INBERITA.COM, Parlemen Hungaria dijadwalkan mengambil keputusan penting yang berpotensi mengakhiri masa jabatan Presiden Tamas Sulyok.
Pemerintahan Perdana Menteri Peter Magyar mengajukan amendemen konstitusi yang memungkinkan pemberhentian kepala negara, sekaligus menjadi bagian dari agenda reformasi politik pasca-pergantian pemerintahan.
Dengan dukungan mayoritas super di parlemen, koalisi pemerintahan diperkirakan tidak akan mengalami hambatan berarti untuk meloloskan perubahan konstitusi tersebut.
Jika disahkan, aturan baru akan langsung mengakhiri masa jabatan Sulyok sebelum parlemen memilih presiden sementara hingga konstitusi baru mulai berlaku atau paling lama lima tahun.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintahan Peter Magyar merombak struktur kekuasaan yang sebelumnya dibangun selama 16 tahun pemerintahan mantan Perdana Menteri Viktor Orbán.
Magyar menilai masih banyak figur yang memiliki kedekatan politik dengan pemerintahan lama dan perlu digantikan demi memperkuat agenda reformasi.
Dalam berbagai kesempatan, Magyar juga menyebut Presiden Tamas Sulyok sebagai sosok yang dekat dengan pemerintahan terdahulu.
Pemerintah mengklaim memperoleh mandat kuat dari masyarakat untuk melakukan pembaruan terhadap institusi negara setelah kemenangan telak dalam pemilu beberapa waktu lalu.
Selain menyasar posisi presiden, amendemen konstitusi juga memuat pembatasan masa jabatan anggota parlemen menjadi maksimal 12 tahun.
Pemerintah menyatakan perubahan tersebut bertujuan memperkuat demokrasi konstitusional serta mencegah konsentrasi kekuasaan dalam jangka panjang.
Agenda reformasi tidak berhenti pada perubahan konstitusi. Pemerintah sebelumnya juga mengambil langkah menghentikan sementara siaran berita televisi dan radio layanan publik sebagai bagian dari restrukturisasi media negara agar dinilai lebih independen.
Dalam pernyataan yang disampaikan melalui media sosial, Peter Magyar mengatakan parlemen akan mengesahkan amendemen tersebut pada Senin (13/7/2026) waktu setempat.
Ia menambahkan, apabila Presiden Tamas Sulyok tidak menandatangani undang-undang itu dalam waktu lima hari setelah disahkan, proses pemakzulan akan segera dimulai.
Di sisi lain, Presiden Tamas Sulyok menolak rencana perubahan konstitusi tersebut.
Mantan hakim Mahkamah Konstitusi yang menjabat sebagai presiden sejak 2024 itu menegaskan dirinya tidak memiliki kepentingan politik dan meminta agar amendemen dikaji terlebih dahulu oleh Komisi Venesia, badan penasihat konstitusi di bawah Dewan Eropa.
Permintaan tersebut hingga kini belum menghasilkan tanggapan resmi. Sementara itu, partai Fidesz yang dipimpin Viktor Orbán menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk dukungan kepada Sulyok, meski Orbán sendiri tidak hadir dalam kegiatan tersebut.
Apabila amendemen benar-benar disahkan, Hungaria akan memasuki babak baru dalam dinamika politik nasional.
Selain mengubah mekanisme pergantian presiden, kebijakan itu juga dipandang menjadi fondasi bagi reformasi konstitusi yang lebih luas dan dijadwalkan dilanjutkan pemerintah pada musim gugur mendatang.
Perkembangan tersebut menjadi sorotan karena mencerminkan perubahan arah politik Hungaria setelah pergantian pemerintahan.
Keputusan parlemen nantinya akan menentukan bukan hanya masa depan Presiden Tamas Sulyok, tetapi juga arah reformasi kelembagaan yang tengah dijalankan pemerintahan Peter Magyar.