INBERITA.COM, Polemik pemutaran film dokumenter Pesta Babi terus bergulir setelah sejumlah kegiatan nonton bareng atau nobar dilaporkan dibubarkan di beberapa daerah. Situasi tersebut memunculkan sorotan publik karena pembubaran disebut melibatkan aparat TNI di lapangan.
Menanggapi kontroversi itu, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menegaskan bahwa tidak ada instruksi resmi dari institusi TNI untuk membubarkan pemutaran film dokumenter tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Maruli saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026). Ia menepis anggapan bahwa pembubaran nobar dilakukan atas perintah langsung dari TNI Angkatan Darat.
“Tidak ada instruksi langsung kok,” kata Maruli kepada wartawan.
Menurut dia, keputusan pembubaran kegiatan pemutaran film lebih banyak berasal dari pertimbangan pemerintah daerah setempat yang khawatir muncul potensi gangguan keamanan maupun konflik sosial di wilayah masing-masing.
Maruli menjelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan langkah pengamanan apabila dinilai ada risiko keributan di tengah masyarakat.
“Itu kan memang coba saja ditanya yang jelas ya, karena ada pembubaran kan dari pemerintah daerah untuk keamanan wilayah,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa koordinasi keamanan di daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah bersama unsur terkait demi menjaga situasi tetap kondusif, termasuk di lingkungan pendidikan maupun ruang publik.
Kontroversi film Pesta Babi memang berkembang cukup sensitif karena dokumenter tersebut mengangkat isu konflik agraria dan proyek strategis nasional (PSN) di Papua Selatan. Dalam film itu juga muncul narasi mengenai dugaan militerisasi dalam pengamanan proyek investasi dan kawasan pangan di Papua.
Maruli menilai isi film tersebut belum tentu sepenuhnya benar sehingga perlu dilihat secara hati-hati. Ia mempertanyakan validitas sejumlah informasi yang disampaikan dalam dokumenter tersebut.
“Karena tingkat kebenarannya dari film ini juga kan belum tentu benar,” ucapnya.
Meski demikian, KSAD membantah bahwa respons terhadap pemutaran film tersebut mencerminkan sikap anti kritik dari institusi militer. Menurutnya, TNI tidak mengeluarkan larangan resmi terkait penayangan dokumenter tersebut.
“Bukan TNI-nya. Pemerintah daerahnya yang memutuskan untuk itu,” tegas Maruli.
Film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita merupakan karya investigatif sutradara Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Dale. Film berdurasi 95 menit itu menyoroti konflik lahan yang terjadi di Papua Selatan akibat ekspansi proyek perkebunan dan food estate berskala besar.
Dokumenter tersebut mengambil latar di sejumlah wilayah seperti Merauke, Boven Digoel, dan Mappi. Fokus utama film adalah kehidupan masyarakat adat suku Marind, Awyu, Yei, dan Muyu yang disebut mengalami kehilangan tanah serta ruang hidup akibat masuknya proyek-proyek investasi.
Selain menampilkan dampak sosial dan lingkungan, film itu juga membangun narasi tentang apa yang disebut sebagai “kolonialisme modern” di Papua melalui penguasaan lahan dan ekspansi industri pangan serta bioetanol.
Salah satu simbol perlawanan yang diangkat dalam dokumenter tersebut adalah pemasangan “salib merah” oleh warga adat sebagai bentuk penolakan terhadap penguasaan tanah oleh perusahaan.
Di tengah perdebatan soal isi film, Maruli juga menyoroti aspek lain yang menurutnya perlu dipertanyakan, yakni mengenai sumber pendanaan produksi dokumenter tersebut.
KSAD mempertanyakan bagaimana sebuah film investigatif dengan aktivitas peliputan di berbagai daerah dapat diproduksi dengan biaya yang tidak sedikit.
“Sekarang permasalahannya, orang sampai membuat video, bagaimana ceritanya seperti ini segala macam, duitnya dari mana?” kata Maruli.
Ia menyinggung biaya perjalanan, proses produksi, hingga mobilitas tim pembuat film yang menurutnya membutuhkan dukungan finansial cukup besar.
“Sampai datang ke sana, bikin video, terbang sini terbang sana, orang berduit lah,” ujarnya.
Namun saat dimintai penjelasan lebih lanjut terkait kemungkinan adanya pihak tertentu yang mendanai produksi film tersebut, Maruli memilih tidak memberikan jawaban rinci.
Polemik seputar Pesta Babi kini tidak hanya berkembang menjadi perdebatan soal isi dokumenter, tetapi juga menyentuh isu kebebasan berekspresi, kritik terhadap proyek strategis nasional, hingga relasi antara aparat keamanan dan masyarakat sipil.
Di media sosial, pembubaran kegiatan nobar memunculkan reaksi beragam. Sebagian pihak menilai tindakan tersebut sebagai bentuk pembatasan ruang diskusi publik, sementara pihak lain menganggap langkah pengamanan diperlukan untuk mencegah potensi konflik.
Kontroversi ini juga memperlihatkan sensitifnya isu Papua dalam ruang publik Indonesia. Setiap narasi yang berkaitan dengan konflik lahan, investasi, hingga keterlibatan aparat keamanan kerap memicu perdebatan panjang antara kelompok masyarakat sipil, pemerintah, dan aparat negara.
Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap film dokumenter sebagai medium kritik sosial, kasus Pesta Babi diperkirakan masih akan terus menjadi perbincangan dalam beberapa waktu ke depan, terutama terkait batas antara kebebasan berekspresi dan stabilitas keamanan daerah.