INBERITA.COM, Persidangan perkara dugaan korupsi kuota haji memasuki fase yang berpotensi membuka lebih banyak informasi mengenai bagaimana keputusan pembagian kuota tambahan dibuat.
Salah satu nama yang ikut menjadi perhatian adalah Joko Widodo, Presiden ke-7 RI yang menjabat ketika tambahan kuota haji tersebut diberikan.
Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum memastikan apakah Jokowi akan dimintai keterangan di persidangan. Lembaga antirasuah memilih menunggu perkembangan fakta yang muncul selama proses pembuktian sebelum menentukan langkah.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya masih mencermati keterangan para saksi serta penilaian majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.
“Nanti kita lihat perkembangan persidangannya seperti apa, termasuk nanti majelis hakim melihat dari keterangan-keterangan saksi dalam rangkaian sidang tersebut,” kata Budi kepada wartawan, Jumat (11/9/2026).
Sikap tersebut menunjukkan bahwa KPK belum menjadikan pemanggilan Jokowi sebagai keputusan yang sudah final. Bagi penyidik maupun jaksa, kebutuhan menghadirkan seseorang dalam persidangan semestinya berkaitan dengan relevansi keterangannya terhadap unsur perkara yang sedang dibuktikan.
Dalam perkara ini, jaksa KPK sendiri masih memiliki pekerjaan besar. Budi menyebut tim penuntut umum berencana menghadirkan lebih dari 300 saksi untuk mengurai perkara secara menyeluruh.
Jumlah tersebut menggambarkan luasnya konstruksi kasus yang sedang diperiksa. Perkara dugaan korupsi kuota haji tidak hanya menyangkut siapa yang memperoleh tambahan kuota, tetapi juga bagaimana kuota tersebut kemudian dibagi dan apakah terdapat keuntungan ilegal yang mengikuti proses tersebut.
Keterangan para saksi nantinya diharapkan dapat menjelaskan rangkaian peristiwa sejak tambahan kuota diperoleh dari Pemerintah Arab Saudi.
Dari sana, jaksa perlu mengurai proses pengalokasian kuota, pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan, hingga dugaan aliran uang yang berkaitan dengan pembagian kuota tersebut.
“Artinya memang jaksa membutuhkan keterangan dari banyak pihak ya, untuk melihat secara utuh bagaimana konstruksi ataupun kronologi peristiwa dari dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji,” ujar Budi.
Dengan demikian, rencana pemeriksaan terhadap ratusan saksi bukan semata persoalan jumlah. Setiap keterangan memiliki fungsi untuk menyusun rangkaian fakta yang nantinya menjadi dasar bagi jaksa dalam membuktikan dakwaan di hadapan majelis hakim.
Di tengah proses tersebut, permintaan agar Jokowi hadir di persidangan datang dari pihak terdakwa.
Wa Ode Nur Zainab, kuasa hukum Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, meminta majelis hakim menerbitkan penetapan agar Jokowi dipanggil melalui penuntut umum. Gus Alex merupakan mantan Staf Khusus Menteri Agama yang kini berstatus terdakwa dalam perkara tersebut.
Menurut Wa Ode, keterangan Jokowi penting karena ia menjabat sebagai presiden ketika tambahan kuota haji menjadi bagian dari kebijakan yang kemudian dipersoalkan dalam perkara korupsi tersebut.
Dalam persidangan, Wa Ode menyampaikan alasan permintaan itu kepada majelis hakim.
“Presiden Joko Widodo pada saat itu, yang paling mengetahui tentang kuota tambahan ini adalah beliau sekarang mantan presiden. Maka melalui persidangan ini Yang Mulia, sesuai dengan ketentuan KUHAP, kami mohon kepada Yang Mulia untuk bisa memanggil melalui penuntut umum,” ucap Wa Ode.
