INBERITA.COM, Hubungan Turki dan Israel kembali menjadi sorotan setelah pernyataan seorang pejabat senior Turki mengenai Yerusalem memicu respons keras dari pemerintah Israel.
Polemik ini menambah daftar panjang ketegangan diplomatik antara kedua negara yang dalam beberapa tahun terakhir kerap berbeda pandangan terkait isu Palestina dan masa depan kota suci tersebut.
Kontroversi bermula dari pidato Menteri Dalam Negeri Turki Mustafa Çiftçi dalam sebuah konferensi Partai Keadilan dan Pembangunan (AK Party) di Provinsi Çorum.
Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan keyakinannya bahwa Yerusalem suatu saat akan “dibebaskan”, sebagaimana sejumlah wilayah lain di kawasan yang menurutnya telah mengalami perubahan besar dalam dinamika politik dan keamanan.
Pernyataan tersebut segera menarik perhatian publik internasional karena menyentuh salah satu isu paling sensitif di Timur Tengah. Yerusalem selama puluhan tahun menjadi pusat sengketa politik, agama, dan diplomasi yang melibatkan Israel, Palestina, serta berbagai negara di kawasan.
Dalam pidatonya, Çiftçi mengaitkan harapannya terhadap Yerusalem dengan perkembangan yang terjadi di Suriah.
Ia menyebut masyarakat telah menyaksikan perubahan di kota-kota seperti Damaskus dan Aleppo, serta meyakini bahwa perubahan serupa suatu hari akan terjadi di Yerusalem.
“Sama seperti kita menyaksikan pembebasan Damaskus dan Aleppo, insya Allah kita akan menyaksikan pembebasan Yerusalem suatu hari nanti,” ujarnya.
Tak hanya itu, Çiftçi juga menyinggung peran Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan yang menurutnya memiliki pengaruh besar di tingkat global.
Ia menyatakan keyakinannya bahwa wilayah-wilayah yang pernah berada di bawah pengaruh sejarah Turki pada masa lalu dapat kembali berada dalam lingkup pengaruh Ankara di masa depan.
Pernyataan tersebut langsung memicu reaksi dari Israel. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menjadi salah satu pejabat pertama yang memberikan tanggapan terbuka.
Dalam pernyataannya, Katz menolak keras narasi yang disampaikan pejabat Turki dan menegaskan bahwa Yerusalem akan tetap menjadi ibu kota Israel.
Katz bahkan menggunakan bahasa yang tajam dengan menyebut pernyataan tersebut sebagai mimpi yang tidak akan pernah terwujud. Ia juga menegaskan bahwa Israel saat ini merupakan negara yang kuat dan mampu mempertahankan diri dari berbagai ancaman.
“Saya katakan kepada menteri dalam negeri Turki, yang mengancam dan bermimpi untuk menguasai Yerusalem: Yerusalem bukanlah Konstantinopel, dan Israel bukanlah Kekaisaran Salib yang sedang runtuh. Israel adalah negara yang kuat dan teguh yang telah membuktikan kemampuannya untuk membela diri terhadap ancaman apa pun,” katanya.
Respons tersebut menunjukkan betapa sensitifnya isu Yerusalem dalam politik Israel. Kota itu memiliki nilai historis, religius, dan simbolis yang sangat tinggi bagi masyarakat Israel maupun Palestina. Karena itu, setiap pernyataan yang dianggap mempertanyakan status Yerusalem hampir selalu memicu reaksi keras dari para pemimpin politik di negara tersebut.
Dalam pernyataannya, Katz juga menyinggung sejarah Kekaisaran Ottoman yang pernah menguasai Yerusalem selama berabad-abad sebelum berakhir pada awal abad ke-20.
Ia menegaskan bahwa masa kejayaan kekaisaran tersebut telah berakhir dan tidak akan kembali.
“Yerusalem telah menjadi ibu kota bangsa Yahudi selama 3.000 tahun dan akan tetap menjadi ibu kota Israel selamanya, sementara Kekaisaran Ottoman yang Anda dan Erdoğan impikan telah runtuh dan tidak akan pernah kembali,” ujarnya.
Tak berhenti di situ, Katz turut mengkritik arah kebijakan Turki saat ini dengan membandingkannya dengan visi pendiri Republik Turki modern, Mustafa Kemal Atatürk.
Menurutnya, Turki seharusnya melanjutkan warisan modernisasi yang pernah dibangun Atatürk, bukan kembali pada narasi yang dianggap bernuansa imperialisme sejarah.
Polemik ini muncul di tengah hubungan Turki-Israel yang masih diwarnai ketidakpercayaan meski kedua negara sempat berupaya memperbaiki komunikasi diplomatik dalam beberapa tahun terakhir.
Perang di Gaza, konflik regional, serta perbedaan sikap terhadap Palestina menjadi faktor yang terus memengaruhi hubungan kedua pihak.
Bagi Turki, dukungan terhadap Palestina telah menjadi salah satu pilar penting dalam kebijakan luar negeri. Pemerintah Erdoğan secara konsisten mengkritik kebijakan Israel di wilayah Palestina dan berulang kali menyerukan solusi yang dianggap lebih adil bagi rakyat Palestina.
Di sisi lain, Israel memandang sejumlah pernyataan pejabat Turki sebagai bentuk campur tangan terhadap urusan yang menyangkut kedaulatan negaranya.
Karena itu, setiap komentar yang berkaitan dengan Yerusalem atau status wilayah Palestina sering kali mendapat tanggapan tegas dari Tel Aviv.
Para pengamat menilai pertukaran pernyataan terbaru ini kemungkinan tidak akan berujung pada krisis diplomatik besar, tetapi menunjukkan bahwa perbedaan mendasar antara kedua negara masih jauh dari selesai.
Yerusalem tetap menjadi simbol yang sangat sensitif, bukan hanya bagi Israel dan Palestina, tetapi juga bagi negara-negara yang memiliki kepentingan politik dan historis di kawasan Timur Tengah.
Dengan situasi geopolitik yang terus berubah, perdebatan mengenai masa depan Yerusalem diperkirakan akan tetap menjadi salah satu isu utama yang memengaruhi hubungan antarnegara di kawasan.
Sementara itu, pernyataan yang dilontarkan pejabat Turki dan respons keras dari Israel kembali menegaskan bahwa status kota suci tersebut masih menjadi titik panas dalam diplomasi internasional.