INBERITA.COM, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) resmi meluncurkan Program Kampung Internet 2025 sebagai bagian dari langkah strategis pemerintah untuk memperluas akses internet cepat hingga ke wilayah desa dan pelosok nusantara.
Peluncuran program ini menandai komitmen negara dalam membangun infrastruktur digital yang merata, adil, dan inklusif.
Program Kampung Internet 2025 akan menghadirkan jaringan broadband tetap berbasis fiber optik di 1.194 titik penerima manfaat yang tersebar di lima provinsi, yakni Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Lampung, Jawa Barat, dan Banten.
Guna mendukung program ini, akan dibangun jaringan fiber optik baru sepanjang 196 kilometer yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas konektivitas secara signifikan.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyatakan bahwa internet saat ini bukan lagi kebutuhan sekunder, melainkan sudah menjadi bagian dari infrastruktur dasar masyarakat, termasuk di desa-desa.
Menurutnya, kehadiran internet yang merata akan membuka berbagai peluang baru bagi masyarakat desa di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, ekonomi, hingga pelayanan publik.
“Dengan Kampung Internet, anak-anak sekolah bisa belajar lebih mudah, UMKM bisa memperluas pasar, dan layanan publik desa makin cepat. Inilah motor penggerak kemajuan desa di era digital,” kata Meutya Hafid dalam pernyataan resminya, Senin (30/9/2025).
Ia menjelaskan, langkah ini sekaligus mendukung target pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Target tersebut mencakup penetrasi broadband rumah tangga sebesar 50 persen, jaringan fiber optik yang menjangkau 90 persen kecamatan di seluruh Indonesia, serta kecepatan internet rata-rata minimal 100 Mbps pada tahun 2029.
“Saat ini baru 21 persen rumah tangga yang memiliki akses broadband tetap. Artinya, pekerjaan rumah kita masih besar. Kampung Internet adalah salah satu cara untuk mengejar target itu,” tegas Meutya Hafid.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pembangunan konektivitas digital di Indonesia tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah pusat saja.
Meutya menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antara seluruh pemangku kepentingan, termasuk sektor industri, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal.
“Konektivitas tidak mungkin dibangun hanya oleh pemerintah. Industri, pemerintah daerah, dan masyarakat harus saling bergandengan,” ujarnya.
Program Kampung Internet 2025 menjadi proyek prioritas dalam upaya mempersempit kesenjangan digital antarwilayah di Indonesia.
Dengan jumlah titik penerima manfaat yang tersebar di berbagai daerah, pemerintah berharap akses informasi dan transformasi digital tidak lagi menjadi hak eksklusif masyarakat perkotaan, tetapi juga dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat pedesaan.
Penyediaan infrastruktur internet di desa bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi juga menjadi fondasi utama untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi digital lokal.
Akses internet yang andal akan membuka ruang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk masuk ke ekosistem digital dan menjangkau pasar yang lebih luas, baik regional maupun nasional.
Dari sisi pendidikan, akses broadband tetap memungkinkan siswa dan guru di daerah untuk memanfaatkan sumber belajar digital, mengakses materi ajar daring, serta mengikuti pelatihan-pelatihan berbasis internet.
Di sisi lain, layanan publik di tingkat desa seperti administrasi kependudukan, layanan kesehatan, dan informasi pembangunan desa juga akan menjadi lebih efisien dan transparan.
Dari lima provinsi penerima manfaat, masing-masing dipilih berdasarkan kombinasi antara kebutuhan konektivitas yang tinggi dan kesiapan wilayah untuk mendukung operasional infrastruktur fiber optik.
Pemerintah daerah di setiap lokasi juga diminta berperan aktif dalam memastikan program ini berjalan dengan optimal dan berkelanjutan.
Program ini diharapkan menjadi model percontohan yang dapat direplikasi di wilayah-wilayah lain di masa mendatang.
Pemerintah pun terus mendorong agar pihak swasta dan komunitas lokal ikut serta dalam menjaga, mengelola, dan memanfaatkan infrastruktur yang telah dibangun, sehingga dampaknya bisa dirasakan secara jangka panjang.
Dengan semakin luasnya penetrasi internet ke wilayah desa, Program Kampung Internet 2025 tak hanya menjadi proyek infrastruktur semata, tetapi juga menjadi langkah konkret dalam mewujudkan transformasi digital yang inklusif dan merata di seluruh pelosok negeri.
Langkah ini sekaligus menegaskan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen kuat dalam menempatkan teknologi digital sebagai tulang punggung pembangunan nasional di masa depan.
Pemerataan akses internet di desa diharapkan akan mempercepat tercapainya visi Indonesia Emas 2045 yang ditopang oleh masyarakat digital yang cerdas, produktif, dan terhubung. (xpr)