INBERITA.COM, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terancam bangkrut akibat krisis keuangan serius yang kian memburuk.
Organisasi internasional tersebut saat ini berada dalam kondisi paling rapuh dalam beberapa tahun terakhir, seiring menumpuknya tunggakan iuran dari negara-negara anggota.
Sekretaris Jenderal PBB António Guterres secara terbuka memperingatkan bahwa risiko kolaps finansial bukan lagi sekadar kemungkinan, melainkan ancaman nyata yang dapat terjadi dalam waktu dekat jika tidak ada langkah cepat dari negara anggota untuk memenuhi kewajiban pembayaran mereka.
Peringatan keras itu disampaikan Guterres melalui surat resmi kepada seluruh 193 negara anggota PBB.
Dalam surat tersebut, ia menegaskan bahwa krisis keuangan PBB telah mencapai titik kritis dan berpotensi mengganggu jalannya berbagai program utama, mulai dari misi penjaga perdamaian hingga bantuan kemanusiaan dan perlindungan hak asasi manusia di berbagai belahan dunia.
Menurut Guterres, tanpa arus dana yang stabil dan sesuai dengan anggaran yang telah disepakati, PBB tidak akan mampu menjalankan mandatnya secara efektif.
Guterres menyebut bahwa dana operasional PBB berisiko habis paling lambat pada Juli jika situasi ini tidak segera berubah.
Ia menekankan bahwa masalah utama bukan terletak pada perencanaan anggaran, melainkan pada kegagalan realisasi penerimaan dana.
Dalam suratnya, Guterres menulis, “Saya tidak bisa melebih-lebihkan urgensi situasi yang kita hadapi saat ini. Kita tidak dapat mengeksekusi anggaran dengan dana yang tidak terkumpul, maupun mengembalikan dana yang tidak pernah kita terima.”
Pernyataan tersebut mencerminkan tekanan besar yang kini dihadapi manajemen PBB dalam menjaga kelangsungan operasional organisasi.
Krisis keuangan ini terutama dipicu oleh kegagalan sejumlah negara anggota dalam membayar iuran wajib tepat waktu.
Iuran tersebut merupakan sumber utama pembiayaan anggaran reguler PBB serta berbagai misi penjaga perdamaian di wilayah konflik.
Pada tahun 2025, tingkat pembayaran iuran hanya mencapai sekitar 77 persen dari total yang seharusnya diterima.
Angka ini meninggalkan jumlah tunggakan yang disebut sebagai salah satu yang terbesar dalam periode tersebut dan menjadi sinyal kuat melemahnya komitmen finansial negara anggota terhadap PBB.
Amerika Serikat, sebagai kontributor terbesar PBB, menjadi sorotan utama dalam krisis ini.
Pemerintah AS menolak membayar kontribusi untuk anggaran reguler PBB pada 2025 dan hanya menyalurkan sekitar 30 persen dari dana yang diharapkan untuk operasi penjaga perdamaian.
Sikap tersebut didasarkan pada pandangan pemerintah AS bahwa sejumlah lembaga PBB dianggap tidak efisien dan dinilai memboroskan uang pembayar pajak.
Selain Amerika Serikat, beberapa negara lain juga tercatat menunggak iuran atau mengurangi kontribusi mereka secara signifikan, sehingga memperparah tekanan keuangan yang sudah ada.
Situasi ini semakin rumit dengan keputusan sejumlah negara maju, termasuk Inggris dan Jerman, yang mengumumkan pemotongan besar terhadap anggaran bantuan luar negeri mereka.
Pemangkasan tersebut berdampak langsung pada kemampuan PBB dalam menjalankan mandat kemanusiaan dan pembangunan, terutama di negara-negara yang sangat bergantung pada bantuan internasional.
Berkurangnya dukungan dari negara-negara donor utama membuat ruang gerak PBB semakin sempit di tengah meningkatnya kebutuhan global.
Di luar persoalan tunggakan iuran, PBB juga dibebani oleh aturan keuangan internal yang dinilai tidak lagi selaras dengan realitas saat ini.
Salah satu aturan tersebut mengharuskan organisasi mengembalikan dana yang tidak terpakai kepada negara anggota apabila program tertentu tidak dapat dijalankan sesuai rencana.
Dalam praktiknya, aturan ini justru memperburuk kondisi keuangan PBB. Guterres menggambarkan situasi tersebut sebagai “pukulan ganda” karena PBB diwajibkan mengembalikan dana yang secara faktual belum pernah diterima.
Pada awal 2026, sebagai bagian dari penilaian anggaran baru, PBB harus mengembalikan sekitar 227 juta dolar AS kepada negara anggota.
Padahal, dana tersebut tidak pernah masuk ke kas organisasi akibat tunggakan pembayaran.
Kondisi ini semakin mempersempit ruang fiskal PBB dan menyulitkan perencanaan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk dalam merespons krisis global yang terus berkembang.
Dampak langsung dari krisis keuangan ini sudah mulai terlihat secara nyata di berbagai kantor PBB. Di markas besar PBB di Jenewa, langkah-langkah penghematan diterapkan secara ketat.
Eskalator kerap dimatikan, pemanas ruangan diturunkan, dan berbagai tanda peringatan mengenai kondisi keuangan dipasang di sudut-sudut gedung sebagai pengingat bahwa organisasi tersebut tengah berada dalam situasi darurat finansial.
Namun, dampak paling serius justru dirasakan di tingkat operasional lapangan. Kantor HAM PBB memperingatkan bahwa keterbatasan dana dapat menyebabkan sejumlah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia tidak terdokumentasikan.
Padahal, dokumentasi tersebut selama ini menjadi dasar penting bagi proses penuntutan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Tanpa sumber daya yang memadai untuk mengirimkan penyelidik, upaya akuntabilitas internasional terancam melemah.
Di Afghanistan, UN Women terpaksa menutup sejumlah klinik ibu dan bayi di tengah masih tingginya angka kematian ibu.
Penutupan ini terjadi bukan karena berkurangnya kebutuhan, melainkan karena keterbatasan pendanaan yang semakin parah.
Sementara itu, Program Pangan Dunia juga mengurangi jatah makanan bagi para pengungsi yang melarikan diri dari konflik di Sudan.
Kekurangan dana memaksa organisasi tersebut mengambil langkah sulit, meskipun kebutuhan bantuan pangan terus meningkat.
Kondisi PBB yang terancam bangkrut ini menjadi peringatan serius bagi komunitas internasional.
Ketika negara-negara anggota menunggak iuran dan memangkas kontribusi, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh birokrasi internasional, tetapi juga oleh jutaan orang di seluruh dunia yang bergantung pada bantuan, perlindungan, dan kehadiran PBB.
Tanpa komitmen kolektif untuk menjaga stabilitas keuangan organisasi, peran PBB sebagai penjaga perdamaian dan kemanusiaan global berisiko melemah secara signifikan.