Permintaan tersebut tentu tidak otomatis membuat Jokowi harus hadir sebagai saksi. Dalam proses hukum pidana, relevansi seseorang sebagai saksi tetap harus dikaitkan dengan fakta yang hendak dibuktikan.
Majelis hakim memiliki kewenangan untuk menilai apakah keterangannya dibutuhkan dalam rangka mengungkap perkara.
Karena itu, keputusan mengenai pemanggilan Jokowi sangat bergantung pada perkembangan pembuktian di persidangan.
Jika keterangan saksi lain menunjukkan adanya informasi yang hanya dapat dikonfirmasi oleh pihak tertentu yang berada dalam posisi pengambil keputusan saat itu, kebutuhan pemeriksaan dapat menjadi lebih kuat.
Sebaliknya, apabila rangkaian alat bukti dan kesaksian yang sudah ada dinilai cukup untuk menjelaskan fakta yang dipersoalkan, pemanggilan seseorang tidak serta-merta menjadi keharusan.
Posisi KPK saat ini juga memperlihatkan bahwa proses pembuktian masih berjalan dan belum seluruh fakta perkara terungkap. Lembaga tersebut tidak langsung menerima ataupun menolak permintaan pihak terdakwa, melainkan menunggu perkembangan sidang.
Kasus ini menjadi perhatian karena persoalan kuota haji berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat yang setiap tahun berupaya mendapatkan kesempatan beribadah melalui mekanisme resmi.
Setiap dugaan penyimpangan dalam pengelolaan kuota karena itu memiliki dampak yang lebih luas daripada sekadar persoalan administrasi pemerintahan.
Tambahan kuota yang seharusnya memperluas kesempatan masyarakat untuk menunaikan ibadah haji justru menjadi objek penyelidikan ketika muncul dugaan bahwa proses pembagiannya disertai praktik yang melanggar hukum.
Di titik inilah pembuktian mengenai alur keputusan menjadi penting. Persidangan perlu menjawab secara terang siapa yang mengetahui pemberian kuota tambahan, bagaimana keputusan pembagian dibuat, siapa yang memperoleh manfaat, serta apakah terdapat transaksi atau aliran dana yang berkaitan dengan pembagian tersebut.
Keterangan dari pejabat, pihak kementerian, maupun orang-orang yang terlibat dalam proses pengalokasian kuota akan menjadi bagian dari rangkaian pembuktian.
Semakin banyak saksi yang diperiksa, semakin luas pula informasi yang dapat dibandingkan satu sama lain. Namun, banyaknya saksi juga berarti jaksa harus mampu menyusun fakta tersebut menjadi konstruksi perkara yang konsisten.
Dalam konteks itu, nama Jokowi muncul bukan sebagai tanda bahwa status hukumnya dalam perkara telah berubah, melainkan karena pihak terdakwa menilai penjelasannya dibutuhkan untuk menerangkan latar belakang kebijakan kuota tambahan.
Sampai Jumat, 11 September 2026, KPK belum mengambil sikap final mengenai permintaan tersebut. Lembaga antirasuah masih mengikuti jalannya persidangan dan menunggu bagaimana majelis hakim menilai keterangan-keterangan yang muncul.
Perkembangan berikutnya akan ditentukan oleh fakta yang terungkap di ruang sidang. Jika kebutuhan untuk mengklarifikasi suatu rangkaian peristiwa semakin kuat, pemanggilan saksi tambahan dapat menjadi salah satu opsi.
Namun, untuk saat ini, KPK menegaskan bahwa proses tersebut masih berjalan dan keputusan belum ditetapkan.
Dengan rencana pemeriksaan lebih dari 300 saksi, perkara dugaan korupsi kuota haji diperkirakan masih akan menghadirkan banyak fakta baru.
Persidangan pada akhirnya tidak hanya akan menguji tanggung jawab para terdakwa, tetapi juga menjadi ruang untuk memperjelas bagaimana kebijakan kuota haji dibuat dan dijalankan hingga kemudian berujung pada perkara pidana.