungkap Alif.
Ia menambahkan, jika pemerintah Malaysia ingin memberikan BBM secara gratis pun masih memungkinkan.
Namun pemerintah memilih menyalurkan keuntungan melalui skema subsidi BBM lewat Petronas, agar masyarakat tetap merasakan harga terjangkau.
Keuntungan Petronas Bisa Capai Rp280 Triliun, Benarkah?
Dari hitung-hitungan yang dijelaskan Alif, keuntungan BBM Malaysia memang masuk akal. Dengan harga Rp6.700 per liter dan konsumsi sekitar 700.000 barel per hari (satu barel setara 159 liter), nilai transaksi BBM bisa mencapai sekitar Rp272 triliun per tahun.
Dengan dukungan subsidi dan efisiensi produksi, Petronas diklaim bisa meraih keuntungan bersih hingga Rp280 triliun per tahun.
Sementara itu, di Indonesia, harga BBM yang lebih tinggi tetap tidak mampu menutup biaya produksi dan impor.
“Kerugian Pertamina bukan cuma Rp5 triliun, tapi bisa lebih dari itu. Subsidi energi tahun 2022–2024 saja mencapai sekitar Rp500 triliun,” ujar Alif.
Harga BBM di Indonesia sudah termasuk subsidi dari APBN, namun beban energi nasional tetap tinggi. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi Pertamina maupun pemerintah dalam menyeimbangkan harga, ketersediaan, dan daya beli masyarakat.
Di akhir penjelasannya, Alif menyoroti pentingnya harga BBM yang terjangkau bagi ekonomi nasional.
“Kalau bensin murah, ongkos transportasi jadi lebih murah. Biaya barang juga turun, konsumsi masyarakat naik, dan akhirnya PDB ikut tumbuh,” terangnya.
Ia menekankan bahwa Indonesia seharusnya bisa lebih mandiri secara energi, mengingat cadangan sumber daya alamnya cukup besar—yakni 3,7 miliar barel minyak dan 847 miliar BTU gas LNG.
Namun hal ini perlu dibarengi dengan pengelolaan yang efisien, investasi di sektor hilir, dan pengurangan impor secara bertahap.
Kasus Pertamina dan Petronas menunjukkan bahwa harga BBM yang tinggi tidak serta-merta menjamin keuntungan perusahaan migas. Yang paling menentukan adalah keseimbangan antara produksi, konsumsi, ketergantungan impor, serta potensi ekspor energi lainnya.
Malaysia unggul karena mampu menutup kebutuhan energinya lewat ekspor gas alam cair, sementara Indonesia masih harus membayar mahal untuk impor BBM demi memenuhi konsumsi yang tinggi.
Maka dari itu, untuk mengurangi kerugian jangka panjang, strategi pengelolaan energi nasional perlu dikaji dan diperkuat secara menyeluruh. (xpr)