INBERITA.COM, Pemerintah Amerika Serikat mengklaim telah mencetak salah satu langkah terbesar dalam kampanye tekanan ekonomi terhadap Iran dengan menyita aset mata uang kripto bernilai sekitar 1 miliar dolar AS atau setara Rp17,8 triliun.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi yang lebih luas untuk membatasi ruang gerak finansial Teheran di tengah ketegangan geopolitik yang masih berlangsung.
Pengumuman tersebut disampaikan Menteri Keuangan Amerika Serikat, Scott Bessent, yang menyebut operasi penyitaan itu telah berhasil mengambil alih aset digital yang diduga terkait dengan jaringan keuangan Iran.
Tidak hanya berhenti pada aset kripto, Washington juga dikabarkan tengah memperluas upaya pelacakan dan penyitaan terhadap berbagai aset lain yang tersebar di sejumlah negara.
Dalam keterangannya kepada awak media, Bessent mengatakan nilai aset digital yang berhasil diamankan mencapai sekitar 1 miliar dolar AS.
Ia menggambarkan operasi tersebut sebagai tindakan yang secara langsung mengambil kendali atas dompet digital para pemilik aset.
“Saya yakin kami telah merampas aset kripto mereka senilai sekitar 1 miliar dolar,” kata Bessent.
Ia bahkan menyampaikan bahwa sebagian pemegang aset kemungkinan belum menyadari akses terhadap dompet digital mereka telah hilang.
“Sebagian dari mereka mungkin masih mengetik saat ini, dan tidak sadar dompet mereka sudah diambil,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bagaimana aset digital kini menjadi salah satu medan baru dalam persaingan geopolitik global.
Jika sebelumnya sanksi ekonomi lebih banyak menyasar rekening bank, transaksi perdagangan, atau aset fisik, perkembangan teknologi keuangan membuat pemerintah mulai fokus pada pelacakan aset berbasis blockchain.
Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan mata uang kripto memang menjadi perhatian banyak negara.
Teknologi ini memungkinkan transaksi lintas batas berlangsung lebih cepat dan relatif sulit dilacak dibanding sistem keuangan tradisional. Karena itu, sejumlah pemerintah menilai aset digital berpotensi digunakan untuk menghindari sanksi ekonomi internasional.
Menurut Bessent, pemerintah AS tidak bekerja sendirian dalam operasi tersebut. Washington disebut terus memperkuat koordinasi dengan sejumlah negara sekutu di Eropa untuk mengidentifikasi serta menyita aset-aset lain yang diduga memiliki keterkaitan dengan Iran.
Target berikutnya bukan hanya aset digital, melainkan juga berbagai bentuk kekayaan fisik yang tersebar di luar negeri. Properti mewah, vila, rumah, dan aset bernilai tinggi lainnya masuk dalam daftar yang sedang ditelusuri.
“Kami bekerja sama dengan sekutu-sekutu di seluruh Eropa untuk merampas vila-vila, rumah-rumah, dan properti,” ujar Bessent.
Pemerintah AS mengklaim aset-aset tersebut berasal dari dana yang seharusnya menjadi milik rakyat Iran. Oleh karena itu, langkah penyitaan dianggap sebagai bagian dari upaya memulihkan aset yang menurut Washington diperoleh secara tidak sah.
“Aset-aset tersebut berasal dari uang yang dicuri dari rakyat Iran,” kata Bessent.
Meski demikian, pernyataan tersebut belum disertai rincian mengenai identitas pemilik aset, lokasi penyitaan, maupun mekanisme hukum yang digunakan untuk mengambil alih kepemilikan berbagai aset tersebut.
Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah Iran terkait klaim yang disampaikan pejabat tinggi AS itu.
Selain mengungkap operasi penyitaan aset, Bessent juga menyinggung kondisi sektor energi Iran yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian negara tersebut.
Ia menyebut fasilitas ekspor minyak utama Iran di Pulau Kharg telah berhenti beroperasi akibat tekanan yang diberikan Amerika Serikat melalui jalur maritim.
Pulau Kharg dikenal sebagai salah satu terminal ekspor minyak terpenting Iran. Sebagian besar ekspor minyak mentah negara itu selama bertahun-tahun bergantung pada aktivitas pelabuhan dan fasilitas penyimpanan yang berada di kawasan tersebut.
Jika klaim tersebut benar, dampaknya dapat memengaruhi kemampuan Iran memperoleh pemasukan devisa dari sektor energi. Namun hingga saat ini belum tersedia verifikasi independen mengenai kondisi operasional fasilitas tersebut.
Bessent juga menilai perkembangan konflik di kawasan Teluk justru menghasilkan konsekuensi diplomatik yang tidak menguntungkan bagi Teheran. Menurut dia, sejumlah negara di kawasan kini semakin erat bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam upaya membatasi akses finansial Iran.
Ia menyebut negara-negara Teluk kini menjadi mitra penting dalam berbagai langkah pengawasan transaksi keuangan dan pembekuan aset yang dianggap terkait dengan kepentingan Iran.
Kerja sama tersebut, kata Bessent, memungkinkan pemerintah AS memperluas pengawasan terhadap rekening bank dan aset keuangan yang berada di luar wilayah Amerika Serikat.
Langkah Washington ini menunjukkan bahwa tekanan terhadap Iran tidak lagi hanya dilakukan melalui pendekatan militer atau diplomatik. Jalur ekonomi dan keuangan kini menjadi instrumen utama yang digunakan untuk mempersempit sumber pendanaan serta akses terhadap aset strategis.
Di sisi lain, perkembangan ini juga menegaskan semakin besarnya peran aset digital dalam dinamika hubungan internasional.
Mata uang kripto yang semula dipandang sebagai instrumen investasi dan inovasi teknologi kini telah menjadi bagian dari arena persaingan geopolitik global, di mana negara-negara besar berlomba mengamankan kepentingan mereka melalui kontrol terhadap sistem keuangan modern.
Dengan klaim penyitaan aset mencapai hampir Rp18 triliun dan operasi yang disebut masih terus berlangsung, tekanan ekonomi terhadap Iran tampaknya akan tetap menjadi salah satu fokus utama kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam waktu dekat.