INBERITA.COM, Wacana pemotongan gaji pejabat negara sebagai respons terhadap dampak konflik Timur Tengah menuai sorotan dari PDI Perjuangan.
Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira menegaskan bahwa kebijakan penghematan seharusnya dimulai dari jajaran pimpinan tertinggi negara sebelum diterapkan ke level lainnya.
Menurut Andreas, langkah tersebut penting sebagai bentuk keteladanan dalam tata kelola pemerintahan yang efisien dan berorientasi pada kepentingan publik.
Ia menilai, upaya penghematan tidak akan efektif jika hanya dibebankan kepada pihak tertentu tanpa diawali dari pemegang kekuasaan tertinggi.
“Kalau mau potong, penghematan ya harus mulai dari diri sendiri dulu. Mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, pejabat-pejabat negara di republik ini,” kata Andreas, Senin (16/3/2026).
Ia menekankan bahwa pemerintah perlu memberikan contoh konkret agar semangat efisiensi benar-benar tercermin dalam kebijakan dan praktik penyelenggaraan negara.
Tanpa langkah tersebut, menurutnya, kebijakan pemotongan gaji berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan.
“Berikan contoh mulai dari atas bahwa kita di negara ini memang harus lebih efisien, hemat. Jangan perintahkan untuk potong orang lain,” ujar Andreas.
Lebih lanjut, Andreas menilai pemerintah masih perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur belanja negara.
Ia menyoroti masih adanya indikasi pemborosan anggaran di berbagai sektor yang seharusnya bisa ditekan untuk meningkatkan efisiensi fiskal.
“Sementara pemerintah sendiri masih menyusun belanja anggaran yang tidak efisien, pemborosan masih terjadi di mana-mana,” ucapnya.
Dalam pandangannya, penghematan tidak hanya bisa dilakukan melalui pemotongan gaji, tetapi juga dengan merapikan alokasi anggaran di kementerian dan lembaga.
Pemerintah dinilai perlu menyisir ulang program-program yang ada untuk memastikan penggunaan anggaran lebih tepat sasaran.
Andreas juga mengusulkan agar program-program yang tidak bersifat mendesak atau tidak masuk prioritas utama ditunda sementara waktu.
Langkah tersebut dinilai dapat menjadi solusi jangka pendek untuk menjaga stabilitas keuangan negara di tengah tekanan global.
“Ada anggaran yang tidak mendesak, tidak urgent bisa ditunda dulu,” kata dia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengangkat contoh kebijakan pemerintah Pakistan dalam menghadapi tekanan ekonomi global, khususnya akibat konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat.
Dalam situasi tersebut, Pakistan disebut menerapkan berbagai langkah penghematan, termasuk pemotongan gaji pejabat negara dan pembatasan penggunaan fasilitas dinas.
Prabowo menilai kebijakan tersebut layak menjadi bahan kajian bagi Indonesia, terutama dalam menghadapi potensi kenaikan harga energi dunia.
Hal ini disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jumat (13/3/2026), yang membahas langkah mitigasi menghadapi dampak konflik Timur Tengah terhadap ekonomi nasional.
Dalam rapat tersebut, pemerintah menyoroti pentingnya strategi efisiensi anggaran untuk menjaga stabilitas fiskal di tengah gejolak global.
Salah satu opsi yang mengemuka adalah penyesuaian belanja negara, termasuk kemungkinan pemotongan gaji pejabat.
“Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR,” kata Prabowo.
Dana hasil penghematan tersebut, lanjutnya, dialokasikan untuk membantu kelompok masyarakat yang paling terdampak dan rentan.
Kebijakan semacam ini dinilai dapat menjadi langkah konkret dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan distribusi anggaran yang lebih berkeadilan.
Wacana pemotongan gaji pejabat kini menjadi bagian dari diskursus publik terkait strategi pemerintah dalam menghadapi tekanan ekonomi global.
PDI-P melalui Andreas menegaskan bahwa prinsip keadilan dan keteladanan harus menjadi dasar utama dalam setiap kebijakan penghematan yang diambil pemerintah.