INBERITA.COM, Di tengah perubahan peta kekuatan dunia, Presiden Prabowo Subianto membawa satu pesan utama dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di New Delhi, India: Indonesia ingin memiliki kemampuan untuk menentukan kepentingannya sendiri.
Prabowo menegaskan bahwa posisi Indonesia tidak boleh dibangun dari ketergantungan terhadap negara atau kekuatan tertentu.
Menurut dia, sebuah negara baru dapat disebut mandiri apabila memiliki ketangguhan yang cukup untuk menghadapi tekanan, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan menentukan arah pembangunan berdasarkan kepentingan nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri KTT BRICS di New Delhi, Sabtu, 12 September 2026.
Ia menilai ketangguhan nasional bukan sekadar persoalan kemampuan menghadapi dinamika geopolitik, melainkan berhubungan langsung dengan kondisi masyarakat di dalam negeri.
“Kita tidak ingin didikte oleh satu atau dua kekuatan mana pun. Kita harus menjadi tangguh. Dan dengan demikian, kita menjadi benar-benar mandiri,” ujar Prabowo.
Pesan itu memperlihatkan bahwa konsep kemandirian yang disampaikan Presiden memiliki cakupan yang jauh lebih luas daripada sekadar posisi Indonesia dalam hubungan internasional. Bagi Prabowo, fondasi utama kekuatan sebuah negara justru berada di dalam negeri.
Kemampuan negara menyediakan kebutuhan dasar masyarakat menjadi salah satu ukuran penting. Ketika kebutuhan pangan, energi, pendidikan, dan peluang ekonomi dapat dipenuhi secara kuat, ruang bagi sebuah negara untuk menentukan kebijakan secara independen juga semakin besar.
“Kekuatan selalu dimulai dari dalam negeri, dari rakyat kita, dari kemampuan kita untuk memberi makan rakyat, menjamin energi yang mereka butuhkan, mendidik anak-anak kita, serta memberikan mereka kesempatan untuk mencapai kesejahteraan,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menempatkan ketahanan ekonomi dan sosial sebagai bagian tak terpisahkan dari politik luar negeri.
Ketergantungan yang terlalu besar pada sumber daya atau kebutuhan strategis dari luar negeri, pada akhirnya, dapat membatasi pilihan sebuah negara ketika menghadapi perubahan situasi global.
Karena itu, isu pangan dan energi menjadi perhatian penting dalam gagasan ketangguhan nasional yang disampaikan Prabowo.
Dua sektor tersebut memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sekaligus berkaitan dengan stabilitas ekonomi dan kemampuan pemerintah menghadapi gejolak eksternal.
Ketahanan pangan, misalnya, bukan hanya soal memastikan bahan makanan tersedia. Dalam konteks yang lebih luas, kemampuan menjaga pasokan pangan juga berkaitan dengan daya tahan masyarakat ketika terjadi gangguan perdagangan, perubahan harga komoditas, maupun tekanan dari kondisi ekonomi global.
Hal serupa berlaku pada energi. Ketersediaan energi dengan harga yang terjangkau menjadi salah satu prasyarat bagi kegiatan ekonomi, industri, transportasi, dan kehidupan rumah tangga.
Negara yang memiliki ketahanan energi lebih baik memiliki ruang yang lebih luas untuk menentukan kebijakan tanpa terlalu mudah terpengaruh perubahan dari luar.
Dari sudut pandang tersebut, pernyataan Prabowo di KTT BRICS dapat dibaca sebagai penekanan bahwa diplomasi dan pembangunan domestik tidak berdiri sendiri.
Posisi Indonesia dalam percaturan internasional pada akhirnya akan sangat ditentukan oleh seberapa kuat fondasi ekonominya di dalam negeri.
BRICS sendiri menjadi salah satu wadah yang dipandang Prabowo memiliki arti strategis bagi negara-negara Global South. Kerja sama di antara negara berkembang dinilai dapat memperbesar kapasitas kolektif dalam memperjuangkan kepentingan bersama.
