INBERITA.COM, Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un kembali terpilih sebagai Presiden Urusan Negara setelah meraih dukungan hampir mutlak dalam pemungutan suara parlemen.
Berdasarkan laporan resmi media pemerintah yang dirilis pada Senin (23/3/2026), Kim memperoleh legitimasi politik dengan perolehan suara mencapai 99,9 persen dalam Sidang Pertama Majelis Rakyat Tertinggi ke-15.
Pengangkatan kembali Kim diumumkan oleh Kantor Berita Pusat Korea (KCNA), yang menyebut keputusan tersebut sebagai cerminan kehendak bulat rakyat Korea Utara.
Dalam laporannya, KCNA menyatakan, “Majelis Rakyat Tertinggi DPRK memilih kembali Kamerad Kim Jong Un sebagai Presiden Urusan Negara Republik Demokratik Rakyat Korea pada Sidang Pertama, kegiatan urusan negara pertama dari masa jabatan ke-15, pada tanggal 22 Maret.”
KCNA juga menegaskan bahwa penunjukan kembali Kim ke posisi tertinggi negara merupakan manifestasi dari “kehendak dan keinginan bulat seluruh rakyat Korea”.
Jabatan Presiden Urusan Negara sendiri merupakan posisi kunci yang memimpin Komisi Urusan Negara, lembaga tertinggi dalam struktur pemerintahan Korea Utara.
Namun, proses pemilihan ini kembali menuai kritik dari berbagai pihak. Sejumlah analis menilai bahwa pemilu di Korea Utara bukanlah kompetisi politik yang sesungguhnya, melainkan proses yang telah ditentukan sebelumnya.
Sistem pemilihan hanya memberikan satu kandidat yang diajukan oleh partai berkuasa, sehingga hasilnya nyaris tidak pernah berubah.
“Pemilihan ini adalah ‘acara yang sangat terencana dengan hasil yang telah ditentukan sebelumnya’,” kata Lee Ho-ryung dari Institut Analisis Pertahanan Korea. Ia menambahkan, “Sepanjang pemerintahan generasi ketiga, Korea Utara telah menggelar acara-acara seperti ini untuk menunjukkan suatu prosedur dalam upaya mencapai legitimasi politik.”
Menurutnya, mekanisme tersebut lebih bersifat simbolik ketimbang demokratis. “Tetapi tidak ada yang berpikir akan ada hasil yang berbeda dari itu,” ujarnya.
Kim Jong Un sendiri merupakan pemimpin generasi ketiga Korea Utara. Ia mengambil alih kekuasaan setelah wafatnya ayahnya, Kim Jong Il, pada 2011.
Negara tersebut sebelumnya didirikan oleh kakeknya, Kim Il Sung, pada 1948.
Foto-foto resmi yang dirilis KCNA memperlihatkan Kim mengenakan setelan jas formal bergaya Barat, duduk di tengah panggung dan diapit oleh para pejabat tinggi negara.
Latar belakangnya menampilkan dua patung raksasa ayah dan kakeknya, mempertegas simbol kesinambungan dinasti kepemimpinan di negara tersebut.
Sebelum sidang berlangsung, sebanyak 687 deputi terpilih ke Majelis Rakyat Tertinggi.
Warga Korea Utara yang berusia di atas 17 tahun diberi opsi untuk menyetujui atau menolak kandidat tunggal yang diajukan.
Hasilnya, 99,93 persen suara menyatakan dukungan, sementara hanya 0,07 persen yang menolak, dengan tingkat partisipasi mencapai 99,99 persen.
KCNA menggambarkan suasana sidang berlangsung penuh semangat ideologis. Aula sidang di Pyongyang disebut “dipenuhi dengan kesadaran politik yang luar biasa dan antusiasme revolusioner” oleh para anggota parlemen yang baru terpilih.
Selain agenda pemilihan, sidang parlemen kali ini juga diperkirakan akan membahas isu strategis lain, termasuk kemungkinan amandemen konstitusi.
Salah satu wacana yang mencuat adalah pengakuan resmi hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan sebagai relasi antara “dua negara yang bermusuhan”.
Analis senior dari Institut Unifikasi Nasional Korea, Hong Min, menilai bahwa arah kebijakan Kim terhadap Korea Selatan akan tercermin dari bahasa yang digunakan dalam pidatonya di parlemen.
“Sejauh mana istilah-istilah seperti ‘unifikasi nasional’ atau ‘persatuan Korea’ dihilangkan dan digantikan oleh ungkapan-ungkapan agresif termasuk ‘kontrol teritorial’ dapat berfungsi sebagai indikator kerangka ideologisnya,” ujarnya.
Ia menambahkan, fokus utama akan terlihat dari bagaimana Kim menguraikan isu sensitif seperti batas wilayah darat, perairan, hingga wilayah udara dalam relasinya dengan Seoul.
Sidang ini digelar tidak lama setelah pertemuan lima tahunan partai berkuasa bulan sebelumnya, yang juga menjadi ajang penting dalam menentukan arah kebijakan politik dan militer Korea Utara ke depan.
Dengan terpilihnya kembali Kim Jong Un, kesinambungan kepemimpinan dan arah kebijakan negara dipastikan tetap berada di bawah kendali penuh dinasti Kim.