INBERITA.COM, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul secara resmi mengajukan 40 nama tokoh untuk dianugerahi gelar pahlawan nasional.
Usulan tersebut disampaikan kepada Menteri Kebudayaan yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon, dalam pertemuan di Kantor Kementerian Kebudayaan pada Selasa siang, 21 Oktober 2025.
Nama-nama yang diusulkan mencakup beragam latar belakang, mulai dari tokoh pergerakan, ulama, hingga mantan kepala negara.
Di antara nama-nama tersebut terdapat aktivis buruh Marsinah, Presiden RI ke-2 Soeharto, dan Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
“Usulan ini berupa nama-nama yang telah dibahas selama beberapa tahun terakhir. Ada yang memenuhi syarat sejak lima atau enam tahun lalu, dan ada pula yang baru diputuskan tahun ini. Di antaranya Presiden Soeharto, Presiden Abdurrahman Wahid, dan juga Marsinah,” ujar Saifullah Yusuf.
Proses pengusulan gelar pahlawan nasional, menurutnya, merupakan hasil seleksi berjenjang yang melibatkan partisipasi publik melalui Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD).
Setelah disetujui di tingkat kabupaten/kota dan ditandatangani oleh kepala daerah, berkas diteruskan ke gubernur sebelum sampai ke Kementerian Sosial untuk dikaji lebih dalam oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP).
“Kami melakukan pengkajian bersama tim TP2GP. Hasil kajian tersebut hari ini saya teruskan kepada Pak Fadli Zon selaku Ketua Dewan Gelar. Selanjutnya akan dibahas sepenuhnya oleh dewan dan hasilnya kita tunggu bersama,” kata Gus Ipul.
Dalam daftar usulan yang diserahkan, selain Marsinah, Soeharto, dan Gus Dur, terdapat sejumlah tokoh penting lainnya.
Di antaranya adalah ulama kharismatik asal Bangkalan, Syaikhona Muhammad Kholil; Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Bisri Syansuri; serta KH Muhammad Yusuf Hasyim dari Pesantren Tebuireng, Jombang.
Dari kalangan militer, nama Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf dari Sulawesi Selatan turut diajukan, bersama Jenderal TNI (Purn) Ali Sadikin, mantan Gubernur DKI Jakarta yang dikenal berperan besar dalam pembangunan ibu kota.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan bahwa tahapan berikutnya adalah pembahasan melalui sidang Dewan Gelar, yang dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat.
“Tentu nanti kami akan bersidang. Rencananya besok bersama Tim Dewan Gelar. Setelah itu, hasilnya akan kami sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia,” ujar Fadli.
Proses seleksi pahlawan nasional, menurut Fadli, merupakan hasil kajian panjang yang melibatkan lintas lembaga dan disiplin ilmu melalui diskusi dan seminar.
Ia menekankan pentingnya verifikasi menyeluruh terhadap setiap calon, mengingat gelar pahlawan nasional adalah bentuk penghormatan tertinggi negara atas jasa dan pengorbanan seseorang terhadap bangsa dan negara.
Penyerahan dokumen tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi lintas kementerian, di antaranya Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Mira Riyati Kurniasih, serta Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan Bambang Wibawarta.
Usulan sejumlah tokoh yang dianggap kontroversial, seperti Presiden Soeharto, diperkirakan akan menimbulkan respons beragam dari masyarakat.
Sebelumnya, wacana penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto telah menuai polemik di ruang publik.
Namun demikian, pemerintah menegaskan bahwa proses seleksi tetap mengedepankan objektivitas berdasarkan rekam jejak, kontribusi, serta kriteria historis yang berlaku.
Sementara itu, masuknya nama Marsinah, aktivis buruh yang tewas secara tragis pada 1993, dinilai sebagai langkah progresif dalam pengakuan negara terhadap perjuangan hak-hak buruh.
Gus Ipul menyebut pengusulan Marsinah bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk penghormatan atas keberanian dan perjuangan sosial yang dilakukannya.
“Lebih dari sekadar gelar,” ujarnya menegaskan dalam pernyataan sebelumnya.
Penganugerahan gelar pahlawan nasional sendiri biasanya diumumkan menjelang peringatan Hari Pahlawan pada 10 November.
Setelah menerima hasil dari Dewan Gelar, Presiden akan menentukan siapa saja yang secara resmi ditetapkan sebagai pahlawan nasional tahun ini. (mms)