INBERITA.COM, Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei akhirnya angkat bicara mengenai nota kesepahaman damai yang disepakati antara Iran dan Amerika Serikat.
Dalam pernyataan pertamanya sejak kesepakatan tersebut diumumkan, Mojtaba mengakui dirinya tidak sepenuhnya sejalan dengan isi perjanjian, namun tetap memberikan persetujuan demi kepentingan nasional Iran.
Sikap tersebut menjadi sorotan karena restu dari pemimpin tertinggi memiliki posisi sentral dalam seluruh keputusan strategis Republik Islam Iran, terutama yang berkaitan dengan hubungan luar negeri, keamanan nasional, hingga isu militer dan nuklir.
Pernyataan Mojtaba disampaikan melalui pesan tertulis yang dibacakan televisi pemerintah Iran pada Kamis (18/6/2026).
Pesan itu menjadi penjelasan resmi pertama dari orang nomor satu di Iran setelah Presiden Masoud Pezeshkian menandatangani nota kesepahaman penghentian konflik dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Dalam keterangannya, Mojtaba mengungkapkan bahwa secara prinsip ia memiliki pandangan berbeda terhadap nota kesepahaman tersebut.
Meski demikian, ia memutuskan memberikan izin setelah menerima jaminan dari Presiden Pezeshkian dan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran.
“Pada prinsipnya, saya memiliki pandangan yang berbeda tentang nota kesepahaman ini, tetapi saya memberikan izin karena komitmen yang diberikan oleh Presiden yang terhormat sebagai ketua Dewan Keamanan Nasional Tertinggi untuk melindungi hak-hak bangsa Iran dan Front Perlawanan,” ujar Mojtaba.
Meski tidak menjelaskan secara rinci bagian mana yang menjadi keberatannya, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses persetujuan di tingkat elite Iran tidak berlangsung tanpa perdebatan internal.
Banyak pengamat menilai keputusan Mojtaba mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara kepentingan diplomasi dan tuntutan kelompok garis keras yang selama ini menaruh kecurigaan terhadap hubungan dengan Washington.
Dalam pesan yang sama, Mojtaba juga menyinggung peran Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam tercapainya kesepakatan tersebut. Ia menilai Washington sangat berkepentingan untuk segera mengamankan perjanjian dengan Teheran.
Menurutnya, pemerintah AS menggunakan berbagai cara untuk mempercepat proses diplomasi karena menghadapi tekanan besar akibat konflik yang berkepanjangan di kawasan Timur Tengah.
Meski memberikan lampu hijau terhadap kesepakatan, Mojtaba menegaskan bahwa Iran tidak akan menerima tuntutan yang dianggap merugikan kepentingan nasionalnya.
Ia mengaku telah memperoleh jaminan dari Presiden Pezeshkian bahwa posisi Teheran akan tetap dijaga dalam setiap tahapan negosiasi lanjutan.
Pernyataan itu sekaligus menjadi pesan kepada publik domestik bahwa dukungan terhadap proses diplomasi bukan berarti Iran menyerah terhadap tekanan Amerika Serikat.
Mojtaba juga memberikan peringatan mengenai agenda perundingan berikutnya yang direncanakan berlangsung dalam beberapa pekan mendatang. Ia menekankan bahwa dialog langsung dengan Amerika Serikat tidak boleh ditafsirkan sebagai penerimaan terhadap seluruh pandangan Washington.
“Jelas bahwa negosiasi tatap muka yang akan diadakan di masa mendatang tidak akan berarti menerima sudut pandang musuh,” tegasnya.
Kalimat tersebut dipandang sebagai upaya menjaga legitimasi politik di dalam negeri sekaligus menegaskan bahwa Iran akan tetap mempertahankan posisi tawarnya dalam isu-isu strategis, termasuk program nuklir, pencabutan sanksi, dan keamanan regional.
Kesepakatan yang telah ditandatangani Iran dan Amerika Serikat sendiri menjadi langkah awal menuju perjanjian damai permanen.
Nota kesepahaman tersebut mencakup berbagai poin penting, mulai dari penghentian operasi militer, pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz, pelonggaran sanksi ekonomi, hingga pembahasan lanjutan terkait program nuklir Iran.
Kedua negara juga diberikan waktu sekitar 60 hari untuk merumuskan perjanjian final yang nantinya diharapkan memiliki kekuatan hukum internasional.
Bagi Iran, keberhasilan negosiasi berpotensi membuka kembali akses ekonomi yang selama bertahun-tahun terhambat oleh berbagai sanksi.
Sementara bagi Amerika Serikat, stabilitas di kawasan Timur Tengah menjadi faktor penting untuk menjaga keamanan energi global dan kepentingan geopolitik jangka panjang.
Pernyataan Mojtaba memiliki arti simbolis yang kuat karena ia belum pernah tampil di hadapan publik sejak resmi menjabat sebagai Pemimpin Tertinggi Iran pada Maret 2026.
Posisi tersebut diperolehnya setelah wafatnya Ayatollah Ali Khamenei dalam serangan yang terjadi di tengah eskalasi konflik regional.
Perang yang pecah sejak akhir Februari lalu telah menimbulkan dampak luas bagi kawasan Timur Tengah.
Selain meningkatkan ketegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel, konflik tersebut juga memicu kekhawatiran terhadap stabilitas perdagangan global, terutama karena posisi strategis Selat Hormuz sebagai salah satu jalur distribusi energi terpenting di dunia.
Karena itu, dukungan Mojtaba terhadap kesepakatan damai dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga momentum diplomasi yang sedang berlangsung.
Meski masih menyimpan sejumlah keberatan, restu yang diberikan menunjukkan bahwa kepemimpinan Iran membuka ruang bagi penyelesaian konflik melalui jalur politik.
Kini perhatian dunia tertuju pada tahap negosiasi berikutnya. Keberhasilan perundingan lanjutan akan menentukan apakah nota kesepahaman yang telah disepakati dapat berkembang menjadi perjanjian damai permanen atau justru kembali menghadapi hambatan akibat perbedaan kepentingan kedua negara.
Di tengah berbagai ketidakpastian tersebut, pernyataan Mojtaba Khamenei memperlihatkan satu hal penting: Iran bersedia melanjutkan jalur diplomasi, tetapi tanpa melepaskan posisi dan prinsip yang selama ini menjadi fondasi kebijakan luar negerinya.