INBERITA.COM, Pemerintah Indonesia menyiapkan kebijakan baru untuk memberikan rekening bank secara otomatis kepada setiap warga yang memasuki usia 17 tahun.
Kebijakan ini juga mencakup pemberian saldo awal sebesar Rp50 ribu untuk setiap rekening baru yang diterbitkan. Berdasarkan estimasi data Badan Pusat Statistik, kebutuhan dana awal untuk program ini berpotensi mencapai lebih dari Rp200 miliar.
Perhitungan tersebut mengacu pada proyeksi penduduk kelompok usia 15 hingga 19 tahun yang mencapai 22,1 juta orang pada tahun 2025.
Jika dirata-rata, jumlah penduduk yang menginjak usia 17 tahun berada di kisaran 4,4 juta jiwa setiap tahunnya. Dengan asumsi seluruh warga usia tersebut menerima saldo Rp50 ribu, total anggaran awal yang dibutuhkan menyentuh angka Rp220 miliar.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa rekening tersebut langsung diberikan bersamaan dengan penerbitan Kartu Tanda Penduduk.
Program ini melibatkan dua bank pelat merah sebagai penyalur utama, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia.
“Begitu mereka usianya 17 tahun langsung otomatis dikasih KTP dan dikasih rekening koran,” ujar Airlangga dalam acara Simposium Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia di Jakarta, Selasa (8/9/2026).
Pemerintah memastikan bahwa saldo awal sebesar Rp50 ribu tersebut tidak boleh dipotong oleh pihak bank. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bahkan menyiapkan regulasi khusus agar dana tersebut tetap utuh tanpa potongan biaya administrasi.
“Nanti Pak Ferry bikin regulasinya supaya BI dan OJK kita minta untuk tidak bisa disedot,” kata Airlangga merujuk pada Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Ferry Irawan.
Inisiatif ini bukan sekadar pembagian saldo tunai gratis, melainkan upaya menarik masyarakat masuk ke dalam sistem keuangan formal. Rekening baru ini nantinya difungsikan untuk berbagai keperluan penting, termasuk penyaluran bantuan sosial secara tunai.
Bagi pemilik rekening yang kelak merintis usaha perdagangan, pemerintah menyiapkan fasilitas sistem pembayaran QRIS secara otomatis. Layanan pembayaran digital ini diberikan secara gratis tanpa ada potongan biaya bagi para pedagang.
“Ada payment system QR otomatis tersedia. QR tidak minta discount. Jadi, nol biaya untuk para pedagang,” ujar Airlangga menjelaskan fasilitas tersebut.
Uang sebesar Rp50 ribu itu berfungsi sebagai pintu masuk agar masyarakat terbiasa menggunakan ekosistem keuangan digital.
Target jangka panjang pemerintah jauh lebih ambisius, yakni mencapai sekitar 200 juta penduduk Indonesia yang memiliki rekening bank resmi.
Seluruh infrastruktur perbankan baru ini akan diintegrasikan langsung menggunakan basis Nomor Induk Kependudukan.
Data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipadankan dengan sistem Bank Indonesia serta ekosistem pembayaran nasional.
Selama ini, masyarakat harus mendatangi bank secara mandiri untuk membuka rekening tabungan saat membutuhkan layanan finansial. Melalui skema baru, rekening bank akan bertransformasi menjadi infrastruktur dasar yang melekat langsung pada identitas kependudukan warga.
Kendati demikian, mekanisme teknis pelaksanaan program ini masih menyisakan sejumlah pertanyaan yang belum terjawab secara rinci.
Pemerintah belum menjelaskan apakah proses pembaktifan rekening langsung terjadi saat KTP tercetak atau memerlukan verifikasi lanjutan dari pemilik identitas.
Nasib warga yang sudah terlanjur memiliki rekening di bank komersial lain juga belum diatur secara transparan.
Pemerintah belum merinci apakah mereka tetap berhak mendapatkan rekening baru berbasis NIK tersebut atau bagaimana aturan pengelolaannya.
Dari sisi penganggaran, angka Rp220 miliar masih sebatas estimasi kasar berdasarkan proyeksi demografi tahunan penduduk berusia 17 tahun. Jumlah anggaran final akan sangat bergantung pada data kependudukan riil serta aturan teknis yang disahkan kemudian.
Dampak jangka panjang dari kebijakan ini dinilai jauh lebih besar ketimbang sekadar pembagian saldo awal Rp50 ribu.
Pemerintah akan memiliki infrastruktur tunggal untuk menyalurkan subsidi dan program bantuan langsung berdasarkan identitas kependudukan yang valid.
Target kepemilikan rekening bagi 200 juta penduduk menunjukkan skala transformasi ekonomi yang sedang dikerjakan oleh pemerintah.
Saldo awal senilai Rp50 ribu hanyalah langkah permulaan untuk mengintegrasikan seluruh warga ke dalam sistem keuangan nasional.