INBERITA.COM, Pemerintah Indonesia resmi merestrukturisasi utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh dengan memperpanjang tenor pembayaran hingga 80 tahun. Skema baru ini menekan beban cicilan tahunan hingga berada di kisaran Rp 1 triliun saja.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut kebijakan ini membuat kewajiban finansial negara menjadi jauh lebih ringan dari perkiraan semula. Laporan media mencatat pengumuman penting tersebut disampaikan langsung di kawasan Sunter, Jakarta Utara.
Purbaya bahkan meminta masyarakat tidak perlu merasa cemas atau khawatir berlebihan memikirkan pelunasan utang jangka panjang tersebut.
“Iya kita sudah mati, santai saja. Jadi tidak semengerikan yang dibayangkan sebelumnya karena utangnya sudah direstrukturisasi,” kata Purbaya di Kawasan Sunter, Jakarta Utara, Selasa (8/9/2026).
Pemerintah merentangkan jadwal pengembalian kewajiban finansial ini agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara secara masif. Nominal cicilan tahunan dapat bervariasi setiap tahun tetapi tetap dikendalikan pada batas aman.
“80-90, tapi di-stretch 80 tahun sudah ada cicilannya. Satu atau sedikit ribuan satu dari tahun ke tahun satu triliun, ada yang tinggi,” ujarnya.
Pengelolaan aset dan kewajiban Whoosh kini ditata ulang melalui pembentukan badan khusus di bawah Kementerian Keuangan.
Pemerintah mulanya sempat melirik opsi penggunaan dua Special Mission Vehicle bersama Indonesia Investment Authority. Tapi kalkulasi besaran cicilan yang lebih terkendali membuat pemerintah memutuskan satu SMV sudah lebih dari cukup.
“Ternyata cicilannya enggak gede-gede amat, seharusnya sih satu SMV aja, satu SMV cukup,” kata dia.
Negara berkomitmen menerapkan struktur manajemen paling efisien guna mengimbangi skema cicilan baru yang telah disepakati.
Di sisi lain, beban finansial proyek mercusuar ini sebelumnya sempat dikonfirmasi langsung oleh petinggi pengelola aset negara.
Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, mengungkap beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh terhadap keuangan pemegang saham.
Beban berat tersebut harus ditanggung oleh konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia selaku pemegang saham pengendali. Konsorsium PSBI memegang sekitar 60 persen kepemilikan di PT Kereta Cepat Indonesia China, yang bertindak sebagai entitas usaha kereta cepat.
Konsorsium ini beranggotakan sejumlah perusahaan pelat merah termasuk PT Kereta Api Indonesia dan PT Wijaya Karya. Awak media mencatat dampak finansial ini menekan kinerja korporasi secara langsung.
“Kalau ditanya sama saya dulu kenapa begitu, ya tentu teman-teman silahkan cari tahu. Tetapi saya hanya membetulkan bahwa memang terbebani,” kata Dony di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (31/7/2026).
Perusahaan konstruksi nasional mengalami tekanan likuiditas akibat kewajiban yang belum terselesaikan dalam struktur konsorsium.
“WIKA terbebani, mereka punya saham di KCIC. Ada tagihan dia yang juga belum di-seattle. Ya tentu orang-orang juga tahu. Ini menjadi beban buat mereka,” ia menambahkan.
Laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia periode semester I 2026 menunjukkan kondisi finansial yang cukup menantang. PSBI mencatatkan rugi sebesar Rp 5,13 triliun dalam laporan resmi tersebut.
Total liabilitas PSBI bahkan membengkak hingga mencapai angka Rp 21,54 triliun. Angka liabilitas tersebut jauh lebih tinggi ketimbang total nilai aset yang hanya tercatat sebesar Rp 21,52 triliun.
Pendapatan usaha KAI sebenarnya masih mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 6,6 persen menjadi Rp 17,95 triliun pada semester pertama tahun ini. Tapi perolehan laba bersih justru mengalami koreksi tajam hingga 73,9 persen menjadi Rp 305,3 miliar.
Kepala Badan Pengaturan BUMN memastikan seluruh persoalan perusahaan pelat merah, termasuk utang kereta cepat ini akan diselesaikan. Pemerintah berkomitmen mencari solusi terbaik agar kesehatan keuangan badan usaha milik negara dapat dipulihkan secara bertahap.
“Tetapi pada akhirnya harus kita selesaikan. Enggak mungkin kita diamkan. Jadi saya hanya berupaya menyelesaikan satu-satu. Bagaimana kemudian ini semuanya menjadi proper dan benar,” tutur dia.
Restrukturisasi tenor hingga 80 tahun diharapkan menjadi titik balik penyelamatan keuangan konsorsium BUMN. Penataan ulang manajemen ini sekaligus memastikan operasional kereta cepat tetap berjalan tanpa mengorbankan stabilitas fiskal negara.