Bagi Indonesia, keterlibatan dalam forum seperti BRICS tidak semata-mata berkaitan dengan hubungan antarnegara.
Ada kepentingan yang lebih besar, yakni memperluas ruang kerja sama ketika sistem global mengalami perubahan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi tidak lagi hanya bertumpu pada kelompok negara tertentu.
Prabowo menilai negara-negara Global South memiliki peluang untuk memperkuat posisi apabila mampu berdiri dan bekerja sama secara lebih erat.
Dengan kekuatan kolektif tersebut, negara berkembang memiliki kesempatan lebih besar untuk menyuarakan kepentingannya dan ikut menentukan arah masa depan.
Namun, kerja sama internasional tetap harus berjalan seiring dengan penguatan kapasitas nasional. Bergabung atau memperkuat hubungan dengan berbagai kelompok negara tidak berarti Indonesia harus menggantungkan kepentingannya kepada pihak lain.
Justru, kemampuan menjalin kerja sama dari berbagai arah membutuhkan posisi domestik yang cukup kuat.
Di sinilah gagasan “tidak ingin didikte” yang disampaikan Prabowo menemukan konteksnya.
Indonesia tidak sedang berbicara tentang menutup diri dari dunia internasional. Sebaliknya, kemandirian dapat dipahami sebagai kemampuan untuk tetap terbuka terhadap kerja sama sekaligus memiliki kebebasan dalam menentukan keputusan.
Pendekatan tersebut juga menuntut pemerintah memperhatikan persoalan mendasar di dalam negeri. Ketahanan negara tidak akan terbentuk hanya melalui diplomasi tingkat tinggi apabila kebutuhan dasar masyarakat masih menghadapi persoalan.
Pendidikan menjadi salah satu bagian yang disorot Prabowo. Menurut dia, mendidik anak-anak dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan merupakan bagian dari pembangunan kekuatan nasional.
Artinya, kualitas sumber daya manusia menjadi komponen penting dalam menentukan daya saing Indonesia dalam jangka panjang.
Jika masyarakat memiliki pendidikan dan kesempatan ekonomi yang lebih baik, kemampuan negara untuk tumbuh secara berkelanjutan juga akan semakin besar. Dalam kerangka ini, pembangunan manusia bukan sekadar agenda sosial, tetapi juga investasi strategis bagi ketahanan nasional.
Pesan Prabowo di New Delhi sekaligus menunjukkan tantangan yang harus dijawab Indonesia.
Keinginan untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri membutuhkan kebijakan yang konsisten, mulai dari penguatan produksi pangan, ketahanan energi, peningkatan kualitas pendidikan hingga penciptaan kesempatan ekonomi.
Kemandirian juga tidak berarti Indonesia harus mampu memenuhi seluruh kebutuhannya tanpa bantuan atau perdagangan dengan negara lain.
Dalam ekonomi global, hubungan dagang dan kerja sama internasional tetap menjadi bagian penting. Yang menjadi persoalan adalah memastikan hubungan tersebut tidak membuat Indonesia kehilangan kemampuan untuk menentukan pilihan ketika kepentingan nasional menghadapi tekanan.
Dengan demikian, kehadiran Prabowo di KTT BRICS bukan hanya menyampaikan posisi Indonesia mengenai hubungan antarnegara. Ada pesan yang lebih mendasar bahwa kekuatan diplomasi harus ditopang oleh kekuatan di dalam negeri.
Indonesia ingin memiliki ruang untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, tetapi tetap mempertahankan kemampuan menentukan kepentingannya sendiri.
Untuk mencapai tujuan tersebut, pekerjaan rumah terbesar justru berada di dalam negeri: memastikan rakyat sejahtera, pangan tersedia, energi terjamin, pendidikan berkembang, dan kesempatan ekonomi semakin terbuka.
Bagi Indonesia, ketangguhan pada akhirnya bukan sekadar slogan geopolitik. Ia harus terlihat dalam kemampuan negara menghadapi perubahan, melindungi kepentingan masyarakat, dan mengambil keputusan secara bebas di tengah persaingan kekuatan dunia yang terus bergerak.